Kliping 2 Agama

Pergumulan Islam dan Demokrasi di Pakistan

2009-08-14T06:06:00.001-07:00

Jumat, 14 Agustus 2009 | 03:36 WIB

Pada 15 Agustus 1947, negara Pakistan yang baru berdiri menggelar pertemuan pertama Majelis Konstituen, yang dibentuk untuk membuat konstitusi Pakistan dan menjadikan institusi parlemen pertamanya. Joginder Nath Mandal, seorang Hindu dari kasta yang secara sosial sering terpinggirkan, dinominasikan forum sebagai ketua. Lukman Santoso Az

Pendiri Pakistan, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, lalu mengatakan, ”Kalian bebas, kalian bebas pergi ke kuil kalian, kalian bebas pergi ke masjid kalian, atau tempat ibadah lainnya di negara Pakistan. Kalian boleh menganut agama, kasta, atau keyakinan apa saja, itu bukan urusan negara.” (Haroon Nasir, CG News, 2009)

Pernyataan Jinnah dalam sepenggal kisah ini menyiratkan bahwa Jinnah sebagai ”bapak bangsa” telah meletakkan sebuah model pluralisme agar Pakistan tumbuh sebagai sebuah negara Muslim modern. Namun, sepeninggalnya, model ini tampaknya diabaikan oleh para pemimpin yang berkuasa di negara yang 97 persen penduduknya adalah Muslim ini. Mereka justru menggunakan agama (Islam) sebagai alat untuk memecah, bukan untuk menyatukan.

Sepanjang sejarah Pakistan memang telah menunjukkan hubungan fluktuatif antara agama dan negara. Agama, dalam hal ini Islam, dan negara sudah menjadi concern politik dan diperdebatkan tiada henti. Alih-alih semakin mendekatkan cita-cita persatuan dan keutuhan, perdebatan itu malah semakin melebarkan jurang pemisah antara mereka yang menganggap eksistensi Pakistan diperlukan untuk menjamin pemenuhan hak-hak politik serta ekonomi kaum Muslim dan mereka yang melihat keberadaannya di dunia sebagai satu negara keagamaan, yaitu Islam. Merdekanya Pakistan Timur menjadi Banglades pada 1971 setidaknya mengamini hal itu.

Primordialisme etnis dalam ranah politik yang kemudian merembet dalam spektrum keagamaan telah berjalan semakin akut. Nilai universal Ukhuwah Islamiyah yang mereka klaim sebagai raison de’atre (alasan keberadaan) bagi lahirnya Pakistan ternyata telah disingkirkan oleh kekentalan primordialisme buta dalam wujud etnisitas dan sekte. Perbedaan etnis Sindh dan Mohajir yang pendatang tetapi lebih sukses secara ekonomi, misalnya, atau perbedaan pandangan antara Syiah dan Sunni sering kali menghalalkan terjadinya pembantaian antarsesama saudara Muslim. Hal yang sama terjadi pula antara Islam murni dan Islam sempalan bernama Ahmadiyah, yang oleh penentangnya bahkan disebut sebagai non-Muslim. Akibat konflik etnis dan sekte keagamaan ini, telah terbunuh sekian ribu nyawa sesama Muslim.

Problem

Problem sosial-keagamaan di Pakistan dewasa ini bahkan telah pula merambah pada soal interpretasi dan menyikapi pembangunan dan modernisasi yang diterapkan rezim-rezim yang berkuasa di Pakistan. Tentang realitas ini, menurut Firman Noor (2008), setidaknya terdapat tiga kelompok keagamaan di Pakistan yang berperan, yakni kaum Islam sentralis, Islam populer, dan Islam sekuler. Islam sentralis ingin menerapkan syariat Islam secara utuh ke dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Mereka bukan saja menentang ide pemisahan agama dan politik, melainkan juga pada sikap mencampuradukkan antara Islam dan unsur-unsur budaya masyarakat yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Sebagaimana Islam sentralis, kaum Islam populer juga ingin menerapkan syariat Islam secara lengkap, tetapi tanpa mengabaikan kultur masyarakat yang ada, seperti budaya pengultusan seorang wali/kiai dan para keturunannya. Padahal, hal-hal yang semacam itu sangat ditentang oleh Islam sentralis yang melihatnya sebagai khurofat yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Sedangkan kaum sekuler jelas menolak diterapkannya syariat Islam ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi kelompok ketiga ini, agama merupakan persoalan individu. Bila negara telah menerapkan jiwa keadilan, demokratisasi, dan penegakan hukum, sebenarnya negara telah menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam.

Ketiga kelompok berhadapan satu sama lain dalam mempertahankan ide. Pola persaingan di antara ketiga pemahaman berbeda ini akhirnya terefleksi pula pada kehidupan sosial politik, termasuk dalam afiliasi kepartaian. Akibatnya, siapa pun yang berkuasa akhirnya tak dapat mengabaikan isu keagamaan. Islam selalu dipakai sebagai alat untuk mempertahankan atau justru menggoyahkan kekuasaan. Penguasa memakai isu Islam untuk mempertahankan kekuasaan. Sebaliknya, oposisi pun memakai isu Islam untuk menggoyahkan kekuasaan. Telah sekian pemimpin negeri itu tewas akibat persaingan politik yang berlatar etnis, agama, dicampur aduk dengan interest (kepentingan) kelompok yang berkuasa.

Instabilitas

Berpijak pada instabilitas tak berkesudahan inilah akhirnya militer terkadang turut campur tangan menangani kehidupan politik. Kemelut politik di Pakistan telah menjadi agen sosialisasi politik yang ampuh bagi militer untuk akhirnya terlibat langsung, bahkan mengendalikan perpolitikan Pakistan. Zia ul-Haq dan Pervez Musharraf adalah jenderal-jenderal yang menggunakan instrumen militer untuk berkuasa sekaligus menjadi kepanjangan tangan kelompok fundamentalis dan ekstremis di Pakistan.

Terlebih Pakistan yang secara geografis berada pada lokasi yang strategis. Pakistan terletak di persimpangan antara Asia Selatan, Barat, dan Tengah. Keadaan khas seperti ini sekaligus menawarkannya kesempatan, memberikannya tantangan, dan mengeksposnya dengan bahaya. Aset strategis ini mudah sekali berubah menjadi beban bila tidak dikelola dengan baik. Lokasi geostrategis tersebut memaksa negeri ini selalu melayani permainan politik internasional yang, sebagaimana diketahui, berintikan power politics, a lust for power. Artinya, mengandung lebih banyak dimensi geografis (sumber alam), ekonomis, ideologis, politis, psikologis, dan teknologis, khususnya nuklir.

Namun, setelah 62 tahun merdeka, dan terus berada dalam iklim yang bergejolak, tampaknya iklim tersebut sedikit demi sedikit akan mengalami perubahan dengan dipimpinnya parlemen oleh Partai Rakyat Pakistan (PPP) pimpinan suami mantan Perdana Menteri Benazir Bhutto, Asif Zardari. Apalagi Liga Muslim Pakistan, yang dipimpin oleh Nawaz Sharif (PML-N), menjadi kekuatan kedua. Dominasi PPP dan PML-N setidaknya menyiratkan komitmen Pakistan menuju negara Islam yang demokratis. PPP berinti sekuler, sementara PML-N memiliki aliran Islam yang lunak, yang memungkinkannya bertindak sebagai penghubung antara demokrasi bergaya Barat dan politik islami. Dan, titik yang krusial, Sharif dikenal dengan tekadnya dalam membatasi peran militer di pemerintahan dan tidak menyukai kediktatoran ala militer.

Namun, masalah Pakistan pastinya tidak akan hilang dalam satu malam. Taliban dan Al Qaeda masih akan terus menjadi bayang-bayang. Yang dibutuhkan Pakistan adalah jalan baru bagi demokratisasi. Masa depan demokrasi Pakistan semakin tidak menentu tanpa terlebih dahulu ”mengubur” militerisasi dan ekstremisasi di negeri dengan semboyan Ittehad, Tanzim, Yaqeen-e-Muhkam (Kesatuan, Disiplin, dan Kepercayaan) itu.

Akhirnya, yang juga menjadi penting adalah kebangkitan Islam yang diharapkan di Pakistan bukanlah radikalisme dan tumbuh suburnya ekstremisme, tetapi seberapa jauh Islam memberikan kontribusi konkret bagi terwujudnya pemerintahan yang demokratis, religius, dan toleran untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Lukman Santoso Az Sedang Melakukan Riset tentang Pakistan; Aktif di Lembaga Studi Agama dan Negara (LeSAN) Yogyakarta

Kontekstualisasi Ragam Fundamentalisme

2008-11-30T14:07:00.000-08:00

Politik identitas atas nama budaya maupun pasar menentukan konstruksi perempuan ”ideal” dan seksualitas normatif. Hal itu digunakan untuk memaksakan politik hegemoni yang menstigmatisasi dan memarjinalkan mereka yang berada di luar paradigma dominan.

Madhu Mehra dari Forum Asia-Pasifik mengenai Perempuan, Hukum, dan Pembangunan (APWLD) menggarisbawahi hal itu ketika memaparkan laporan APWLD mengenai fundamentalisme di Asia-Pasifik dalam Konferensi II Jaringan Kartini Asia (KAN) di Bali beberapa waktu lalu. APWLD adalah suatu organisasi independen dengan status konsultatif pada Badan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-bangsa (Ecosoc).

Madhu Mehra mengingatkan, gerakan fundamentalis yang menggunakan politik identitas berbasis agama, kultur, etnisitas, dan nasionalisme tidak berbeda dengan globalisasi neoliberal dan militerisasi. Mereka tidak memiliki toleransi terhadap pluralitas, perbedaan, perdebatan dan ketidaksepakatan.

”Proyek identitas fundamentalis mengonstruksi identitas eksklusif, homogen, dan statis untuk kepentingan politik mereka. Agenda politiknya memaksakan sumber kekuasaan absolut dengan menekankan identitas tertentu dan menutup ruang perdebatan dan ketidaksepakatan,” ujar Madhu Mehra.

Konstruksi identitas itu selalu meliyankan ”yang lain”; dan yang lain itu adalah lawan. Ada dua jenis fundamentalisme terkait dengan ini. Pertama, dominasi mayoritas terhadap minoritas di suatu negara. Kedua, dominasi di dalam kelompok minoritas, biasanya menggunakan notion otentisitas etnik dan agama dan membuat batas tegas agar dapat mengendalikan komunitasnya secara penuh.

”Kita harus membedakan antara proyek politik identitas fundamentalis dan gerakan politik identitas,” kata Madhu Mehra.

Gerakan politik identitas menentang ideologi dan struktur dominan dengan mendukung keberagaman dan menciptakan masyarakat inklusif. Sementara proyek politik identitas kultural bersifat hegemonik dan eksklusif.

Proyek itu sebenarnya tak berurusan dengan tradisi, agama, dan kultur. Proyek itu lebih merupakan proyek politik yang menggunakan sumber daya modern, seperti hukum dan media, tetapi menggunakan budaya dan agama untuk mencapai tujuan hegemoniknya.

”Premis dari setiap jenis fundamentalisme berbasis politik identitas kultural adalah pendekatan dan tanggapan yang monolitik, absolut,” kata Madhu Mehra.

Kecenderungan itu akan mengikis demokrasi di setiap tingkatan meskipun mereka menggunakan ruang demokrasi untuk mendapatkan dan memperluas kekuasaan politiknya.

”Dalam proyek itu, yang ’ideal’ pada perempuan sudah ditentukan secara normatif,” kata Madhu Mehra.

Akibatnya adalah diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan yang tidak dianggap ”ideal”, termasuk anggota kelompok minoritas, lesbian, gay, biseksual, dan transjender (LBGT). Pencemaran komunitas liyan melalui kekerasan seksual terhadap perempuan dan mengkriminalisasi LBGT juga merupakan konsekuensi dari politik seperti itu.

Situasi di Asia-Pasifik

Kontekstualisasi berbagai bentuk fundamentalisme di kawasan Asia-Pasifik dipaparkan para pembicara dari Malaysia, Indonesia, Filipina, Pakistan, dan India.

Di Malaysia, seperti dipaparkan Zainah Anwar dan Prema E Devaraj, fundamentalisme berbasis agama menguat. Perkembangan antidemokrasi yang mengatasnamakan perlindungan demokrasi dari terorisme mengesahkan gerakan nondemokratis dan nonpartisipatif, khususnya kelompok fundamentalis yang berkoalisi dengan kekuasaan negara. Kelompok itu dinapasi nasionalisme Islam yang mereduksi dialog antarbudaya dan agama.

”Jender dan seksualitas merupakan wilayah kritis bagi transformasi sosial. Negara membatasi kebebasan perempuan dan kelompok minoritas,” ujar Zainah Anwar, yang juga memaparkan munculnya fatwa antitomboi dan larangan yoga karena bertentangan dengan Islam.

Banglades yang ketika berdiri tahun 1971 merupakan negara sekuler, pada tahun 1988 berubah menjadi negara Islam. Rezim militer mengontrol dan menghancurkan kehidupan komunal etnis lain. Identitas Bengali yang sekuler berubah menjadi identitas Islam yang unidimensional.

Di Indonesia, seperti dipaparkan Ketua Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan Kamala Chandrakirana, kekuatan gabungan fundamentalisme, militerisme, dan oportunis politik menyasar tubuh perempuan sebagai target regulasi yang mengatur cara berpakaian dan mobilitasnya.

Di Filipina, peraturan dan kebijakan negara semakin memaksakan norma-norma dan nilai Katolik Roma yang membatasi hak-hak seksual dan hak reproduksi perempuan.

Di Pakistan, paket ”Islamisasi” yang dibawa Jenderal Zia ul Haq berpusat pada tubuh, hak, dan kebebasan perempuan.

Di India, kelompok sayap kanan memaksakan nasionalisme Hindu untuk konstruksi budaya, khususnya dalam kaitannya dengan seksualitas. Di Myanmar, tubuh perempuan adalah target serdadu dalam perang saudara yang tak ada akhirnya.

”Proyek identitas fundamentalis kontemporer harus dilihat dalam konteks kegagalan ekonomi pasar neoliberal global,” kata Madhu Mehra.

Ia melanjutkan, ”Konflik sumber daya alam, migrasi, dan degradasi lingkungan menjadikan situasi kemiskinan semakin mengerikan. Itu ditambah kemiskinan sisi ekonomi, kebangkrutan politik, alienasi budaya, depresi psikologis, dan kekosongan spiritual yang membuat orang sangat rentan dan menerima saja jawaban sederhana dan populis yang disodorkan fundamentalis militan dan pemerintah yang sangat berkuasa.”

(Maria Hartiningsih/ Ninuk Mardiana Pambudy)

Meretas Pemahaman yang Demokratis

2008-11-30T13:59:00.000-08:00

/ Kompas Images

Senin, 1 Desember 2008 | 03:00 WIB

Maraknya tulisan-tulisan yang bernada menghujat, menganggap sesat serta mengafirkan terhadap komunitas tertentu dalam kesarjanaan Muslim Indonesia di pelbagai media, baik buku, majalah, mailing list, dan weblogs, menjadi alasan utama penulisan buku ini.

Hujatan-hujatan yang tertuang dalam media-media itu mencerminkan adanya kebencian dan dominasi emosional ketimbang spirit intelektual-akademis. Hal ini pada gilirannya akan menggiring kepada image publik bahwa komunitas yang terhujat menjadi pihak terdakwa sekaligus ”berdosa” dalam keislamannya.

Tentu saja tulisan-tulisan yang bernada menghujat seperti yang disampaikan dalam kata pengantar penulis buku ini bertentangan dengan realitas sejarah pemikiran Islam klasik.

Para pemikir abad pertengahan hingga abad modern ikut memberikan interpretasi mengenai kode dan ”saluran” teks kitab suci. Sebagai sebuah teks kitab suci, masyarakat Muslim menjadikan Al Quran sebagai sumber religiositas dan etika utama dalam realitas sosial yang memuat ”pengetahuan Allah SWT”, yang tidak mudah dipahami setiap pembaca.

Pembaca bisa saja salah tafsir terhadap permasalahan yang dibahas dalam ayat (irtibat al- ayat). Kesalahan penafsiran ini biasanya disebabkan penafsir memahami teks begitu saja tanpa meletakkannya dalam konteks tata-situasi kebudayaan dan tanpa mempertimbangkan sejarah dari turunnya teks (nash) atau asbab an-nuzul.

Untuk itu, proses pemahaman sebagai sebuah tindakan yang ”menyejarah” selalu terkait dengan konteks ruang dan waktu di mana pemahaman itu diberikan. Secara eksplisit, hasil pemahaman masa lalu itu dapat disampaikan dan direinterpretasikan dalam konteks kekinian.

Membangun konteks kekinian memerlukan ”kontinuitas epistemologis” untuk menjembatani perbedaan atmosfer kontekstual antara masa lalu dan masa kini. Karena itu, pemahaman atau interpretasi atas teks harus dilihat sebagai produk pemikiran yang relatif sebab ia lahir dari penalaran yang terbatas. Kaidah metodologi digunakan untuk mengungkap maksud dari teks.

Buku ”Pemikiran Progresif dalam Kajian Al-Qur’an” karya Dr M Nur Kholis Setiawan ini boleh dikatakan merupakan lanjutan epistemologis dari produk pemikiran yang relatif tersebut.

Buku ini mampu memperlihatkan embrio pemikiran progresif yang bersumber dari interpretasi para ulama abad pertengahan. Embrio pemikiran progresif ini sudah berkembang luas di lingkungan para akademisi bidang ilmu-ilmu keislaman dan sebagian umat Islam sudah menjadikannya dalam perilaku keberagamaan.

Nur Kholis Setiawan selain mengajar di berbagai perguruan tinggi juga tercatat sebagai Pengurus Pusat Lakpesdam NU 2005-2010.

(Ubaidillah Achmad Dosen Filsafat Pendidikan Islam pada Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang )

Data Buku

Judul: Pemikiran Progresif dalam Kajian Al-Qur’an

Penulis: Dr Phil HM Nur Kholis Setiawan

Penerbit Kencana Prenada Media Group

Edisi 1; Cetakan 1; XXII, 200 hlm, 21 cm

Tafsir Haji Mabrur dalam Kehidupan Negara

2008-11-26T05:42:00.001-08:00

Oleh Abdul Waid *

Sebagai seorang muslim, tentu kita patut mengacungi jempol terhadap meningkatnya jumlah jamaah haji Indonesia yang berangkat ke tanah suci Makkah. Jumlah jamaah haji yang terus bertambah setiap tahun itu, dari satu sisi, memberikan kegembiraan tersendiri. Dari saking membeludaknya jamaah maupun calon jamaah haji, banyak yang harus ''antre'' menunggu jadwal keberangkatan tahun depan.

Kondisi tersebut melahirkan dua asumsi dasar. Pertama, angka jamaah haji yang terus meningkat setiap tahun merupakan potret nyata tingginya spirit keagamaan masyarakat muslim di Indonesia.

Kedua, fenomena tersebut juga menunjukkan indikasi perkembangan standar perekonomian masyarakat. Saat dunia dilanda krisis ekonomi global pun, termasuk Indonesia, semangat untuk menunaikan rukun Islam kelima itu tak pernah surut, meski ONH (ongkos naik haji) melambung.

Lalu, pertanyaannya, dalam konteks Indonesia, apakah banyaknya jamaah haji tersebut bisa dijadikan barometer kualitas keagamaan umat? Pertanyaan itu layak dilontarkan mengingat Indonesia adalah negara yang mayoritas berpenduduk muslim dan menjadi salah satu negara yang memberangkatkan jamaah haji paling banyak.

Berkaitan dengan pertanyaan tersebut, bila para hujjaj (orang yang telah naik haji) sudah mampu jadi haji mabrur, tentu hal itu sudah bisa menunjukkan kualitas keagamaan yang tinggi. Persoalan haji yang mabrur memang sangatlah abstrak, sehingga setiap individu memungkinkan memiliki penilaian tersendiri. Yang lebih mengetahui sesungguhnya apakah haji seseorang mabrur atau mardud hanyalah Allah.

Mabrur untuk Diri Sendiri

Tapi, menurut hemat saya, setidaknya kita bisa melihat tanda-tanda dan standar haji mabrur dalam kehidupan sosial. Menurut pendapat para ulama, salah satu indikasi haji mabrur yang berhasil dicapai seseorang adalah dia telah berhasil mendedikasikan dirinya sebagai agen perubahan bagi masyarakat sekitar, negara, atau minimal bagi diri sendiri.

Itu berarti, kondisi kehidupan sosial, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, selayaknya jauh lebih baik setelah pelaksanaan ibadah haji. Dengan demikian, secara sederhana bisa disimpulkan, haji yang mabrur adalah haji yang melahirkan transformasi kesalehan dari setiap individu hujjaj sesudah kembali dari melaksanakan ibadah haji di tanah suci Makkah ke negara asal.

Mengacu kriteria itu, muncul pertanyaan kritis, mengapa negara kita masih tergolong peringkat pertama di dunia dalam persoalan korupsi, penyalahgunaan wewenang, manipulasi, sebagaimana yang marak terjadi di kalangan elite akhir-akhir ini?

Padahal, kalau kita mau jujur, para petinggi negara kita, baik yang duduk di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, tidak hanya sekali menginjakkan kaki di baitullah untuk menunaikan ibadah haji. Lebih dari itu, di antara mereka ada yang setiap musim haji melaksanakan haji. Ironisnya, fakta di lapangan memperlihatkan, implikasi positif dalam ranah kehidupan sosial dari gelar haji mereka masih sangat minim.

Di sinilah diperlukan niat untuk berhaji yang berangkat dari panggilan Allah semata. Predikat haji yang sama sekali tak memberikan efek positif dalam kehidupan sosial seperti penegakan hukum, keteguhan dalam menjalankan tanggung jawab kenegaraan, adalah predikat haji yang patut dipertanyakan kualitasnya.

Bisa saja, pelaksaan haji yang demikian hanya berangkat dari upaya mengejar kepentingan politik, reputasi, atau hanya mengikuti tren semata -dengan tidak mengatakan mengikuti bujukan setan. Dengan demikian, dalam konteks kehidupan sosial dan bernegara, salah satu tanda kemabruran ibadah haji bisa diraih jika muncul pengikisan praktik-praktik pelanggaran hukum saat kembali ke tanah air.

Untuk mendapat gelar haji mabrur, Pak Haji dan Bu Haji hendaknya meningkatkan ketakwaan serta keimanan. Takwa dan iman dalam aspek ritual ubudiyyah serta takwa dan iman dalam aspek kehidupan sosial secara umum, baik dalam keluarga, lingkungan kerja, masyarakat, maupun negara.

Saya yakin, jika seluruh jamaah haji Indonesia mampu mengaktualisasikan predikat hajinya menjadi agen perubahan bagi bangsa dan negara, kita akan berhasil menjadi bangsa maju yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan seluruh problematika sosial yang terjadi selama ini.

Mari kita buktikan bahwa kita bukan hanya menang dalam jumlah jamaah haji, tapi juga mampu mencerahkan kehidupan masyarakat dan negara dengan gelar haji mabrur. Semoga! Wallahu a'lam bisshawab.

*. Abdul Waid, peneliti di Research Center of Philosophical Studies (RCPS) Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta (e-mail: a_waid04@yahoo.com)

Fareed Zakaria

2008-11-15T14:33:00.001-08:00

Oleh: Ahmad Syafii Maarif

Suatu kali Fareed Zakaria pernah bertutur begini: ''Adakalanya saya mendapatkan diri saya dalam posisi kurang enak untuk dipepetkan ke suatu dunia yang bukan milik saya, dalam arti bahwa saya bukanlah seorang religius.'' Fareed kelahiran Mumbai, Maharashtra, India, pada 20 Januari 1964. Ayahnya Rafiq Zakaria, politikus dalam Partai Kongres India, di samping seorang sarjana Muslim. Ibunya Fatima Zakaria, pernah berkarier sebagai editor Times of India, edisi Ahad.

Pendidikan awalnya pada Cathedral and John Connon School di Mumbai, tampaknya milik misi Kristen di kota itu. Usia 18 tahun, Fareed merantau ke Amerika, mula-mula kuliah di Universitas Yale, kemudian ke Universitas Harvard untuk PhD dalam ilmu pemerintahan. Istrinya Paula Throckmorton, telah dikurnia tiga anak: Omar, Laila, dan Sofia.

Pekerjaan sekarang sebagai editor internasional mingguan Newsweek, sebelumnya editor pada jurnal Foreign Affairs, dua penerbitan sangat bergensi di Amerika. Salah seorang gurunya di Harvard adalah Samuel P Huntington, penulis buku sarat kontroversial The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (1996).

Karya terbaru Fareed Zakaria adalah The Post-American World (WW Norton & Company, 2008). Sebelumnya The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad (WW Norton & Company, 2003), telah diterjemahkan ke dalam belasan bahasa dan laku keras. Komentar Huntington tentang The Future of Freedom adalah: ''Dengan kefasihan dan kedalaman pengetahuan, Fareed Zakaria menyatakan untuk masa kita suatu kebenaran fundamental yang sebelumnya telah diartikulasikan oleh Aristoteles dan Tocqueville: demokrasi yang tidak diatur meruntuhkan kebebasan dan rule of law (pemerintahan berdasarkan hukum). The Future of Freedom (Masa Depan Kebebasan) adalah salah satu buku terpenting tentang kecenderungan politik global yang terlihat pada dasawarsa yang lalu. Analisisnya yang bijak dan menenangkan menjadi pelajaran penting bagi siapa saja yang peduli pada masa depan kebebasan di dunia.''

Tidak saja Huntington yang menilai. Seorang Henry Kissinger juga tidak ketinggalan: ''Fareed Zakaria, salah seorang penulis muda yang amat brilian, telah menghasilkan sebuah karya memesona dan merangsang pemikiran tentang dampak prinsip-prinsip konstitusional Barat atas tatanan global.''

Baik kajian terhadap The Future maupun atas The Post-American telah bertebaran di berbagai media dunia, seperti tak berhenti mengalir. Bahkan, satu media Esquire telah menobatkan Fareed Zakaria sebagai salah seorang dari 21 manusia terpenting di abad ke-21.

Dalam usia 44 tahun, Fareed telah muncul sebagai sosok yang diperhitungkan orang karena analisisnya yang tajam, berimbang, dan disertai data sejarah yang komprehensif. Fareed tidak saja muncul di Newsweek, juga di ABC, CNN, dan di media lainnya. Entah berapa negara dunia yang telah dijelajahinya sebagai wartawan, pengarang, dan pemikir. Saya sendiri sudah sejak beberapa tahun ini mengikuti dengan tekun berbagai pendapatnya tentang perkembangan global mutakhir. Fareed semula mendukung penggunaan kekuataan militer PBB terhadap Irak dengan personel sekitar 400 ribu.

Saya tidak tahu mengapa Fareed yang biasanya sangat hati-hati, sampai menyetujui pengiriman pasukan PPB ke Irak, sementara Amerika kemudian telah melakukan invasi ke sana tanpa persetujuan Dewan Keamanan PBB.

Adapun kegagalan politik luar negeri Bush di Irak telah dikecamnya dalam berbagai tulisannya. Bagi Fareed, memaksakan demokrasi atas bangsa lain yang belum siap untuk itu adalah kerja sia-sia dan pasti membawa korban. Minggu-minggu terakhir Oktober 2008, Fareed telah terang-terangan mendukung Obama untuk menjadi presiden yang ke-44 Amerika, sekalipun sinyal ke arah itu sudah terasa jauh sebelumnya.

Pesan tersirat apa sebenarnya yang hendak dikatakan oleh Resonansi ini? Jika sudah disampaikan bukan tersirat lagi namanya. Tetapi baiklah, tersirat atau tidak, saya ingin mengatakan bahwa semua manusia dengan latar belakang agama, ras, kultur, geografi, dan sejarah yang bermacam-macam, dapat dan berhak meraih posisi terkemuka dalam percaturan global. Tergantung adanya disiplin dan kemauan keras untuk itu.

Kasus Obama dan Fareed Zakaria adalah contoh terbaik terkini bagi kita. Obama, si kulit hitam pertama yang maju sebagai calon presiden, di tengah-tengah lingkungan kultur kulit putih. Fareed Zakaria adalah kolumnis Muslim papan atasNewsweek, baik untuk edisi domestik maupun internasional. Tingkat peradaban dunia sekarang secara berangsur tetapi pasti semakin bercorak meritokratik: menghargai manusia sesuai dengan kualitas pribadinya. Saya tidak tahu, apakah di dunia Muslim hal serupa bisa berlaku?

(-)
Index Koran

Sejarah Asrama Haji, Berawal dari Wabah Kolera

2008-11-14T15:33:00.000-08:00

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Petugas pelayanan haji mendata koper milik jemaah haji Kelompok Terbang (Kloter) 1, 2, dan 3 di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah, Senin (3/11). Jemaah haji Kloter 1, 2, dan 3 yang semuanya berasal dari Kabupaten Demak, Jawa Tengah, akan tiba di asrama, Selasa, dan diberangkatkan pada Rabu.

ASRAMA haji sudah diadakan sejak pemberangkatan jamaah haji menggunakan kapal laut. Ketika itu, dikenal Asrama Haji Jakarta/Persatuan Haji Indonesia Kwitang, Jalan Kemakmuran, Asrama Haji Semarang, Surabaya, Balikpapan dan lainnya.

Namun, kewajiban untuk masuk dalam asrama haji, dimulai pada tahun 1970. Kewajiban ini terkait dengan ditetapkan Indonesia sebagai daerah endemik penyakit kolera oleh badan kesehatan dunia (WHO). Ada ketentuan WHO yang mengharuskan warganegara Indonesia yang ingin ke luar negeri dikarantina dulu sebelum berangkat. Kondisi ini kemudian memaksa pemerintah Arab Saudi mengeluarkan aturan agar jamaah haji Indonesia di karantina selama lima hari setelah keberangkatan, dan lima hari setelah tiba di tanah air.

Kewajiban karantina selama lima hari ini berlaku hingga tahun 1972. Pada tahun 1973 masa di asrama haji menjadi tiga hari sebelum berangkat dan tiga hari setelah tiba di tanah air.

Ketika itu, karena pemerintah belum mempunyai asrama haji sendiri, maka untuk keperluan karantina/asrama haji, dilakukan dengan sistem sewa pada wisma swasta. Seperti Wisma Pabrik Sepatu Ciliwung, Asrama ABRI Cilodong, Asrama KKO AL Jalan Kwini, Asrama PHI Cempaka Putih dan lain-lainnya.

Biaya penyewaan tersebut sangat besar, selain itu wisma yang disewa memang tidak dipersiapkan untuk jamaah haji. Tidak heran, kalau tidak dilengkapi sarana yang dibutuhkan untuk jamaah haji.

Pada tahun 1974, Direktur Jenderal Urusan Haji Prof KH Farid Maruf mulai merencanakan pembangunan asrama haji. Rencana itu, baru bisa direalisasikan pada masa Departemen Agama dijabat Menteri Agama Alamsyah Ratu Perwiranegara dan Dirjen Urusan Haji dijabat Burhani Tjokrohandoko, yang memerintahan pembangunan Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, yang lokasinya dekat dengan Bandara Halim Perdanakusumah, yang pada waktu itu merupakan bandara Internasional penerbangan dari dan ke Indonesia.

Dalam perkembangan selanjutnya, jumlah jamaah haji yang menggunakan pesawat udara mengalami kenaikan sampai tiga kali lipat. Maka, asrama haji pemberangkatan dikembangkan menjadi beberapa wilayah yaitu Jakarta dan Surabaya, selanjutnya ditambah lagi asrama haji Makassar dan Medan.

Sekarang, jamaah haji hanya masuk asrama haji sehari menjelang keberangkatan, dan ketika tiba di Indonesia tidak perlu masuk ke asrama haji lagi. Asrama haji saat ini berfungsi sebagai asrama haji embarkasi, yaitu asrama yang berfungsi untuk melayani calon jamaah haji dari proses awal sampai keberangkatan dan kepulangan melalui bandara haji. Jumlah asrama haji embarkasi sebanyak 13, termasuk dua asrama haji yaitu di Gorontalo dan Mataram.

Asrama haji provinsi adalah asrama haji yang berfungsi untuk melayani jamaah haji dari lingkungan wilayah provinsi guna diberangkatkan ke tanah suci melalui asrama haji embarkasi. Di seluruh provinsi telah dibangun asrama haji provinsi, kecuali Sulawesi Barat yang saat ini sedang dalam proses pembangunan.

Asrama haji kabupaten adalah asrama haji yang berfungsi untuk melayani jamaah haji dari wilayah kabupaen guna diberangkatkan ke tanah suci melalui asrama haji provinsi dan asrama haji embarkasi. Untuk sementara ini, belum seluruh kabupaten memiliki asrama haji.

Kabah, Pusat Kegiatan Ibadah Haji

2008-11-14T15:31:00.000-08:00

EPA/MOHAMED MESSARA / Kompas Images
Kabah merupakan bangunan tempat kita menghadapkan diri setiap kali shalat, di mana pun kita berada.

BEGITU sampai di Mekkah dan pertama kali melihat Kabah, nyaris setiap orang menitikkan air mata. Bahkan, bagi sebagian orang, hal ini berlaku setiap kali mereka datang ke Mekkah dan melihat Kabah. Bangunan Kabah sering kali memunculkan rasa haru yang mendalam.

Inilah bangunan tempat kita menghadapkan diri setiap kali shalat, di mana pun kita berada. Sesuatu yang sebelumnya tak tampak dan hanya ada dalam benak, hadir wujudnya di depan mata. Kini Kabah berada langsung di depan mata anggota jemaah. Indera penglihatan ini bisa memuaskan diri untuk memandang Kabah selama yang diinginkan.

Itulah hal yang sering kali membuat setiap anggota jemaah menitikkan air mata begitu melihat Kabah. Apalagi, pada masa berhaji, begitu banyak orang yang melakukan tawaf di sekeliling Kabah, tanpa melihat waktu, apakah itu pagi, siang, bahkan dini hari sekalipun. Kabah pada musim berhaji bisa dikatakan tak pernah sepi, kapan pun.

Melihat begitu banyak orang tawaf sambil membaca doa tawaf (berputar ke arah kiri sebanyak tujuh kali), ditambah dengan begitu banyak pula orang yang mengerjakan shalat di sekeliling Kabah, membuat hati semakin terasa tunduk dan takjub pada kebesaran Allah.

Ada doa yang dianjurkan untuk dibaca ketika melihat Kabah: Allahumma zid hadzalbaita tasyrifan wata’dhiman watakriman wamahabbatan wa zid mansyarrafahu wa’adzdzamahu wa karramahu mimman hajjahu awi’tamarahu tasyrifan wata’dhiman watakriman wabirran (Ya Allah, tambahkanlah kemuliaan, keagungan, kehormatan dan wibawa pada Bait (Kabah) ini. Tambahkanlah pula pada orang-orang yang memuliakan, mengagungkan, dan menghormatinya di antara mereka yang berhaji atau yang berumrah dengan kemuliaan, keagungan, kehormatan, dan kebaikan).

Dr Muhammad Ilyas Abdul Ghani dalam bukunya, Sejarah Kota Mekah Klasik dan Modern, menyebutkan, Kabah sering kali pula disebut sebagai Al-Bait, Baitullah, Al-Baitul Haram, Al-Baitul al-’Atiiq, dan Kiblat. Bangunan empat persegi panjang ini pada sudut timurnya disebut rukun Aswad, tempat Hajar Aswad; sudut selatan disebut rukun Yamani (sebab menghadap Yaman), sudut utara dinamakan rukun Irak (menghadap Irak), dan sudut barat adalah rukun Syam (menghadap Suriah).

Baitullah sebenarnya sudah ada sebelum dibangun Nabi Ibrahim. Namun, kondisinya hancur. Tempat inilah yang kemudian dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Setelah itu, Kabah mengalami berkali-kali pembangunan. Dalam Shahih Bukhari disebutkan, Yazid bin Ruman menyebutkan, Abdullah bin Zubair telah membangun Kabah pada fondasi yang lama.

Pembangunan Kabah menjadi permanen dilakukan pada masa Mekkah dikuasai suku Bani Quraisy, tahun 18 sebelum Hijriah. Mereka juga memberi atap Kabah dan membuat talang untuk membuang air dari Hijir Ismail. Bangunan Kabah pun ditinggikan menjadi 8,64 meter dari sebelumnya 4,32 meter. Pada masa inilah Rasulullah mengangkat dan meletakkan Hajar Aswad.

Tahun 1417 H, Raja Fahd bin Abdul Aziz memerintahkan rehabilitasi Kabah. Raja Fahd juga memperbarui dan melapisi mizab (bagian di atas Kabah untuk mengalirkan air) dengan emas.

Tentang pintu Kabah diceritakan, semula Nabi Ibrahim membuat dua pintu, di timur sebagai pintu masuk dan sebelah barat sebagai pintu keluar. Ketika orang Quraisy merehabilitasi Kabah, ditutuplah pintu barat, dan pintu timur dibuat menjadi dua. Raja Khalid bin Abdul Aziz Ali Saud yang kemudian memerintahkan untuk memperbarui pintu itu dan melapisinya dengan emas pada 1399 H.

Ada banyak kisah tentang sejarah penggunaan kiswah sebagai penutup Kabah. Ada yang menyatakan bahwa kiswah pertama kali dilakukan Nabi Ismail, ada yang berpendapat seorang penguasa Yaman, As’ad al-Himyari, yang melakukannya, ada pula yang menyatakan selain itu.

Hajar Aswad

Terdorong rasa haru dan keinginan untuk ”mengenal” lebih jauh Kabah, orang sering kali berusaha untuk menyentuh Kabah meski tujuan utama pada umumnya jemaah adalah bisa mencium atau setidaknya menyentuh Hajar Aswad, yang terletak di sisi selatan Kabah. Hajar Aswad memang tak bisa dipisahkan dari Kabah karena batu ini tertanam di dalam tembok Kabah.

Multazam

Hajar Aswad adalah tempat memulai dan mengakhiri tawaf. Selain ingin menyentuh dan mencium Hajar Aswad, jemaah biasanya juga ingin berdoa di Multazam yang berada di antara Hajar Aswad dengan pintu Kabah.

Dalam buku Tanya Jawab Ibadah Haji yang dikeluarkan Departemen Agama tahun 2003 disebutkan, hukum munajat (mencurahkan isi hati, berserah diri, mendekatkan diri kepada Allah) di Multazam adalah sunah, bila keadaan memungkinkan.

Hijir Ismail

Bangunan lain di Kabah adalah Hijir Ismail, yang juga disebut Al-Hathim. Hijir Ismail berbentuk setengah lingkaran, terbuka, dan terletak di antara rukun Syam dan rukun Irak. Bila bisa mencapai Hijir Ismail, anggota jemaah dapat melakukan shalat sunah, berdoa, dan berzikir.

Namun, dalam buku Tanya Jawab Ibadah Haji disebutkan, shalat sunah di Hijir Ismail ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan tawaf. Namun, keutamaan shalat di Hijir Ismail disebutkan sama dengan shalat di sekitar Kabah.

Sementara dalam buku Sejarah Kota Mekah ditulis, Aisyah berkata, ”Saya sangat senang untuk memasuki Baitullah dan bisa melakukan shalat di dalamnya. Lalu, Rasulullah memegang tangan saya dan memasukkan saya ke dalam Hijir Ismail. Kemudian beliau bersabda, ’Shalatlah di sini jika engkau ingin masuk ke dalam Baitullah sebab dia merupakan bagian dari Baitullah.’” (HR at-Tirmidzi).

Maqam Ibrahim

Ada lagi bagian dari Kabah yang disebut sebagai Maqam atau Makam Ibrahim. Meskipun namanya makam, ini bukanlah tempat Nabi Ibrahim dimakamkan. Ada yang menyebutkan Maqam Ibrahim adalah tempat pertama kali Nabi Ibrahim membangun Kabah. Namun, ada pula yang menyatakan bahwa ini adalah tempat batu yang dibawa Nabi Ismail, dan menjadi pijakan Nabi Ibrahim ketika membangun Kabah.

Di Maqam Ibrahim, jemaah biasanya melakukan shalat sunah dua rakaat. Pada rakaat pertama setelah membaca Al Fatihah, dianjurkan membaca surat Al Kafirun. Pada rakaat kedua setelah Al Fatihah, sebaiknya dibaca Al Ikhlas. Setelah selesai shalat sunah, dianjurkan pula agar jemaah membaca doa.

Kunci utama

Masih banyak keutamaan ibadah yang dapat dilakukan di sekitar Baitullah dan Kota Mekkah yang dicontohkan Rasulullah SAW. Akan tetapi, penyerahan diri, kepasrahan, dan keikhlasan terhadap Allah SWT dan agama Islam menjadi kunci utamanya. Baitullah hanyalah sebuah bangunan, tetapi bangunan itu menjadi simbol bahwa Allah SWT dan Islam ”turun” ke bumi.

Tidak heran bahwa di sinilah segala aktivitas ibadah bermuara. Tidak heran pula ketika Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa shalat di Masjidil Haram itu mendapat pahala sampai 1.000 kali lipat dibandingkan shalat di masjid lain. Wallahu a’lam bis shawab. (CP/MBA)

Dunia Muslim dan Krisis Global

2008-11-12T20:48:00.000-08:00

Dr Terry Lacey
Economist Development

Pada saat Barack Obama terpilih menjadi presiden Amerika Serikat, maka akan menjadi sebuah negara yang berbeda di dalam dunia yang berbeda. Tidak akan ada jalan untuk kembali ke bisnis seperti biasanya. Hancurnya pasar perumahan sub-primer telah menjadi kehancuran perbankan dan menuju krisis financial dunia. Kemudian, menuju ke dalam resesi ekonomi dunia.

Tidak ada cara untuk menghindar dari rangkaian dampak naik turunnya ekonomi dan finansial, kehancuran pasar modal dan fluktuasi nilai tukar mata uang yang tidak terkendali. Meski demikian, bagi perkembangan ekonomi Asia, Timur Tengah dan Amerika Latin, dan bahkan untuk Afrika, perubahan ini mewakili kesempatan yang baru serta masalah jangka pendek. Peristiwa ini adalah simbol sebuah perubahan keseimbangan global dari sebuah kekuatan di mana Amerika Serikat dan Eropa harus menyesuaikan diri dengan naiknya kekuatan ekonomi Asia, Timur Tengah, dan BRIC (Brasil, Rusia, India, Cina).

Lebih dari setengah populasi Muslim di dunia terpusat dalam jumlah yang kecil di negara yang lebih luas. Kebanyakan menghadapi masalah kemiskinan, buta huruf, dan kemampuan perkembangan ekonomi yang lemah yang sering kali disertai dengan perkembangan politik yang lemah dan ketidakamanan.Negara-negara ini termasuk di antaranya Bangladesh, Mesir, Nigeria, Pakistan, India, Indonesia, dan Turki. Tiga negara terakhir berada dalam posisi yang berbeda karena mereka memiliki, sampai saat ini, perkembangan ekonomi yang lebih tinggi dan diperkuat dengan demokrasi politik.

Dunia Muslim sisanya kebanyakan terpusat di Timur Tengah, Afrika Utara, dan Sahel, serta Republik Asia Tengah yang baru. Jadi, 80 persen atau lebih dunia Muslim terletak di negara-negara di Selatan atau di negara-negara berkembang, termasuk kaum minoritas dari populasi yang lebih kecil di negara yang lebih kaya yang kebanyakan berada di Teluk, tapi termasuk Brunei dan Malaysia.

Akan seperti apakah perubahan ekonomi, finansial, dan institusional yang disebabkan kekacauan finansial global memengaruhi dunia Muslim dan isu perkembangan penting ekonomi, sosial, dan politik pada komunitas Muslim yang lebih besar? Beberapa jawaban mungkin dapat diproyeksikan melalui dampak krisis pada tiga isu besar.Pertama, krisis akan mempercepat permintaan untuk kemajuan ekonomi dan sosial di negara dan masyarakat Muslim. Tapi, bukan menyerah dengan mudahnya pada teori Barat tentang liberalisasi dan globalisasi.

Kedua, krisis akan membawa pada kerja sama dagang dan ekonomi yang lebih besar antara negara Selatan yang tidak ingin lagi terlalu bergantung pada AS dan Eropa. Ketiga, krisis akan menempatkan konfrontasi Palestina-Israel ke dalam parameter yang lebih realistis dan mendorongnya pada sebuah kesimpulan.

Negara-negara Muslim tidak perlu lagi merasa kehabisan langkah jika saja pemerintah dan rakyat mereka bersama-sama tidak berkeyakinan pada manfaat mereplikasi liberalisasi dan globalisasi negara Barat. Ini krisis kapitalisme dan bahkan penasihat pasar bebas yang paling hebat pun dipaksa menghadapi kenyataan bahwa ketika kapitalisme gagal maka pemerintah harus segera memberi jaminan.

Adalah kapitalis ketika krisis naik dan sosialis ketika turun. Ini tidak berarti, seperti yang disarankan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, bahwa perbankan syariah bisa secara tiba-tiba menghadirkan alternatif yang komprehensif untuk kapitalisme. Pada kenyataannya sejauh ini pembiayaan Islami telah sangat terpadu ke dalam struktur kapitalisme global, dengan sedikit tekanan pada perluasan radikal serta konsep pembagian laba dan rugi yang unik dengan Muslim lainnya di negara yang lebih miskin. Mencoba untuk mengubah pembiayaan Islami ke dalam suatu alternatif yang komprehensif untuk kapitalisme telah diburu oleh ekonom di Iran dan Sudan, tapi dengan sedikit dukungan dari dunia Muslim.

Meski demikian salah satu konsekuensi dari krisis ini adalah bahwa dana sukuk Arab akan menjadi lebih penting dan perbankan syariah bisa meningkatkan perannya dalam pembiayaan global, perkembangannya secara relatif tidak akan terpengaruh oleh krisis finansial. Batasan fundamentalis Muslim mungkin berpikir bahwa kegagalan kapitalisme yang segera terjadi akan memberikan mereka kesempatan yang sangat bagus, baik untuk mengambil manfaat dari ketidakstabilan dan untuk menciptakan beberapa khayalan teori ekonomi Muslim yang tidak praktis yang berdasar pada kediktatoran yang teokratis. Bagaimana pun juga pelajaran dari krisis akan menjadi kebalikan dari mimpi yang semu.

Kenyataannya adalah bahwa dukungan untuk partai Islam akan berkurang, kecuali jika mereka bisa memperbaiki kemampuan mereka dalam manajemen ekonomi. Dengan tanpa alasan, seperti naiknya dolar di tengah kekacauan, liberalisasi dan globalisasi akan muncul dari krisis yang ditata kembali dan lebih kuat, tapi berdasar pada distribusi kekuatan yang lebih adil. Indonesia adalah contoh menarik dari sebuah negara Muslim besar yang bisa bertahan dari dampak negatif krisis finansial. Memiliki populasi yang cukup besar dan anggaran negara yang cukup untuk mendorong perkembangan ekonomi yang stabil, bahkan dihadapkan pada tsunami finansial. Setiap prospek diversifikasi pasar-pasar ekspor dan pendanaan sumber daya secara masuk akal dan cepat.

Kebanyakan warga Indonesia akan memiliki pekerjaan dan pendapatan yang diperkuat oleh ketentuan negara yang kuat yang berdasar pada pemberian jaminan minimal dan dorongan investasi infrastruktur yang maksimal. Terutama dalam bidang energi dengan bantuan pembayaran anggaran pembangunan negara untuk menopang laju pertumbuhan dan konsumsi. Bangsa Indonesia dapat menjadi contoh dalam menginspirasi negara Muslim lainnya untuk melakukan hal yang sama dan tidak menjadi lemah semangat oleh meledaknya sebuah gelembung ideologis Anglo Saxon yang berdasar pada akses yang mudah dan tiada akhir ke kredit yang murah, ledakan kredit dan perumahan yang tidak stabil, dan pada kehidupan di luar batas yang anda inginkan.

Perubahan keseimbangan kekuatan ekonomi internasional akan membawanya menuju sistem global yang lebih stabil, yang berdasar pada keseimbangan kekuatan baru dan sebuah kerangka peraturan negara yang lebih kuat, dengan pelaksanaan yang jauh lebih baik di masa depan dibanding masa lalu. Sejalan dengan pembaruan globalisasi, akan datang perubahan kedua yang lebih besar, yaitu ekonomi Selatan, selagi masih mencari relasi yang kuat dengan AS dan Eropa, akan mencari juga cara untuk menghindari terlalu bergantung kepada mereka lagi. Lebih baik menghadapinya dengan segenap kekuatan daripada dengan ketidakberdayaan.

Organisasi Konferensi Islam (OIC) telah mendeklarasikan pada awal Dakar Summit dan di tempat yang lain bahwa ekonomi Muslim harus bekerja sama dalam mendukung perdagangan dan investasi, penguatan usaha kecil dan menengah (UKM) dan ekspansi pembiayaan Islam dalam pelayanan perbankan dan investasi.

Konvergensi minat yang besar akan datang jika Lembaga Pembiayaan Islam (IFI) akan mengambil kesempatan yang dihadirkan oleh krisis finansial sekarang ini untuk memperluas investasi secara besar-besaran dengan pemerintah dan sumber-sumber pembiayaan lainnya. Termasuk dana bantuan multilateral dan bilateral untuk membiayai proyek stasiun pembangkit listrik dan air dan sanitasi yang merupakan kekurangan dalam dunia Muslim. Ini akan menjadi keuntungan yang besar dari krisis finansial.

Area terbesar ketiga yang bisa kita harapkan dampak positifnya dari krisis finansial ini adalah pada resolusi perselisihan Palestina-Israel. Sebenarnya tidak banyak orang peduli lagi apakah Israel dan Palestina akan setuju menjadi satu negara, dua negara, tiga negara, atau tiga setengah (seperti kasus Britania Raya dan Irlandia Utara). Masyarakat Muslim dunia berharap bahwa apa pun yang akan mereka lakukan, mereka harus segera bertindak, sebelum mereka kehilangan kesempatan itu Selamanya dan menjadi suatu pertunjukan yang menyedihkan dan marginal dalam dunia yang sangat sibuk.

Inti dari dampak krisis finansial global secara cermat adalah risiko Israel dan Palestina menempatkan diri mereka sendiri yang terpinggirkan dan secara meningkat tidak relevan dengan kepercayaan utama dari masalah kritis yang dihadapi oleh sebagian besar negara Muslim, seperti pertahanan ekonomi dan perkembangannya, mengalamatkan perubahan iklim, dan memperkuat kebudayaan kota, struktur politik, dan lembaga-lembaga politik.

Kedatangan Mrs Tzipi Livni sebagai perdana menteri Israel akan menjadi suatu perubahan yang disambut dengan gembira dan penuh harapan. Bila dia pada akhirnya mendapatkan kesempatan itu, kemudian dapat menarik partai Kadima kembali ke gagasan aslinya untuk berusaha dan menemukan jalan keluar dari kebuntuan dengan melakukan hal-hal baru. Contohnya, perjanjian nonagresi dengan Lebanon, perjanjian perdamaian dengan Suriah, dan akhirnya sebuah persetujuan dengan rakyat Palestina

Sekarang waktu untuk Hamas dan Fatah menyetujui perjanjian baru dan pemilihan baru walaupun perlakuan pemerintah Hamas yang terpilih secara demokratis adalah hal yang memalukan. Adalah saat yang tepat bagi rakyat Palestina dan Israel untuk mengejutkan dunia dengan suatu pemikiran yang baru.

Level permukiman dan balkanisasi Palestina, ditambah dengan pengingkaran pada negara kembar, sudah merupakan negara kesatuan dengan Israel mungkin merupakan satu-satunya hasil yang mungkin. Satu konfederasi kerja sama yang terdiri dari dua negara dengan satu perserikatan ekonomi mungkin merupakan respons yang baik pada krisis finansial global dan mengakhiri penderitaan panjang solusi klasik dua negara. Atau memperluas konfederasi dan mengundang Yordania untuk bergabung. Israel mungkin merasa lebih aman dan memiliki prospek yang lebih baik untuk kemakmuran ekonomi yang lebih pesat dalam sebuah konfederasi tiga negara.

Sebagai alternatif, singkirkan segala kekhawatiran tentang negara kesatuan. Temukan solusi yang baik untuk rakyat Palestina dan Israel untuk hidup bersama (distrik, penggabungan, apa pun) dan fokus pada satu area perdagangan bebas dan perserikatan ekonomi dari Mediterania sampai Teluk Persia. Biarkan semua orang yang ingin bergabung. Suatu hal yang gila ? Tidak lebih gila daripada apa yang telah dilakukan oleh orang Eropa sejak 1945. Krisis finansial berarti bahwa kita membutuhkan beberapa pemikiran yang benar-benar segar dari negara Muslim, partai politik, dan para ekonom. Sekaranglah saatnya untuk membangun dunia yang baru.

Peran Arab Saudi Dipuji

2008-11-12T01:22:00.000-08:00

Raja Abdullah Terlibat Aktif
dan Dorong Dialog Antaragama di PBB

AP Photo/Osservatore Romano / Kompas Images
Raja Abdullah dari Arab Saudi mendapat pujian dari PBB atas inisiatifnya menyelenggarakan dialog antaragama internasional, yang berlangsung di Markas Besar PBB di New York, Rabu dan Kamis (13/11). Dialog antaragama diperlukan untuk menemukan saling pengertian dan pemahaman di antara pemeluk agama. Suasana dialog antaragama yang berlangsung di Vatikan, 4 November.

Rabu, 12 November 2008 | 03:00 WIB

Riyadh, Selasa - Perserikatan Bangsa-Bangsa memuji inisiatif Raja Abdullah dari Arab Saudi untuk penyelenggaraan dialog antaragama tingkat dunia, yang diadakan hari Rabu (12/11) dan Kamis di Markas Besar PBB di New York. Pertemuan ini dinilai banyak pihak sebagai sebuah kemenangan bagi Arab Saudi.

Sumber PBB mengungkapkan, antusiasme sangat tinggi di antara para raja, kepala negara, dan pemimpin agama untuk menghadiri pertemuan tersebut. Lebih dari 54 kepala negara/pemerintahan, menteri luar negeri, dan pejabat tinggi sejauh ini telah memastikan partisipasi mereka dalam pertemuan khusus Majelis Umum PBB yang disebut Pertemuan Tingkat Tinggi mengenai Budaya Damai.

Beberapa kepala negara, menurut Saudi Gazette, memastikan akan hadir, antara lain Presiden AS George W Bush, Perdana Menteri Inggris Gordon Brown, Emir Kuwait Sheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah, Raja Bahrain Hamad bin Isa al-Khalifa, Emir Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani, Raja Jordania Abdullah, Presiden Palestina Mahmoud Abbas, dan Presiden Filipina Gloria Macapagal-Arroyo.

Para pengkritik menganggap pertemuan itu adalah upaya mengangkat citra Saudi di tingkat global pascatragedi serangan 11 September 2001, di mana 15 dari 19 anggota Al Qaeda yang menghancurkan menara kembar New York adalah warga Saudi.

”Siapa pernah menyangka, hanya dalam tujuh musim gugur setelah peristiwa 9/11, Raja Arab Saudi akan disambut di Manhattan dan dipuji karena menginspirasi dialog untuk toleransi beragama dan perdamaian,” ungkap Robert Lacey, penulis sejarah Arab Saudi.

Beragam pendapat

Raja Abdullah, yang dipromosikan oleh Arab Saudi sebagai seorang moderat yang bisa berhadapan dengan bagian dunia lainnya, bertemu dengan Paus Benediktus XVI di Vatikan tahun lalu. Dia juga membawa ulama- ulama Sunni dan Syiah ke Mekkah pada Maret dan pemimpin- pemimpin keagamaan ke Madrid, Juni lalu.

Meski demikian, di dalam negeri, pandangan terhadap upaya Raja Abdullah itu cukup beragam. Di kalangan ulama, sedikit sekali yang memberikan dukungan atas inisiatif itu dan tiga pemimpin agama penting menolak berkomentar soal pertemuan itu.

Mufti Besar Saudi, yang mewakili pandangan resmi negara dalam urusan agama, tidak hadir pada pertemuan di Spanyol yang dihadiri beberapa rabi Yahudi.

”Saya terkejut oleh keberanian Pemerintah Saudi untuk memperlihatkan bahwa mereka tertarik dengan dialog agama dengan siapa pun. Ini jelas sebuah langkah kehumasan dan kepura- puraan. Ketimbang mengubah realitas, Raja Saudi berupaya mengubah citranya,” ungkap Ali al-Ahmed, aktivis yang melarikan diri ke AS.

Sementara itu, di kalangan warga liberal, upaya raja Saudi itu mendapatkan pujian sebagai upaya untuk mengubah keadaan. Mereka mengatakan, sejumlah kejadian penting di mana kalangan konservatif mendapatkan tekanan di dalam negeri, telah menciptakan lingkungan ideologis yang menyuburkan garis keras. Pengikut garis keras Al Qaeda pernah melancarkan kampanye kekerasan untuk merusak stabilitas Arab Saudi tahun 2003.

”Upaya raja Saudi itu merupakan pukulan bagi para pengikut aliran ekstrem, yang kami katakan telah menyalahgunakan Islam,” papar Mohammad al-Zulfa, anggota konsultatif Majelis Shura, sambil menambahkan ada penolakan dari kalangan konservatif yang telah selama tiga dekade menguasai pendidikan, media, masjid, dan jalanan.

Pertemuan di PBB itu, menurut siaran pers PBB, akan dipimpin Presiden Majelis Umum Miguel d’Escoto Brockman, pastor Katolik Nikaragua, yang menjadi menteri luar negeri dalam pemerintahan Sandinista. (Reuters/OKI)

63 Tahun Resolusi Jihad, Nasionalisme Politik Ulama NU

2008-10-30T16:17:00.000-07:00

NEWS TICKER :

RUU Pornografi Disahkan, PDIP Ajukan Judicial Review

Kejagung Bantah Eksekusi Amrozi Cs Digelar Sabtu Ini

Opini

Senin, 27 Oktober 2008 - 09:53 wib

Tanggal 22 Oktober 1945, 63 tahun yang lalu, ulama-ulama dan konsul Nahdlatul Ulama (NU) berkumpul di Surabaya untuk menyikapi situasi politik berkenaan dengan masuknya kembali tentara Sekutu dan Belanda ke bumi Indonesia yang baru saja merdeka.

Pertemuan itu digelar karena para ulama mengkhawatirkan eksistensi kemerdekaan Republik Indonesia, sementara Pemerintah Republik sendiri masih terlihat ragu dan lamban untuk mengambil sikap. Pertemuan yang berlangsung sejak 21 Oktober tersebut memutuskan dua hal penting.

Pertama bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 atas dasar Pancasila dan UUD 1945 adalah sah menurut fikih. Kedua, karena itu, umat Islam wajib mengangkat senjata (jihad) untuk mengusir penjajah dan mempertahankan kemerdekaan. Keputusan ini kemudian dikenal dengan Resolusi Jihad.

Resolusi Jihad itu kemudian menjadi sumber semangat dan sekaligus payung teologis dan fikih bagi umat Islam Indonesia untuk bersama-sama mengangkat senjata melawan penjajah. Meletuslah pertempuran seperti di Surabaya, Semarang, dan berbagai wilayah lain di Indonesia. Peristiwa 10 November 1945 di Surabaya merupakan dampak langsung dari keputusan ulama NU itu.

Apa yang diputuskan ulama NU itu merupakan kontribusi yang sangat penting bagi eksistensi negara merdeka dan proses kebangsaan secara keseluruhan. Seperti dikatakan oleh (alm) KH Ali Ma'shum, Rais ?Aam Syuriah PBNU yang menggantikan KH Bisri Syansuri pada 1981, ulama NU telah menanamkan saham yang sangat besar terhadap berdirinya Republik dan upaya-upaya menjaga eksistensinya.

Resolusi Jihad mencerminkan tiga hal yang sangat berharga bagi kehidupan negara bangsa waktu itu dan menjadi pelajaran bagi kita di masa kini. Pertama, seperti dikatakan sejarawan Sartono Kartodirdjo, pemikiran dan gerakan sosial keagamaan kiai di berbagai pelosok di Indonesia selalu mendorong tumbuhnya gerakan jihad yang bersumber pada semangat nasionalisme dan heroisme.

Baik karena didorong oleh perintah agama maupun panggilan hati sebagai warga negara, ulama selalu menjadi yang terdepan dalam hal pembelaan terhadap kedaulatan bangsa dan kepentingan nasional. Kedua, pemikiran dan sikap ulama NU selalu mencerminkan universalisme nilai-nilai Islam, suatu sikap dan pemikiran terbuka yang mencerminkan kepedulian terhadap kepentingan manusia dan kebersamaan seluruh warga masyarakat secara luas.

Dalam konteks ini, ulama NU menempatkan Islam tidak sebagai satu-satunya faktor dalam kehidupan bangsa, tetapi sebagai unsur yang melengkapi faktor-faktor lain (komplementer), sehingga keindonesiaan menjadi lebih berwarna, dinamis, dan kokoh. Islam tidak diposisikan secara eksklusif, tetapi melengkapi nilai-nilai lain yang membentuk identitas keindonesiaan.

Islam, dengan demikian, bukan hanya menguatkan proses kehidupan bangsa, tetapi pada saat yang sama juga menguatkan proses pendewasaan sikap umat Islam sendiri.

Ketiga, dengan menerima Pancasila sebagai dasar negara, ulama NU ingin mengakhiri perdebatan-perdebatan ideologi yang abstrak, tidak produktif, dan diulang-ulang. Dalam hal ini, orientasi kepada hal-hal yang lebih luas dan membawa kemaslahatan jauh lebih penting dan terus dikembangkan serta dikedepankan. Para ulama NU telah memberikan keteladanan tentang pentingnya mencintai agama yang menyatu dengan kecintaan kepada masyarakat dan bangsa.

Pentingnya membangun pemikiran dan sikap keagamaan yang terbuka dan rendah hati. Kemudian, pentingnya mengembangkan pemikiran yang berorientasi pada kemaslahatan dan kepentingan masyarakat bangsa. Hari ini, kehidupan masyarakat dan politik kita dihadapkan pada sebuah paradoks: modernisasi berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam pemikiran keagamaan, yang terus berlanjut ternyata menghasilkan sikap yang jauh dari hakikat peradaban modern.

Kehidupan masyarakat bangsa akhir-akhir ini diwarnai oleh berkembangnya fanatisme keagamaan yang berlebihan, tumbuhnya pemikiran keagamaan yang tertutup dan cenderung overclaiming, merasa sebagai kelompok yang paling benar dan paling penting. Maraknya pemikiran dan gaya hidup yang berorientasi kepada simbol, prosedur, dan formalisme.

Kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan kita memang sedang terancam oleh dua arus besar yang menerjang dari kanan dan kiri sekaligus: fundamentalisme agama dan fundamentalisme liberal (ekonomi, politik, dan budaya). Bangsa Indonesia yang dibangun oleh beberapa tiang penyangga yang saling menguatkan, oleh fundamentalisme agama, hendak diganti dengan satu tiang saja, yaitu agama.

Tiang-tiang lain dianggap kecil dan tidak penting. Dengan satu tiang, bangsa ini tidak mungkin tegak berdiri. Sementara kaum fundamentalis liberal hendak merobohkan semua tiang itu, kalau perlu "menjual"-nya. Ideologi sudah berakhir, sejarah sudah berakhir. Liberalisme adalah satu-satunya tiang yang viable di masa sekarang dan masa yang akan datang.

Kedua jenis fundamentalisme itu, cepat atau lambat, akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan bangsa. Itulah tantangan besar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Untuk mengatasi tantangan itu, kita perlu belajar kepada ulama NU dan para pendiri bangsa yang telah mendirikan dan membangun fondasi serta tiang-tiang yang kokoh bagi rumah kita bersama ini. Saat ini, bangsa kita tercinta memerlukan Resolusi Jihad yang baru dan yang lain. (*)

Penyelenggaraan Haji 1429

2008-10-30T02:51:00.000-07:00

Syahid Mulyono
Juru Bicara Tim Independen Pemantau Haji Indonesia (TIPHI) 2008

Pada 8 Oktober 2008 lalu, koran ini mengurai tulisan Yoyoh Yusroh, anggota DPR RI, tentang persiapan ibadah haji 1429 H yang pemikirannya mungkin berangkat dari pointer persoalan tersisa seputar penyelenggaraan haji 1428 H hasil evaluasi Komisi VIII DPR RI dengan Departemen Agama. Hasil kajian TIPHI atas pemberitaan media dan wawancara dengan sejumlah narasumber menjadi bahan untuk mengkritisi tulisan Yoyoh dan Depag selaku penyelenggara haji, sekaligus upaya menggugah pemahaman lebih mendalam atas penyelenggaraan haji Indonesia yang masih terus dirundung masalah.

Lima isu, yakni pemondokan, transportasi, kesehatan, makanan, dan penerbangan sebenarnya lebih bersifat hilir. Produk dari masalah lebih mendasar adalah persoalan strategi dan kebijakan seputar haji. Ada persoalan yang selalu kurang mendapat sorotan dan tidak diperbaiki. Ini berujung pada langgengnya permasalahan haji, yaitu kebijakan terkait dengan organisasi penyelenggara haji, strategi manajemen, dan kesediaan berbagi kewenangan dalam penyelenggaraan haji terkait penerapan UU 13/2008.

Organisasi penyelenggara haji
Ada beberapa masalah seputar organisasi penyelenggara haji. Pertama, struktur organisasi penyelenggara perlu disusun efisien, independen, dan mandiri, tetapi baiknya mewakili lima departemen terkait, yaitu Depag, Depdagri, Deplu, Depkumham, dan Depkes. Selama ini tidak ada tim lintas departemen sehingga menyebabkan penyelenggaraan haji merepotkan serta high cost.

Model kantor bersama ‘Samsat’ mungkin satu model yang patut dipertimbangkan. Tetapi, pilihan ideal tentu ketika penyelenggara haji adalah badan khusus milik pemerintah yang mampu mengambil keputusan sendiri. Kedua, memiliki sistem dan prosedur (sisdur) yang baku. Sistem dan prosedur yang berganti-ganti selama ini menggambarkan penyelenggara haji tidak memiliki sisdur yang baku. Ketiga, sistem perekrutan petugas haji mesti profesional dan tepat kebutuhan. Jangan lagi ada petugas haji yang sekadar mendapat jatah, tetapi tidak memiliki kemampuan memadai.

trategi manajerial haji
Terkait strategi manajerial haji, yang terpenting adalah menyiapkan sistem informasi dan manajemen haji yang transparan dan akuntabel sehingga jamaah jauh hari sudah tahu letak pemondokannya. Jamaah dengan mudah menghubungi petugas haji untuk koordinasi logistik, pemondokan, kesehatan, dan orang tersesat. Tanpa sistem informasi yang bagus, jamaah akan sulit mendapat pelayanan memadai. Bagi keluarga jamaah di Tanah Air, informasi yang mudah diakses akan membantu petugas dalam melayani jamaah.

Satu sumber masalah adalah adanya keengganan berbagi dalam urusan penyelenggaraan haji. Peran sebagai regulator, penyelenggara, pengawas, serta sekaligus pengadil dan penindak pihak yang dinilai bersalah, seluruhnya dipegang satu tangan. Perangkapan fungsi ini menimbulkan kerancuan dan anehnya belum satu pun pihak yang mengoreksinya. Komisi VIII DPR bahkan terkesan mendukung dengan alasan haji urusan agama. Jadi sewajarnya fungsi tersebut didominasi Depag. Padahal, penyelenggaraan haji urusan pelayanan dan dalam hal ilmu pelayanan, yakinlah Depag masih perlu belajar.

Kemudian, UU 13/2008 tentang Haji mengamanatkan pengawas haji adalah pihak eksternal. Tapi, ketika perekrutan anggotanya tetap diputuskan Menteri Agama, yakinlah kita bahwa sulit ada perubahan berarti pada penyelenggaraan haji mendatang. Karena itu, sebagian pihak meniscayakan adanya peninjauan kembali terhadap UU 13/2008 meski baru disahkan.

Seberapa siap kita mengantisipasi masalah haji? Mengkaji hasil evaluasi DPR RI dengan Depag atas penyelenggaraan haji 2007, ada sejumlah persoalan tersisa yang belum terlihat solusinya, yakni seputar prahaji. Misalnya, pendaftaran online haji yang disinyalir masih dapat diakali oleh oknum tertentu, pembagian kuota yang kurang proporsional sehingga menimbulkan masalah, seperti di Bekasi, administrasi haji yang merepotkan karena ditangani lintas departemen, serta lambatnya prosedur klaim pengembalian dana terkait kegagalan berangkat.

Dari lima isu di atas yang masih perlu dicermati adalah pemondokan. Harus melengkapi kekurangan pemondokan bagi 10 ribu-an jamaah, sementara waktu tersisa kurang dari dua pekan. Pada kondisi seperti ini mencari pondokan akan makin sulit dan mahal, terlebih jika mencari yang dekat. Kualitas yang didapat tentu makin tidak memenuhi syarat. Pondokan akan lebih banyak perumahan penduduk bukan apartemen yang fasilitasnya terbatas. Patut diwaspadai, ruang tamu rumah disekat menjadi kamar bagi jamaah. Akibat kurangnya pondokan, jamaah yang belum mendapat pondokan ditumpuk dengan yang ada hingga makin padat.

Untuk itu, pengawasan pihak eksternal menjadi faktor penting. Beberapa usulan terkait pondokan patut dipertimbangkan. Pertama, keseriusan Depag menyiapkan asrama haji di Saudi. Asrama haji bisa disiapkan pengusaha Saudi bekerja sama dengan pengusaha Indonesia dan dikontrak jangka panjang. Intinya kepastian pemakaian.

Pendanaan bisa disiapkan pihak ketiga asal ada jaminan pembayaran. Kedua, outsourcing untuk menyediakan pemondokan. Penyedia jasa ini mendapat margin dari harga murah ketika kontrak jauh sebelum musim haji serta karena kontrak jangka panjang. Penyedia jasa bisa melibatkan investor untuk pembiayaannya. Melalui cara ini kesulitan pemerintah mendapat pemondokan yang bagus dan murah dapat teratasi.

Ada beberapa poin penanganan kesehatan jamaah yang belum dibahas. Pertama, tentang petugas dan anggaran kesehatan. Petugas kesehatan haji berasal dari Departemen Kesehatan yang komando dan proses penganggarannya terpisah. Ada isu kecemburuan karena diduga petugas haji eks Depag mendapat tambahan gizi lebih dibanding petugas kesehatan.

Kedua, obat-obatan yang tidak memadai, termasuk ketidakcocokan jenis obat dengan strain penyakit di Saudi. Perlu kerja sama lebih baik dengan otoritas kesehatan Saudi sehingga dapat diperbanyak dukungan obat lokal bagi jamaah kita. Ketiga, penyiapan kesehatan sejak dari Tanah Air harus lebih baik karena potensi kelelahan dan sakit semakin besar terkait makin jauhnya pondokan. Upaya KBIH menyiapkan kesehatan pada jamaah mestinya semakin ditingkatkan, bukan hanya manasik ibadah.

Tentang transportasi, yang masih perlu diperhatikan adalah untuk jamaah ring dua yang jaraknya 5-10 km dari masjid. Depag perlu serius menyiapkan moda transportasi tambahan dan diusulkan agar sopirnya orang Indonesia. Penyediaan bus atau minibus dari lokasi terjauh ke Masjidil Haram ditempeli bendera Indonesia atau tulisan berbahasa Indonesia amat membantu jamaah. Namun, perlu dipertimbangkan ekses macet yang terjadi sehingga moda transportasi yang disewa sebaiknya yang kecil, bisa bus 3/4 atau sekelas kijang yang jumlahnya banyak di sana.

Terkait penerbangan adalah seberapa jauh antisipasi terhadap delay pesawat. Karena deal kontrak sudah terjadi dan penyelenggaraan sudah dekat, yang bisa dilakukan hanya pada sisi antisipasi delay dengan manajemen informasi yang bagus dan komunikasi efektif dengan pihak maskapai. Ketika penundaan, informasi harus segera sampai pada pengatur keberangkatan atau kepulangan agar jamaah tidak terkatung-katung di bandara. Antisipasi bisa dilakukan dengan mengefektifkan fungsi liaison antara penerbangan dan kadaker haji, termasuk kadaker dengan ketua kloter dan pimpinan KBIH.

Tentang katering haji, sistem prasmanan selama di Arafah meski Menag menilai berhasil, masih menyisakan sejumlah ketidakpuasan. Antrean panjang prasmanan cukup mengganggu konsentrasi jamaah dalam beribadah, terlebih momentum keberadaan di Arafah amat pendek dan berharga. Amat disayangkan ketika waktu terkuras hanya untuk antre makan. Beberapa jamaah tua, sakit, atau kecapaian kurang mampu antre. Ketika harus dibantu jamaah lain tentu merepotkan yang ingin konsentrasi ke ibadah.

Padatnya arus manusia keluar-masuk Masjidil Haram ketika hampir separuh pintu terhalangi oleh pagar akibat pengerjaan proyek perluasan halaman masjid adalah kondisi yang amat mengkhawatirkan dan patut diwaspadai seluruh jamaah haji. Arus keluar jamaah terutama ketika selesai waktu shalat amat berpotensi terjadi desak-desakan dan membahayakan jiwa. Ini mesti disadari oleh para pembimbing dan jamaah. Kita berharap masalah yang masih terjadi dapat diperbaiki terus, diiringi keikhlasan melayani tamu Allah dan jangan lagi kelemahan manajemen diadu dengan keikhlasan jamaah.

Ikhtisar:
- Satu sumber masalah adalah adanya keengganan berbagi dalam urusan penyelenggaraan haji.
- Sejumlah masalah mengancam pelaksanaan ibadah haji mendatang.
- Masalah yang timbul akan makin banyak.

(-)

Demokrasi dan Islam Moderat Jadi Identitas Baru Indonesia

2008-10-29T07:21:00.000-07:00

By Republika Contributor
Rabu, 29 Oktober 2008 pukul 18:57:00

BRISBANE -- Demokrasi dan Islam moderat merupakan dua elemen identitas nasional baru Indonesia yang sudah mendapat pengakuan masyarakat internasional, kata Wakil Direktur Eksekutif Pusat Kajian Strategis dan Internasional (CSIS) Jakarta, Dr.Rizal Sukma."Keduanya merupakan aset politik luar negeri kita," katanya kepada ANTARA yang menghubunginya sebelum ia tampil sebagai salah seorang pembicara utama dalam forum "Indonesia Briefing" di Universitas Sydney, Rabu.

Rizal Sukma mengatakan, dalam forum "Indonesia Briefing" itu, ia memaparkan perkembangan politik dan konsolidasi demokrasi Indonesia dalam 10 tahun terakhir, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam konteks penguatan proses demokratisasi dan implikasinya terhadap politik luar negeri Indonesia."Proses demokratisasi sudah menjadi nilai baru dalam sistem politik Indonesia, dan politik luar negeri kita mencerminkan nilai-nilai baru itu," kata Rizal .

"Kita sudah mendapat pengakuan dunia internasional sebagai negara demokratis terbesar ketiga di dunia. Dalam konteks itu, demokrasi menjadi aset untuk mewujudkan imej dan reorientasi agenda politik luar negeri," katanya.Selain demokrasi, elemen identitas nasional baru Indonesia lainnya adalah Islam moderat. Kedua nilai ini berkembang di masyarakat dan menjadi aset politik luar negeri Indonesia, katanya.

Citra Islam moderat ini semakin relevan bagi perjuangan Indonesia di dunia internasional bahwa kelompok radikal tidak mendapat dukungan mayoritas Muslim Indonesia sebagaimana ditunjukkan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, kata Rizal Sukma.Selain Rizal Sukma, forum "Indonesia Briefing" yang penyelenggaraannya didukung Konsulat Jenderal RI di Sydney itu juga menghadirkan Ketua Dewan Direktur Pusat Kajian Informasi dan Pembangunan (CIDES), Umar Juoro, dan Sekditjen Informasi dan Diplomasi Publik Departemen Luar Negeri , Rachmat Budiman.

Umar Juoro memaparkan perkembangan gelojak krisis ekonomi global dan kemungkinan implikasinya pada perekonomian Indonesia. Dalam acara yang dihadiri kalangan akademisi, pengusaha dan pejabat pemerintah di negara bagian New South Wales, Australia, itu, para pembicara mengupas perkembangan terkini politik dan ekonomi Indonesia.ant/kp

Lebanon-Suriah

2008-10-28T06:54:00.000-07:00

Senandung Perdamaian Fairouz

Selasa, 28 Oktober 2008 | 01:50 WIB

Tanggal 21 November nanti, Fairouz berusia 73 tahun kurang sebulan. Ia lahir dari sebuah keluarga Maronit di Jabal al Arz atau Bukit Cedar, Lebanon, 21 November 1935. Saat lahir orangtuanya memberinya nama Nouhad Haddad. Sejak masih kanak-kanak, bakat menyanyinya sudah menonjol.

Suatu ketika, seorang musisi terkemuka Lebanon, Halim El Roumi, yang saat itu menjabat sebagai kepala departemen musik di Stasiun Radio Lebanon, mendengar suara Nouhad. Ia begitu terkesan dan meminta Nouhad menjadi anggota paduan suara di radio di Beirut. Tidak hanya itu, Roumi juga secara khusus membuat beberapa komposisi lagu bagi Nouhad.

Sejak saat itulah Nouhad menggunakan nama baru, Fairouz, sebuah kata dari bahasa Arab yang berarti (batu) pirus. Harapan yang terkandung dalam nama itu—batu warna biru-hijau berkilau—terbukti. Namanya semakin bersinar. Bahkan, pada tahun 1960-an, ia dinobatkan sebagai ”First Lady of Lebanese singing”. Ia begitu populer di seluruh Lebanon.

Saat popularitasnya kian menjulang, tahun 1969, lagu-lagunya justru dilarang diputar di radio Lebanon. Larangan itu muncul lantaran ia menolak bernyanyi di hadapan Presiden Aljazair Houari Boumedienne yang saat itu berkunjung ke Lebanon.

Namun, tindakan pemerintah itu justru semakin memopulerkan namanya. Apalagi, Fairouz secara tegas mengatakan, ia tidak akan bernyanyi untuk orang tertentu. Ia hanya mau bernyanyi untuk rakyat.

Ketenarannya pun kian menjadi-jadi di Lebanon, bahkan menembus batas wilayah, ke seluruh negara di kawasan Timur Tengah dan dunia. Rakyat di negara-negara Arab dihiburnya. Kota-kota dunia pun mendengarkan suaranya. Lagu-lagunya bercerita tentang kisah cinta antaranak manusia. Soal kehidupan yang pahit dan yang manis, tentang cinta pada negara, dan bahkan tentang nasib Jerusalem, kota damai yang menjadi sumber pertumpahan darah. Ia juga melantunkan lagu-lagu badui lama dan yang biasa didendangkan oleh para gembala.

Ia menghidupkan kembali muashahat—sebuah bentuk komedi musik yang dahulu biasa dinyanyikan di taman-taman Andalusia. Fairouz juga menginterpretasikan kasidah dan nashid yang dalam versinya dikenal dengan nama mawal dan meyjana. Sebuah kombinasi apik antara lirik, musik, dan vokal.

Semua yang mendengar suaranya larut dalam keindahan. Dan, ia pun kemudian mendapat gelar sebagai ”Pujangga Suara”, ”Duta Besar Bangsa Arab”, ”Duta Besar Kami untuk Para Bintang”, dan ”Tetangga Bulan”.

Fairouz bahkan disebut pula sebagai ”simbol kemanusiaan”. Ia juga dinobatkan menjadi ”simbol pencari perdamaian”. Memang, Fairouz tak hanya menyanyi, tetapi lewat lagu-lagunya ia menebarkan cinta ke seluruh Timur Tengah. Ia menularkan nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian. Fairouz bukan hanya penyanyi, melainkan menjadi ikon perdamaian dan kultural.

Membuka hati

Bulan Januari lalu Fairouz membuat penggemarnya marah. Koran The Christian Science Monitor memberitakan, ia pergi ke Suriah dan tampil di Damascus Opera House. Penampilannya di Damaskus itu berkaitan dengan pesta budaya di Suriah, menandai penunjukan Damaskus oleh UNESCO sebagai ibu kota kultural Arab tahun 2008.

Ada yang berpendapat, Fairouz semestinya tidak pergi ke negara yang oleh para pemimpin Lebanon dituding sebagai yang bertanggung jawab atas pembunuhan politik di Lebanon selama tiga tahun terakhir.

Akan tetapi, ada pula yang berpendapat. Fairouz adalah seorang diva Lebanon yang berdiri di atas kepentingan politik. Karena itu, ia bebas bernyanyi di mana pun ia mau.

Sebuah jajak pendapat oleh Now Lebanon portal Web, yang bersimpati pada Koalisi 14 Maret anti-Suriah di Lebanon, menyatakan, 67 persen responden menentang penampilan Fairouz di Damaskus. ”Sederhana, saat ini bukanlah momen yang tepat untuk lagu-lagu cinta. Fairouz harus memutuskan. Ia ikon Lebanon, dan, karena itu ia harus menghormati orang-orang yang mendukungnya dan mencintainya dengan sedikit solidaritas,” tulis editorial Now Lebanon.

Wajar penampilan Fairouz di Damaskus mengundang pro dan kontra. Hal itu lantaran kedua negara sejak merdeka tahun 1940-an, meski bertetangga dan berbagai perbatasan sepanjang 192 mil, tak pernah rukun. Tak pernah saling mengakui.

Secara tradisional, Suriah tidak mengakui kedaulatan Lebanon. Bahkan, Suriah berkeyakinan bahwa Lebanon adalah bagian dari wilayahnya. Pada tahun 1976, tentara Suriah masuk ke Lebanon untuk membantu salah satu pihak yang terlibat dalam perang saudara.

William Harris dalam The New Face of Lebanon menulis, mulai tahun 1990 Suriah mendominasi Lebanon secara politik dan militer. Dan, baru keluar dari Lebanon tahun 2005 setelah pembunuhan atas mantan PM Lebanon Rafik Hariri yang memicu demonstrasi besar-besaran anti-Suriah di Beirut. Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1559 pun menyerukan agar Suriah keluar dari Lebanon.

Akhirnya, Fairouz-lah yang ”menang” ketika pada awal bulan ini Suriah secara resmi memprakarsai hubungan diplomatik dengan Lebanon. Presiden Suriah Bashir al-Assad mengeluarkan dekret yang menetapkan dibukanya hubungan diplomatik dengan Beirut.

Memang, Fairouz mampu membuka hati orang-orang Suriah. Lina Sinjab dari BBC News, Damaskus, menulis, ”Setiap pagi tatkala matahari muncul di ufuk timur menyinari Suriah, Anda akan mendengar suara Fairouz, penyanyi legendaris Lebanon dan diva terbesar Arab yang masih hidup, di seluruh negeri.” Lina Sinjab masih melanjutkan, ”Fairouz adalah makanan pagi bagi warga Suriah.”

Benar pula apa yang ditulis oleh penyair kondang Suriah Nizar Qabbani, ”Tatkala Fairouz bernyanyi, gunung-gunung dan sungai mengikuti aliran suaranya, (demikian juga) masjid dan gereja… para lelaki membuang senjatanya dan minta maaf. Dengan mendengar suaranya, anak-anak kami lahir kembali.”

”Malam pun menjadi hening. Dan di dalam pelukan keheningan malam tersembunyi mimpi. Bulan begitu bulat…. Jangan takut gadis ku...,” begitu senandung Fairouz.(Trias Kuncahyono)

Teodisi Pembebasan Islam

2008-10-25T15:31:00.001-07:00

Oleh: Azyumardi Azra

Dasawarsa pertama milenium 2000-an sering dikatakan ditandai peningkatan ketegangan, perbenturan, dan konflik di antara dua kutub biner yang seolah tidak pernah bertemu dan damai, yakni 'Barat' dan 'Islam'. Gejala ini ditandai berbagai tindakan kekerasan dan pengeboman di Barat, seperti New York, Washington DC, London, dan Madrid, peristiwa semacam penerbitan kartun 'Nabi Muhammad' di Denmark, dan seterusnya.

Ketegangan dan kekerasan terjadi tidak hanya di 'Barat. Berbagai peristiwa semacam itu juga terjadi di negara Muslim, seperti Indonesia yang mengalami aksi bom bunuh diri di Bali (I dan II), Marriot, dan Kuningan, Jakarta. Kekerasan bahkan terus berlanjut di Afghanistan, Pakistan, Irak, dan Palestina. Motif-motif anti dan perlawanan terhadap 'Barat', khususnya Amerika Serikat, jelas dominan.

Perlawanan terhadap dominasi dan hegemoni AS itu sering pula dilihat berkaitan dengan akar-akar teologi tertentu, yang membuat sebuah gerakan perlawanan menjadi lebih solid. Dalam konteks itu misalnya, 'teologi pembebasan' yang pertama kali dikembangkan para pemikir Katolik di Amerika Latin yang dengan segera populer di kalangan para pemikir agama lain, termasuk Islam. Wacana dan pemikiran teologi pembebasan Islam pernah menemukan momentumnya, termasuk di Indonesia, pada akhir dasawarsa 1980-an sampai 1990-an. Setelah itu, kelihatan menyurut secara signifikan, khususnya ketika situasi politik dalam negeri di bawah pemerintahan presiden Soeharto semakin rekonsiliatif terhadap umat Islam.

Tetapi, wacana dan pemikiran juga mengalami perubahan sesuai dengan perubahan zaman yang melingkupinya. Dalam konteks itu, salah satu karya terakhir yang menarik adalah pergeseran akar-akar teologis perlawanan terhadap dominasi dan hegemoni, misalnya buku Hamid Dabashi, Islamic Liberation Theology: Resisting the Empire (London & New York: Routledge, 2008). Dabashi, guru besar Columbia University, New York, pernah menulis Theology of Discontent: The Ideological Foundations of the Islamic Revolution in Iran (1993/2005) yang membahas akar-akar teologis Revolusi Islam Iran.

Meski bukunya berjudul 'Teologi Pembebasan Islam', Habashi lebih menganjurkan penggunaan istilah 'theodicy' pembebasan Islam. Argumen pokoknya adalah 'teologi pembebasan' Islam tidak lagi memadai, terutama karena teologi ini masih membagi dunia ke dalam kategori semacam 'Timur dan Barat', 'Dunia Muslim dan Barat' atau 'Muslim dan non-Muslim'. Gerakan pembebasan melawan dominasi dan hegemoni global siapa pun atau kekuatan mana pun dapat bermakna dan memiliki kekuatan mobilisasi hanya jika 'teologi' tersebut bersifat antarbudaya dan global. Hasilnya bukanlah 'teologi pembebasan Islam', tapi 'teodisi pembebasan Islam' yang mengakui keragaman dalam berbagai bentuknya: agama, sosial-budaya, politik, dan seterusnya.

Teodisi pembebasan Islam, dengan demikian, membebaskan Islam dari dogmatisme hukum yang sangat kaku; yang sering tidak hanya membelenggu, tapi juga tidak menyisakan ruang bagi akomodasi dan toleransi. Karena itulah, hasil akhir teodisi pembebasan Islam adalah kian menguatnya toleransi. Karena, kaum Muslimin sendiri semakin menyadari bahwa berbagai bentuk keragaman dalam sejarah dan tradisi Islam sejak dari dulu hingga sekarang ini memang sudah ada. Sejarah dan tradisi kaum Muslimin tidak pernah monolit. Dan, setiap usaha mewujudkan monolitisme Islam itu tidak pernah berhasil.

Hemat saya, gerakan perlawanan terhadap dominasi dan hegemoni kekuatan tertentu di muka bumi ini karena berbagai faktor tambahan lainnya, seperti globalisasi. Tidak lagi mungkin berdasarkan pada akar-akar teologis eksklusif. Kompleksitas realitas demografis, misalnya, membuat kategori binari semakin tidak berdasar. Kaum Muslimin kini tidak lagi hidup hanya di wilayah yang secara tradisional bisa disebut sebagai 'Dar Islam' atau secara konvensional dikenal sebagai 'Dunia Muslim', bahkan 'Dunia Islam'. Kini, kawasan dunia yang dikenal sebagai 'Barat' juga mengandung penduduk Muslim dalam jumlah yang cukup signifikan, yang turut terlibat dalam dinamika politik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik di mana mereka hidup.

Namun, tetap saja ada wacana dan gerakan Islam yang menafikkan semua realitas itu dan sebaliknya mengusung wacana dan program aksi untuk menolak keragaman dan sebaliknya berusaha mewujudkan monolitisme Islam dan Muslimin. Berkaca dari pengalaman sejarah, wacana dan gerakan seperti itu tidak lebih dari sebuah utopia.

Islam Indonesia diberkahi kekayaan historis dan tradisi yang mencerminkan apa yang disebut Dabashi sebagai 'teodisi pembebasan Islam'. Bahkan, hal ini sudah menjadi bagian integral dari kehidupan sebagian terbesar kaum Muslimin di negeri ini. Meski ada gejala yang bertolak belakang dengan realitas itu, saya tetap optimistis dengan masa depan Islam Indonesia yang terus menjaga tradisi 'teodisi pembebasan' itu.

(-)

Kehidupan Beragama

2008-10-22T02:11:00.001-07:00

Keberagamaan Harus Progresif

Rabu, 22 Oktober 2008 | 00:25 WIB

Jakarta, Kompas - Umat beragama di kawasan Asia menghadapi tantangan yang sangat besar dan berat. Tantangan itu terutama untuk mengantisipasi kebangkitan kawasan Asia Pasifik atau Asia Timur sebagai kawasan pertumbuhan masa depan. Itu sebabnya keberagamaan harus progresif agar dapat menjawab tantangan zaman.

Hal ini disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin, Selasa (21/10), seusai menghadiri Konferensi Agama untuk Perdamaian Se-Asia (Asia Conference of Religion for Peace/ACRP) di Manila. Organisasi yang sudah dibentuk sejak 32 tahun lalu ini juga memilih Din Syamsuddin sebagai Presiden ACRP dan menempatkannya sebagai tokoh Indonesia pertama sebagai Presiden ACRP.

”Agama-agama harus tampil sebagai faktor pendorong kemajuan Asia, maka perlu dikembangkan keberagamaan progresif dengan spiritualitas dinamis bagi kemajuan,” ujarnya.

Keberagamaan progresif itu, menurut Din, juga harus didukung dengan keimanan dan kesalehan tengahan yang tidak terjebak pada dua ekstrem, baik radikal maupun liberal.

Jalan tengah, menurut Din, merupakan alternatif sekaligus solusi bagi pemecahan problematika umat manusia saat ini. Problem itu adalah ketiadaan damai yang bukan sekadar diartikan sebagai perang fisik, tetapi juga perang terhadap kemiskinan.

”Dalam deklarasi ACRP juga dimuat komitmen untuk mengatasi berbagai bentuk ketiadaan damai ini, termasuk menanggulangi berbagai konflik yang masih berlangsung di beberapa bagian negara Asia, seperti di Sri Lanka, Thailand, Filipina, dan Semenanjung Korea,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC) Abdul Mu’ti mengatakan, sikap kalangan agama yang bisa menghargai semua golongan akan sangat berguna untuk mengembangkan peradaban. Sikap umat beragama yang ikut mencari solusi atas problem masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia.

Misalnya, problem kemiskinan sering kali hanya menjadi polemik dan diperdebatkan tanpa ada langkah penyelesaian dalam bentuk kebijakan negara yang nyata. Kalangan umat beragama yang mempunyai tanggung jawab untuk ikut mengangkat harkat dan martabat manusia juga masih kurang memberikan solusi.

”Ini tugas kita, apalagi masih banyak orang yang hidup dalam kondisi miskin. Lebih menyedihkan lagi, rakyat miskin dari segi ekonomi ini juga miskin akses terhadap perlindungan hukum,” ujarnya. (MAM)

Sultan Saladin

2008-10-21T02:08:00.000-07:00

Dia dikenal sebagai raja, panglima perang yang jago strategi, pemimpin umat, dan sekaligus sosok yang santun dan penuh toleransi. Banyak manuskrip yang mencatat "Saladin Sang Raja Mesir" (Saladin, King of Egypt) sebagai simbol kekuasaan Eropa. Namanya tidak bisa dilepaskan dari dejarah Perang Salib yang membawa kejayaan Islam, namun tanpa menindas kaum Kristiani.

Sultan Saladin lahir dengan nama Salahidun Yusuf Ibn Ayyub di Tikrit, dekat Sungai Tigris dari sebuah keluarga Kurdi. Ia dikirim ke Damaskus, Suriah, untuk menimba ilmu. Selama sepuluh tahun ia berguru pada Nur ad-Din (Nureddin).

Setelah berguru ilmu militer pada pamannya, seorang negarawan Seljuk dan pimpinan pasukan Shirkuh, ia dikirim ke Mesir untuk menghadang perlawanan Kalifah Fatimiyah tahun 1160. Ia sukses dengan misinya yang membuat pamannya duduk sebagai wakil di Mesir pada tahun yang sama.

Saladin memperbaiki perekonomian Mesir, mengorganisasi ulang kekuatan militernya, dan mengikuti anjuran ayahnya untuk tidak memasuki area konflik dengan Nur ad Din.

Sepeninggal Nur ad Din, barulah ia mulai serius memerangi kelompok Muslim sempalan dan pembrontak Kristen. Dia bergelar Sultan di Mesir dan menjadi pendiri Dinasti Ayyubi serta mengembalikan ajaran Sunni ke Mesir.

Terlibat dalam Perang Salib
Dalam dua kesempatan, tahun 1171 dan 1173, Saladin diinvasi Kerajaan Kristen Jerusalem. Nur ad Din saat ini berniat membalas serangan. Namun Saladin mereka kuat terlebih dulu.

Sepeninggal Nur ad Din, Saladin menjadi penguasa Damaskus. Ia menikahi janda Nur ad Din dan menaklukkan dua kota penting Aleppo dan Mosul yang dulu selalu gagal ditaklukkan Nuraddin. Namun ia menjadi penguasa yang bersahaja. Sedapatnya, ia selalu menghindari pertumpahan darah, apalagi darah warga sipil. Saat menaklukkan Aleppo, 22 Mei 1176, nyawanya nyaris melayang karena usaha pembunuhan.

Ia melakukan konsolidasi di Suriah sambil sebisa mungkin menjaga agar jangan sampai tumpah perang dengan pasukan salib sebesar apapun provokasi dari pasukan salib. Misalnya, ia masih belum bereaksi saat Raynald of Chatillon mengusik aktivitas perdagangan dan perjalanan ibadah haji di Laut Merah, wilayah yang menurut Saladin harus selalu menjadi wilayah bebas. Puncaknya adalah saat penyerangan terhadap rombongan karavan jamaah haji tahun 1185. Saladin meradang.

Juli 1187, Saladin menyerang Kerajaan Jerusalem dan terlibat dalam pertempuran Hattin. Ia berhasil mengeksekusi Raynald dan rajanya, Guy of Lusignan.

Dia kembali ke Jerusalem 2 Oktober 1187, 88 tahun setelah kaum Salib berkuasa. Berbagai medan pertempuran dilaluinya, dengan satu pesan yang sama kepada pasukannya; minimalkan pertumpahan darah, jangan melukai wanita dan anak-anak.

Perang Salib III menelan biaya yang tak sedikit dari kubu Kristen. Inggris mengucurkan dana bantuan yang dikenal dengan istilah 'Saladin Tithe' (Zakat melawan Saladin).

Dalam satu pertempuran, ia berhadap-hadapan dengan King Richard I dari Inggris di medan perang Arsuf tahun 1191. Di luar perkiraan kedua pasukan, Saladin dan King Richard I saling berjabat tangan dan menghormat satu sama lain. Bahkan saat tahu pimpinan pasukan musuhnya itu sakit, Saladin menawarkan bantuan seorang dokter terbaik yang dimiliki Damaskus. Begitu juga saat tahu Richard kehilangan kuda tunggangannya, ia memberikan dua ekor sebagai gantinya.

Di medan itu, keduanya sepakat berdamai. Bahkan adik Richard dinikahkan dengan saudara Saladin.

Tak lama setelah kepergian Richard, Saladin wafat pada tahun 1193 di Damaskus. Saat kotak penyimpanan harta Saladin dibuka, ahli warisnya tidak menemukan cukup uang untuk membiayai pemakamanannya: ia selalu mendermakan hartanya kepada kaum yang membutuhkan. Kini makamnya menjadi salah satu tempat tujuan wisata utama di Suriah.

Nama Saladin harum di seantero dunia hingga kini. Bukan hanya kalangan Muslim, kalangan non-Muslim juga sangat menghormatinya. Satu yang dicatat dalam buku-buku sejarah: ketika pasukan Salib menyembelih semua Muslimin yang ditemui saat mereka menaklukkan Jerusalem, Saladin memberikan amnesti dan kebebasan bagi kaum Katolik Roma begitu ia menaklukkan Jerusalem.

Sultan Saladin
1138: Lahir di Tikrit, Irak, sebagai putra dari pimpinan kaum Kurdi, Ayub.
1152: Mulai pekerja sebagai pelayan pimpinan Suriah, Nureddin.
1164: Mulai menunjukkan pekiawaiannya dalam bidang strategi militer dan dalam perang melawan pasukan Salib di Palestina.
1169: Saladin menjadi orang kedua dalam kepemimpinan militer Suriah setelah pamannya, Shirkuh. Shirkuh menjadi wakil di Mesir namun meninggal 2 bulan kemudian. Ia menggantikannya. Namun karena kurang ada respons dan dukungan dari penguasa, ia kembali ke Kairo yang menjadi puas kekuatan Dinasti Ayyub.
1171: Saladin menekan penguasa Fatimi dan menjadi pemimpin Mesir dengan dukungan kekhalifahan Abbasiah. Namun tidak seperti Nureddin yang ingin sesegera menggempur pasukan Kristen, ia cenderung lebih menahan diri. Inilah yang membuat hubungan antar keduanya merenggang.
1174: Nureddin meninggal. Saladin menyususn kekuatan.
1175: Pemimpin pembunuh Syiria, anak buah Rashideddin melakukan upaya pembunuhan terhadap Saladin namun gagal. Percobaan kedua si pembunuh berhasil mendekat hingga melukai sang sultan.
1176: Saladin mengepung benteng Masyaf, pertahanan Rashideddin. Setelah beberapa minggu Saladin menarik mundur pasukan dan meninggalkan para pembunuh dalam damai hingga akhir hayat mereka. Dipercaya ia mendapat ancaman seluruh keluarga akan dibunuh. b
1183: Penaklukan kota di utara Suriah, Aleppo.
1186: Penaklukan Mosul di utara Irak.
1187: Dengan kekuatan baru, menyerang Kerajaan Latin Jerusalem dengan pertempuran sengit selama 3 bulan.
1189: Perang Salib III meluas di Palestina setelah Jerusalem di bawah kontrol Saladin.
1192: Menandatangani perjanjian dengan King Richard I dari Inggris yang membagi wilayah pesisir untuk Kaum Kristen dan Jerusalem untuk Kaum Muslim.
4 Maret 1193: Meninggal di Damaskus tidak lama setelah jatuh sakit.
( tri/en.wikipedia.org )

Akhir Qarunisme Ekonomi?

2008-10-14T06:21:00.000-07:00

KH Didin Hafidhuddin
Guru Besar IPB, Direktur Pascasarjana UIKA Bogor dan Ketua Umum BAZNAS

Irfan Syauqi Beik
Dosen IE-FEM IPB dan Ketua Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Malaysia

Dunia internasional tengah menyaksikan fenomena sangat luar biasa dahsyat, yaitu krisis keuangan yang kondisinya diyakini lebih buruk daripada peristiwa Great Depression yang terjadi pada 1930. Krisis yang berawal dari AS itu belum menunjukkan ada tanda-tanda akan berakhir meskipun Senat dan DPR AS telah meluluskan revisi rencana penyelamatan pasar keuangan AS senilai 700 miliar dolar AS.

Bahkan, pengamat ekonomi dunia mengatakan rencana tersebut atau yang dikenal dengan istilah bailout plan gagal memperbaiki tingkat kepercayaan terhadap pasar. Itu dibuktikan dengan belum membaiknya kinerja bursa-bursa di seluruh dunia.

Indeks harga saham gabungan di Wall Street, misalnya, pada 6 Oktober jatuh pada level di bawah 10 ribu setelah sepekan sebelumnya mengalami one day drop tertinggi dalam sejarah akibat penolakan DPR AS terhadap draf awal bailout plan. Kondisi tersebut memicu krisis kepercayaan rakyat AS terhadap pemerintahnya.

Dalam survei CNN yang dilaksanakan 3-5 Oktober 2008, mayoritas rakyat AS menyatakan tidak percaya Presiden George Bush memiliki kemampuan mengatasi krisis. Hanya 26 persen yang meyakini dia sanggup memperbaiki keadaan yang terus memburuk ini.

Kondisi ini mirip dengan kasus Presiden Nixon yang mundur akibat skandal Watergate, di mana ia juga mendapatkan tingkat kepercayaan sangat rendah, yaitu di bawah 30 persen. Survei CNN juga menyimpulkan 80 persen rakyat AS memiliki pandangan kondisi perekonomian pada situasi sangat buruk sehingga mereka mengalami kekhawatiran yang luar biasa terhadap masa depan.

Kondisi di AS juga berdampak terhadap Eropa. Kinerja pasar keuangan Eropa mengalami tren penurunan dalam sepekan terakhir. Mereka menyaksikan kejatuhan nilai saham terburuk dalam sejarah Eropa pada 6 Oktober. Rata-rata penurunan yang terjadi pada angka 6-10 persen. Sejumlah negara terpaksa melakukan langkah-langkah darurat untuk menyelamatkan perekonomian.

Pemerintah Inggris, misalnya, menyatakan akan menjamin seluruh simpanan warganya di bank senilai maksimal 50 ribu poundsterling setelah sebelumnya melakukan nasionalisasi terhadap sejumlah lembaga keuangan yang mengalami krisis. Demikian pula dengan Jerman, Kanselir Angela Merkel menegaskan pemerintahannya menjamin seluruh tabungan warganya. Ia menyiapkan dana 782 miliar dolar AS untuk merealisasikan kebijakan ini.

Begitu pula dengan Perancis, Belgia, serta sejumlah negara lainnya. Memburuknya kondisi pasar keuangan juga telah merambah Asia, termasuk Indonesia. Kita melihat bursa sempat turun 10 persen sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap kemungkinan terhambatnya pertumbuhan ekonomi yang akan berdampak pada peningkatan angka pengangguran dan pengurangan kesempatan kerja masyarakat.

Situasi dunia yang seperti ini semakin meyakinkan penulis bahwa sistem ekonomi kapitalis telah gagal menciptakan keadilan dan kesejahteraan dunia. Dia menciptakan akumulasi kapital dan modal yang sangat luar biasa, terutama dalam lima dekade terakhir. Bahkan, Prof Zubair Hassan menyatakan akumulasi kapital sejak 1950 hingga saat ini jauh lebih besar daripada akumulasi kapital sejak sebelum 1950 hingga zaman Nabi Adam AS.

Namun, di sisi lain ia pun menciptakan ketidakseimbangan pendapatan dan kekayaan antarkelompok masyarakat dan bangsa-bangsa di dunia. Karena itu, penulis melihat kembali ke sistem ekonomi syariah merupakan solusi terbaik untuk mengatasi krisis.

Qarunisme/ ekonomi
Sejarah telah mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang bertentangan dengan ajaran Islam perlahan tapi pasti akan hancur. Termasuk sistem ekonomi kapitalis yang dibangun di atas prinsip riba/bunga, maysir, dan gharar, serta keserakahan manusia untuk menguasai kekayaan dengan segala macam cara tanpa memedulikan moralitas dan etika.

Yang terpenting adalah bagaimana mendapatkan keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya meskipun keuntungan didapat di atas penderitaan pihak lain. Bahkan, dalam situasi krisis seperti sekarang ini, masih ada pihak yang berusaha mengambil keuntungan. Seorang konglomerat kenamaan asal AS, misalnya, dalam sebuah wawancara mengatakan "we even more greedy at this time" karena memungkinkannya mengambil alih kepemilikan perusahaan lain yang menjadi pesaingnya. Inilah yang menjadi inti qarunisme ekonomi yang sangat membahayakan.

Qarunisme inilah yang selama ini menjadi 'panglima' yang mengendalikan arah dan kebijakan sistem ekonomi kapitalis. Istilah qarunisme ini sengaja penulis ungkap karena kisah Qarun merupakan contoh nyata yang diberikan Alquran untuk menggambarkan bagaimana perilaku ekonomi yang hanya didasarkan pada keserakahan untuk menguasai aset dan kekayaan tanpa memedulikan prinsip moralitas dan keadilan berujung pada kehancuran.

Dalam QS Al-Qashash ayat 76-82, Allah SWT menceritakan kisah anak paman Nabi Musa AS yang bernama Qarun, yang selalu menumpuk-numpuk harta kekayaannya. Karena kayanya sampai-sampai kunci untuk membuka gudang kekayaannya harus dipikul oleh sejumlah orang yang memiliki kekuatan fisik yang luar biasa (QS 28: 78).

Kondisi ekonomi Qarun saat itu jauh melebihi orang-orang di sekitarnya. Boleh dikatakan ia orang terkaya. Ia menganggap apa yang didapatnya hasil dari ilmu yang dimilikinya (QS 28: 78), bukan sebagai karunia dari Allah.
Pola pikir seperti ini menyeretnya semakin jauh dari ajaran agama. Agama dianggap tidak memiliki korelasi dengan kehidupan ekonomi. Keduanya dianggap sebagai dua entitas yang berbeda dan tidak saling berhubungan sehingga aturan agama tidak mendapat ruang dan tempat dalam praktik ekonomi.

Selanjutnya, kemewahan dan kemajuan yang dinikmati Qarun ternyata menarik perhatian masyarakat di sekelilingnya. Begitu luar biasa kayanya Qarun, orang-orang pun merindukan untuk menjadi seperti dirinya (QS 28: 79). Mereka berusaha meniru langkah Qarun dalam memperkaya dirinya. Mereka menganggap sekularisme Qarun variabel utama kemajuan ekonomi.

Hal tersebut dikarenakan Qarun dalam pandangan orang-orang tersebut telah membuktikan keberhasilannya secara empirik. Apalagi, kondisi tersebut didukung dengan ilmu dan teori yang dimiliki Qarun, yang menjadi jalan bagi penguasaan aset dan kekayaannya itu. Ia pun tidak memedulikan nasihat orang-orang saleh dari kaumnya yang telah mengingatkannya untuk tidak berpaling dari aturan Allah (QS 28: 76).

Meski demikian, Allah berkehendak lain. Akibat kesombongan berlebihan karena menganggap dirinya orang yang terkaya dan termaju, Qarun dihancurkan oleh Allah SWT. Dirinya beserta hartanya kemudian dibenamkan ke dalam perut bumi oleh Allah SWT dan tidak ada seorang pun yang sanggup menolongnya (QS 28: 81).

Musnahlah Qarun beserta segala keangkuhannya. Kemudian, orang-orang yang sebelumnya merindukan menjadi seperti Qarun sadar. Mereka berkata, sebagaimana digambarkan Allah dalam QS 28: 82 : ''....aduhai, benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hamba-Nya, dan menyempitkannya; kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita, benar-benar Dia telah membenamkan kita (pula). Aduhai benarlah, tidak beruntung orang-orang yang mengingkari (nikmat Allah).'' Mereka pun selamat karena menyadari bahwa menentang aturan Allah hanya akan membinasakan siapa saja, sekuat dan sehebat apa pun ia.

Pelajaran bagi Indonesia
Dari kisah Qarun, kita bisa mengambil pelajaran, sehebat apa pun kemajuan ekonomi yang didapat oleh sebuah bangsa meskipun telah mengagumkan kita, ia pasti akan hancur jika bertentangan dengan aturan-Nya. Kita akan menjadi kelompok yang beruntung dan tidak terkena dampak kehancuran itu kalau sebagai bangsa kita mau kembali menerapkan sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariat-Nya. Harus disadari bahwa ekonomi syariah bukan hanya untuk golongan umat Islam, melainkan untuk seluruh umat manusia.

Memang bukan hal mudah, tetapi bukan pula tidak mungkin. Sudah saatnya bangsa kita memanfaatkan sejumlah instrumen ekonomi syariah, seperti zakat, wakaf, dan sukuk sebagai sarana meningkatkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Ikhtisar:
- Memburuknya ekonomi AS berdampak terhadap Eropa.
- Sistem kapitalis mendorong terjadinya keserakahan, berbeda dengan praktik syariah.

Kampanye DVD Serang Islam di Pemilu Presiden AS

2008-10-14T06:09:00.000-07:00

By Republika Contributor
Selasa, 14 Oktober 2008 pukul 15:00:00

WASHINGTON, D.C - Menjelang pemilu presiden di AS, sejumlah manuver politik dilakukan berbagai pihak pendukung untuk memenangkan kandidat mereka. Ada kampanye bahkan menyerang tidak tanggung-tanggung. Jutaan keping DVD propaganda hitam terhadap Islam untuk mengunggulkan John McCain membuat gerah Muslim AS.

Sebuah lembaga hak-hak sipil dan advokasi Islam terkenal di Amerika Serikat (AS) melayangkan protes terhadap Komisi Pemilihan Federal (FEC) atas distribusi kepingan DVD berisi film anti-Muslim kepada 28 juta rumah di negara bagian mayoritas pemilih presiden yang cenderung berubah di menit-menit akhir pemilu.

Dewan Hubungan Islam Amerika (CAIR), demikian nama lembaga yang berbasis di Washington itu mendesak FEC untuk menginvestigasi apakah Clarion Fund, lembaga swadaya bayangan yang diduga mendistribusikan DVD tersebut, adalah grup berlatarbelakang Israel yang mencari sokongan memenangkan Senator John McCain memenangkan pemilu presiden AS. Isi DVD itu sendiri memang sangat provokatif dan menyudutkan Islam, yakni film berjudul "Obsesi" : Islam Radikal Perang Melawan Barat,"

Dalam surat protes dan keluhan yang diberikan FEC, CAIR menulis di salah satu bagian, "Clarion Fund baru-baru ini mendanai distribusi sekitar 28 juta keping DVD berisi film 'Obsesi: Islam Radikal, Perang Melawan Barat,", yang menurut para analis politik adalah langkah menggoyang pemilih pada pemilu presiden mendatang. Beberapa dari analis politik mengatakan jika distribusi itu ditujukan untuk menyokong calon presiden tertentu, yakni Senator John McCain....

"Berdasarkan situs online Sekretaris Negara untuk New York, Clarion Fund Inc. adalah bagian lembaga nirlaba Delaware di New York. Berdasarkan kepada Departemen Lembaga Delaware, Robert (Rabbi Raphael) Shore, Rabbi Henry Harris, dan Rebecca Kabat adalah bagian dari Clarion Fund. Ketiga nama tersebut dilaporkan berkerja sebagai petugas di Aish HaTorah Internasional, organisasi yang sejauh diketahui publik berbasis di Israel. Juga menurut Departemen Lembaga Delaware, organisasi Clarion Fund menggunakan alamat yang sama lembaga Aish HaTorah di New York (150 West 46th Stree, New York)....

"Itu menunjukkan jika penyandang dana dari produksi, pemasaran, dan distribusi 'Obsesi' kemungkinan besar adalah Aish HaTorah Internasional berbasis Israel. Menurut keterangan yang dilansir oleh IslamOnline.com, muncul satu laporan dari orang yang menerima DVD, jika ia juga mendapat telepon otomatis yang meminta ia menonton film tersebut dan "tetap mengingatnya hingga pergi ke kotak suara"

"Pemilih Amerika berhak tahu apakah mereka menjadi target manipulasi kampanye jutaan dolar. Apalagi jika itu adalah kelompok asing yang mengusung histeria anti-Muslim untuk mempengaruhi hasil pemilu presiden dalam negeri," ujar Nihad Awad, direktur eksekutif CAIR. Lebih lanjut Nihad mengatakan CAIR telah menerima sejumlah keluhan dari mereka yang mendapat DVD yang diselipkan bersama surat kabar langganan mereka.

Seberapa provokatifkah isi DVD? Menurut situs IslamOnline.com yang telah menonton isi DVD, dalam film tersebut berisi wawancara yang tidak sekedar menyudutkan, melainkan menjelekkan, dan memfitnah Islam. Tokoh yang diwawancara sengaja dipilih dari pihak yang memang anti, dan terkenal tajam serta kasar terhadap Islam. Seperti Walid Shoebat, yang dulu pernah berkata di suratkabar Missouri, jika ia melihat banyak kesamaan antara Antikristus dan Islam dan Islam bukanlah agama Tuhan--Islam adalah Setan (Springfield News-Leader, 24/9/07)

Wawancara lain ialah dari Nonie Darwish, yang mengaku mantan Muslim menulis jika "Islam adalah kejam, anti-wanita, anti-kebebasan beragama, dan anti kebebasan personal secara umum. Juga ada Daniel Pipes yang pernah mengingatkan "bahaya sesungguhnya" akibat dari keberadaan, peningkatan status, kesejahteraan dan pemberian hak pilih kepada Muslim Amerika. (Konggres Yahudi Amerika 21/10/2001).

Komentar lebih sengit dan menyerang dalam film muncul dari wawancara dengan Brigitte Gabriel yang pernah dimuat dalam Australian Jews. "Setiap Muslim praktikal adalah Muslim radikal, dan Islamo-fasisisme adalah kata yang tepat...itu adalah kendaraan bagi Islam..Islam adalah masalah," ujarnya.

Malah ketika ia ditanya apakah Amerika harus tetap terlarang bagi Muslim yang ingin mencari kedudukan politik dalam negara Gabriel berkata, "Mutlak benar. Jika seorang Muslim memiliki hak--dan dia--Muslim praktikal yang mempercayai kata-kata Al Qur'an sebagai kata-kata Allah, yang mentaati Islam, yang datang ke masjid dan beribadah setiap Jumat, yang beribadah lima kali sehari, Muslim praktikal yang mempercayai ajaran Al Qur'an tidak dapat menjadi warga negara Amerika yang loyal,"

Meskipun propaganda tersebut sudah disebar luaskan, tidak sedikit yang tetap berpikir jernih dan menolak terprovokasi, bahkan dari warga non-Musim sekalipun. Beberapa surat kabar termasuk News & Record di Carolina Utara dan harian St.Louis Post Dispatch menyatakan menolak untuk mendistribusikan DVD ofensif tersebut. Pemimpin antar keyakinan AS, salah satunya Welton Gaddy, presiden Aliansi Antar Umat Beragama menyatakan menentang pendistribusian "Obsesi" ke negara-negara bagian dengan mayoritas pemilih yang cenderung berubah.

Gaddy juga menganjurkan FEC melakukan investigasi. "Ketika ada upaya menyerang hak asasi dan kredibilitas untuk mempengaruhi pemilu presiden kita, apalagi dengan cara menimbulkan ketakutan terhadap salah satu agama, kami percaya media dan lembaga pemerintah seperti FEC harus memastikn siapa dalang dibalik fitnah tersebut," tegas Welton

Sebuah editorial di harian Palm Beach Post juga menggaris bawahi motivasi politik tersembunyi dibalik kampanye Clarion Fund. Bunyi beberapa alinea tersebut "Distribusi DVD,....bertepatan dengan paska Hari Buruh, awal dari sesi pemilu presiden. Sekitar 95 persen surat kabar yang berisi DVD tersebar di Florida, Pennsylvania, Ohio, Michigan, Wisconsin, Iowa, Colorado, New Mexico, Nevada, and New Hampshire."

"Anda menyadari sebuah pola? Benar, mereka adalah negara bagian dengan pemilih yang cenderung berubah bahkan di menit terakhir--yang dipercaya oleh sebagian pengamat politik--akan menentukan hasil pemilihan. Berdasarkan polling, isu yang konsisten membuat John McCain selangkah di atas Barack Obma adalah keamanan nasional. Salah satu cara untuk membuat pemilih lebih khawatir terhadap isu keamanan nasional ketimbang ekonomi adalah mengirimi mereka DVD yang diawali dengan klip tragedi 9/11, termasuk lantunan Muslim "Kematian terhadap Amerika"./it

Undang-Undang Haji Propublik?

2008-10-08T17:44:00.000-07:00

Penyelenggaraan pelaksanaan ibadah haji telah lama menjadi satu isu penting yang mengundang banyak perhatian masyarakat. Perhatian tersebut terutama berkisar pada masalah penyelenggaraan yang dinilai kurang optimal. Tumbuhnya kritik atas pelaksanaan haji bukan tanpa alasan. Kasus-kasus yang berkaitan dengan proses pelaksanaan dan penyelenggaraan haji dewasa ini kemudian memunculkan kritik tajam yang tidak hanya mempertanyakan tingkat profesionalisme pengelola, tapi juga mendorong lahirnya berbagai pandangan yang menghendaki perubahan pola penyelenggaraan pelaksanaan haji yang selama ini menjadi kewenangan Departemen Agama. Sebagian respons masyarakat terkesan mengesampingkan aspek lain dari haji, yaitu perangkat perundang-undangannya yang jarang tersosialisasi dengan baik.

Fakta menyebutkan bahwa Undang-undang Haji Nomor 17 Tahun 1999 merupakan proses awal dari upaya pemerintah dalam melakukan perbaikan dan perubahan penyelenggaraan haji. Namun, dalam kurun waktu 10 tahun setelah proses reformasi politik berlangsung, penyelenggaraan ibadah haji terkesan masih kurang memenuhi aspirasi reformasi, terutama pada aspek efisiensi dan efektivitas pelayanan, perlindungan, dan keadilan dalam berhaji. Belum lagi persoalan transparansi dan akuntabilitas publik pelayanan haji yang selalu mendapat sorotan masyarakat.

Sejalan dengan tuntutan tersebut, pemerintah sebenarnya telah melakukan inisiatif dengan mengajukan rancangan undang-undang perhajian sejak 2006. Setelah pembahasan dalam proses dengar pendapat (hearing) dengan Komisi VIII DPR berlangsung dalam rentang waktu selama 2 tahun 5 bulan, terhitung sejak 28 April 2008 UU Haji Nomor 17 Tahun 1999 resmi diganti dengan UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Sebagai sebuah penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya, UU Nomor 13 Tahun 2008 mempunyai beberapa modifikasi rancangan penyelenggaraan haji yang mengedepankan asas keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba.

Seperti diketahui, UU Nomor 13 Tahun 2008 berisi 17 Bab dengan 69 pasal, sedangkan UU Nomor 17 Tahun 1999 berisi 16 Bab dengan 30 pasal. Identifikasi terhadap beberapa perbedaan antara UU Nomor 13 Tahun 2008 dan UU Nomor 17 Tahun 1999 harus disusun dan disosialisasikan dengan mengikuti pola perubahan yang dimaksud. Misalnya terdapat 7 pasal yang harus diterjemahkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, 1 pasal ke dalam Peraturan Presiden, 14 pasal ke dalam bentuk Peraturan Menteri Agama, serta 1 pasal ke dalam skema Peraturan Daerah.

Tiga Isu Sensitif

Tiga isu sensitif yang terdapat dalam UU Haji Nomor 13 Tahun 2008 adalah tentang Manajemen Pengelolaan dan Pengembangan Aset dari biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH), manajemen pengelolaan dana abadi umat (DAU), serta adanya badan baru yang akan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji, yaitu Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI). Ketiga isu itu perlu mendapat perhatian ekstra, terutama dari cara Departemen Agama merumuskan tujuan, indikator, dan mekanisme pengelolaan dana serta lembaga tersebut dalam skema implementasi yang sesuai dengan UU.

Tentang pengelolaan BPIH, ada baiknya jika Depag mengacu kepada UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terutama pasal 2 ayat h dan i. Hal itu dimaksudkan agar seluruh proses perencanaan hingga implementasi dana BPIH dapat dikontrol oleh publik. Di samping itu, skema pertanggungjawabannya juga menjadi lebih mudah karena hampir seluruh nomenklatur dan terminologi yang digunakan dalam UU Keuangan Negara tersebut fit dengan sistem pemeriksaan keuangan negara. Tidak seperti yang terjadi selama ini, ketika dana BPIH digunakan tanpa acuan yang memadai.

DAU juga harus serupa pengelolaannya, yaitu mengikuti mekanisme yang diatur dalam UU Keuangan Negara. Selain itu, Departemen Agama juga harus sensitif dalam menyusun kriteria, persyaratan, dan prosedur penggunaan DAU. Ada baiknya jika DAU sebesar-besarnya digunakan untuk upaya peningkatan kualitas pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji, terutama proses pembinaan dan pelayanan pascahaji yang selama ini terkesan diabaikan.

Selain itu, dalam rangka menjawab kritik tentang peran sentral Departemen Agama sebagai regulator sekaligus operator penyelenggaraan haji, dalam UU yang baru ini ditubuhkan beberapa pasal yang mengatur tentang KPHI sebagai lembaga independen dan mandiri. Lembaga itu nantinya akan diangkat presiden dengan persetujuan DPR, serta bekerja secara penuh untuk melakukan fungsi-fungsi pengawasan seperti pengawasan, evaluasi, pendampingan teknis, dan memberikan rekomendasi upaya perbaikan pelaksanaan penyelenggaraan haji. Peran Departemen Agama dalam menyusun dan merumuskan tugas, fungsi, serta prosedur pengangkatan dan pemberhentian anggota komisi itu kelak akan mencerminkan apakah Departemen Agama pro pada reformasi dan perubahan atau tidak.

Jika ketiga isu itu dikelola secara baik dalam sebuah kerangka manajemen yang transparan dan akuntabel, sebagai sebuah kebijakan publik haji diharapkan dapat dilaksanakan dengan mengacu pada asas dan tujuan, sebagaimana diterakan dalam UU Nomor 13 Tahun 2008. Karena itu, kerangka manajemen kebijakan penyelenggaraan ibadah haji yang akan dituangkan dalam produk hukum turunannya berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Agama, dan Peraturan Daerah harus mengacu pada asas dan tujuan tersebut.

Sebagai bentuk pelayanan dalam wilayah publik, momen diberlakukannya UU Haji yang baru itu harus dapat digunakan Departemen Agama untuk menciptakan modal sosial yang kuat di tengah-tengah masyarakat. Modal sosial yang kuat dapat tercipta jika dalam pengelolaan dan pelaksanaannya haji dapat meningkatkan kepercayaan, kohesifitas, altruisme, gotong-royong, jaringan, dan kolaborasi sosial (Blakeley dan Suggate, 1997). Dalam bahasa Putnam dan Fukuyama, seyogianya sebuah kebijakan publik dapat menciptakan modal sosial sebagai sebuah kemampuan yang timbul dari adanya kepercayaan (trust) dalam sebuah komunitas (Spellerberg, 1997). Seperti halnya modal finansial, modal sosial hanya dapat dilihat sebagai sumber yang dapat digunakan untuk upaya perbaikan proses pembinaan, pelayanan, dan perlindungan haji ke depan.

Oleh A Baedowi, Staf pada Ditjen PHU–Depag

Umat Islam Perlu Bangun Strategi Kebudayaan

2008-09-23T01:47:00.000-07:00

Selasa, 23 September 2008 | 00:19 WIB

Jakarta, Kompas - Umat Islam perlu mengembangkan strategi kebudayaan untuk meningkatkan peran kebangsaan umat Islam. Namun, strategi kebudayaan tidak mudah dilakukan, apalagi setiap kelompok Muslim masih mempunyai agenda yang berbeda.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin dalam dialog seusai tarawih tentang peran kebangsaan umat Islam dalam berbangsa di Indonesia di kediaman Din Syamsuddin di Jakarta, Minggu (21/9) malam.

Dialog ini, antara lain, dihadiri Ketua Umum Syarikat Islam Amrullah, Ketua Majelis Ulama Indonesia KH Amidhan, Ketua Umum Persatuan Pondok Pesantren KH Kholil Ridwan, Ketua Umum Wanita Islam Sri Harti, Sekjen Baitul Muslimin Indonesia Zainun Ahmadi, dan Ali Karim dari Persatuan Islam Tionghoa Indonesia.

”Politik umat Islam dalam konteks sistem multipartai seharusnya hidup dalam lingkup strategi kebudayaan agar umat punya peran kebangsaan yang kuat,” ujar Din.

Secara historis, menurut Din, umat Islam telah menampilkan peran yang sangat besar dalam membangun gerakan kebangsaan. Sayangnya, dalam sejarah kebangkitan kebangsaan yang lebih sering ditonjolkan hanya Boedi Oetomo, padahal ada Syarikat Islam, Jamiatul Khoir, dan Muhammadiyah yang ikut membangun kebangsaan Indonesia.

”Itu sebabnya, adanya dikotomi Islam nasionalis, saya sangat terganggu karena Islam dalam sejarahnya telah membangun gerakan kebangsaan,” ujarnya.

Namun, menurut Din, peran umat Islam tidak sebesar peran jumlahnya yang persentasenya mencapai 88,2 persen. Kontribusi umat Islam terhadap perekonomian nasional hanya kurang dari 20 persen.

Menurut Zainun, peran kebangsaan umat Islam tidak seharusnya dikotak-kotakkan dalam partai politik dan penuh kecurigaan. Pasalnya, umat Islam yang satu tidak akan mempunyai kekuatan jika terus saling curiga dengan yang lain.

”Itu sebabnya umat Islam yang beragam kelompoknya ini memang perlu membangun strategi kebudayaan,” ujarnya.

Amrullah mengatakan, gagasan membangun umat melalui strategi kebudayaan layak untuk diperjuangkan. Itu sebabnya strategi kebudayaan ini jangan berhenti sampai simbolik, tetapi harus menjadi gerakan.

”Strategi dakwah mengembangkan Islam pada kaum abangan jangan sampai berhenti sebagai politik pencitraan saja, tetapi harus menjadi kendaraan perubahan,” ujarnya. (MAM)

Kalangan Agama Perlu Selesaikan Problem Kebangsaan

2008-09-19T07:17:00.000-07:00

Kompas/Alif Ichwan / Kompas Images
Dialog keumatan bertema "Kontribusi Umat Beragama bagi Kesejahteraan Bangsa dan Perdamaian Dunia" diadakan Partai Keadilan Sejahtera di Jakarta, Kamis (18/9). Sebagai pembicara adalah (dari kiri) Sekjen Indonesia Community for Religion and Peace Theophilus Bela, perwakilan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Andreas Yewangoe, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Sekretaris Parisada Hindu Dharma Indonesia I Ketut Parwata, dan WS Asumtapura dari Masyarakat Thionghoa Indonesia. Dialog ini membahas kontribusi agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jumat, 19 September 2008 | 03:00 WIB

Jakarta, Kompas - Agamawan perlu mencari landasan yang sama dan menemukan musuh bersama untuk menyelesaikan problem kebangsaan. Musuh bersama itu bukan pemeluk agama lain, tetapi masalah kemanusiaan dan kebangsaan yang menyengsarakan rakyat.

Hal ini disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin dalam dialog keumatan dengan tema ”Kontribusi Umat Beragama bagi Kesejahteraan Bangsa dan Perdamaian Dunia” di Jakarta, Kamis (18/9).

Dialog yang diselenggarakan Partai Keadilan Sejahtera ini juga menghadirkan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Andreas Yewangoe dari Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, Sekjen Indonesia Community for Religion and Peace Theophilus Bela, Sekretaris Parisada Hindu Dharma Indonesia I Ketut Parwata, dan WS Asumtapura dari Masyarakat Thionghoa Indonesia sebagai pembicara.

”Kalangan agama harus bergerak mengatasi masalah dunia dan bangsa ini. Apalagi, disadari bahwa politik saja tidak bisa sendiri menyelesaikan masalah kebangsaan sekarang,” ujarnya.

Menurut Din, dialog antar-agama tetap diperlukan meskipun sering muncul sikap sinisme dari masyarakat yang meragukan efektivitas dialog karena masih ada ketegangan dan konflik.

”Namun, secara berseloroh saya mengatakan, ada dialog saja sering konflik, apalagi kalau tidak ada. Namun, dalam konteks Indonesia, dialog merupakan keniscayaan,” ujarnya.

Apalagi, menurut Din, agama di Indonesia pernah berperan sebagai penyelesai masalah meski sekarang agak kurang. Bahkan, agama menjadi bagian dari masalah karena menjadi pembuat masalah.

Dalam sambutan pembukanya, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Sidiq mengatakan, tokoh agama punya kemampuan untuk mengubah bangsa ini. Apalagi, ketika politisi tidak bisa menyelesaikan problem bangsa sendiri. ”Kita melihat politisi saat ini banyak disorot soal penyimpangan, bukan prestasi. Ini tentu membuat makin banyak warga masyarakat kecewa,” ujarnya.

Dalam konteks kebangsaan, Hidayat mengatakan, Indonesia sudah memiliki etika kehidupan berbangsa dan visi Indonesia masa depan. Etika yang sudah dituangkan dalam Tap MPR itu sangat menekankan pentingnya religiusitas.

Menurut Hidayat, tak ada ajaran agama mana pun yang mengajarkan korupsi. Karena korupsi telah membuat malu anak bangsa terhadap bangsa Indonesia, cukup alasan untuk dijadikan musuh bersama.

”Keberagamaan kita saat ini punya agenda besar untuk menyelesaikan masalah bangsa. Komitmennya untuk kemaslahatan bangsa,” ujarnya.

Yewangoe mengatakan, lembaga keagamaan tidak mau diidentikkan dengan satu partai tertentu. Agama dalam substansi pasti baik. Namun, dalam penampakan sejarah, selalu saja ada jurang dari yang semestinya dilakukan dan kenyataan yang dilakukan. (MAM)

Fenomena Dakwah di Bulan Ramadhan

2008-09-16T09:15:00.001-07:00

Minggu, 2008 September 07

Imam Mujahid

Dosen STAIN Surakarta

Ramadhan selalu identik dengan kegiatan dakwah. Pada bulan yang penuh rahmat inilah umat Islam berlomba-lomba memanfaatkannya untuk kegiatan dakwah sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, mulai dari dakwah yang dilakukan oleh tenaga dakwah (dai) profesional sampai dai dadakan yang tampil karena tuntutan keadaan dan lingkungan sekitar yang memintanya.

Fenomena dai dadakan senantiasa menghiasi kegiatan dakwah di masyarakat dengan segala kelebihan dan kekurangannya, utamanya dakwah bil lisan. Hal ini dapat dimaklumi mengingat kebutuhan akan dai sangat besar, tetapi di sisi lain ketersediaan dai yang ada sangat terbatas, baik secara kualitas maupun kuantitas. Dari segi agama tidak menjadi persoalan sepanjang orang-orang tersebut telah memenuhi kualifikasi tertentu, minimal memiliki pengetahuan terhadap apa yang disampaikannya. Terlebih lagi dakwah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan bagi seluruh kaum Muslim. Namun, tak berarti dapat dilakukan dengan seenaknya hanya untuk menggugurkan kewajiban.

Fenomena tahunan lain yang sangat mencolok adalah berbondong-bondongnya artis melaksanakan kegiatan dakwah. Tampak di permukaan pelaku dakwah musiman ini memiliki semangat luar biasa dalam melaksanakan kegiatan dakwah. Namun, satu hal yang sering kali tidak terpikirkan adalah sejauh mana efektivitas dakwah yang dilakukan? Apakah dakwah yang dilakukan para artis ini membawa dampak yang cukup baik bagi pencerahan umat? Ataukah justru menjadi bumerang bagi kegiatan dakwah itu sendiri mengingat profesi artis identik dengan kegiatan yang bertolak belakang dengan dunia dakwah yang sarat dengan nilai religi?

Tontonan dan tuntunan
Menjadi persoalan tatkala dakwah hanya dijadikan tontonan yang berfungsi sebagai hiburan, mengabaikan unsur tuntunan yang seharusnya melekat pada diri pelaku dakwah. Dakwah menuntut keutuhan pemahaman, ucapan, sikap, dan perilaku. Kalaulah hal itu terus dipaksakan untuk disajikan dengan dalih permintaan pasar, inti dakwah yang sesungguhnya, yaitu perubahan masyarakat ke arah perbaikan bersendikan nilai agama, akan menjadi kabur.Memang dakwah yang baik sesuai kebutuhan masyarakat dengan menerapkan metode yang dapat diterima masyarakat. Namun, tak berarti dalam berdakwah hanya berpatokan pada selera pasar.

Pelaku dakwah harus berani melakukan terobosan yang mendidik dengan menghadirkan aktor-aktor dakwah yang dapat diambil teladannya dan jauh dari perilaku-perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Kita dapat belajar dari keberanian sutradara film Ketika Cinta Bertasbih, Hanung Bramantio, yang mencoret nama artis ternama Saskia Mecca dari daftar pemain atas sebuah kesalahan kecil yang dapat merusak secara umum pencitraan film dakwah yang digarap.

Dalam kegiatan dakwah semua unsur harus mengandung kebaikan karena sesuatu yang baik pastilah berasal dari jiwa yang bersih yang memancarkan kekuatan luar biasa untuk melakukan perubahan besar dalam masyarakat. Kita harus percaya masih banyak artis berhati dan berperilaku bersih. Kita pun juga harus memberikan apresiasi kepada artis tertentu yang mau bergabung dalam dakwah, tentunya dengan komitmen akan terus istiqomah menebar kebaikan, bukan hanya bersifat musiman yang dapat luntur di tengah jalan. Kita tidak tahu siapa yang telah diberikan hidayah oleh Allah.

Penyajian dakwah dalam bentuk kegiatan seni harus dipahami bahwa seni hanyalah sebagai pemanis kegiatan dakwah, bukan sebaliknya dakwah sebagai unsur pelengkap dari kegiatan seni yang bersifat komplementer mengikuti tren yang berkembang. Dengan demikian, tidak terjadi lagi pencampuran antara yang hak dan batil (talbisul haq bilbathil) yang bersumber dari budaya permisif yang berkembang di masyarakat.Sebenarnya saat ini masyarakat sangat mendambakan sajian karya seni yang bertemakan religi, bak seorang musafir yang sedang kehausan. Fakta membuktikan novel Ayat-ayat Cintayang sarat dengan nilai dakwah karya Habiburrahman sangat laris di pasaran. Bahkan, ketika novel tersebut disajikan dalam karya film, masyarakat memberikan apresiasi luar biasa.

Sungguh sebuah keberhasilan yang patut diajungi jempol di tengah persaingan karya seni yang sangat ketat seseorang berani berlawanan arus dengan tema-tema yang sudah mapan di masyarakat, seperti tema pergaulan bebas dan kehidupan hedonis. Ketika masyarakat sudah muak dengan sajian yang tidak mendidik, di sinilah kesempatan para pelaku seni Muslim berkiprah dan mengeksplorasi semua kemampuannya dalam menghasilkan karya seni yang bernilai religi.

Tidak ada yang perlu dikhawatirkan terkait dengan penolakan dunia hiburan yang masih bermazhab hedonis dan materialistis. Dunia bisnis pun akan dengan tangan terbuka menerima karya seni bernuansa dakwah sepanjang semuanya dilakukan secara profesional dan dikemas secara baik.Kini saatnya para pelaku seni Muslim mulai melakukannya secara konsisten dan berkelanjutan, bukan hanya pada momen Ramadhan yang sifatnya musiman. Namun, tidak ada salahnya juga menjadikan bulan Ramadhan sebagai momen untuk memulainya karena atmosfer yang terbangun pada bulan suci ini sangat mendukung penerimaan masyarakat terhadap karya seni religi. Secara psikologis umat Islam sebagai komunitas mayoritas sangat siap menerima program-program religi yang ditawarkan.

Akhirnya, semuanya berpulang kepada kita yang telah diberikan status oleh Allah SWT sebagai khalifah di muka bumi ini untuk melakukan pembaruan (tajdid) diri menuju insan takwa. Sangat naif bagi kita sebagai hamba Allah yang telah diberikan satu bulan khusus untuk melakukan peningkatan diri, tetapi tidak mampu memanfaatkannya secara optimal. Satu bulan inilah akan yang menentukan kualitas hidup kita pada bulan-bulan berikutnya. Hanya dengan menghidupkan dakwahlah semuanya akan kita raih.

Mendesain Kembali Format Dialog Agama

2008-09-07T17:47:00.000-07:00

Senin, 8 September 2008 | 03:00 WIB Kompas

Sumanto Al Qurtuby

Salah satu pertanyaan yang selalu menggelisahkan saya selama ini adalah mengapa meskipun lembaga-lembaga interfaith dialog menjamur di mana-mana bahkan Pemerintah Indonesia juga sudah memprakarsai pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB, hubungan antaragama dan kepercayaan di negeri ini masih diselimuti ketegangan, kecurigaan, dan kekerasan? Adakah yang salah dalam desain dialog agama selama ini?

Pertanyaan ini penting saya tekankan mengingat relasi antaragama dan kepercayaan di negeri Muslim terbesar di planet ini sedang dalam kondisi mengkhawatirkan yang ditandai dengan munculnya berbagai aksi kekerasan berbasis agama pasca tumbangnya Orde Baru. Istilah kekerasan agama atau kekerasan berbasis agama (religious-based violence) ini tidak hanya mengacu pada pengertian apa yang oleh Johan Galtung disebut direct/physical violence seperti kerusuhan, penyerangan, perusakan, pembakaran, dan lain-lain terhadap pengikut dan properti komunitas agama tertentu saja, tetapi juga cultural violence atau symbolic violence (ini istilah Pierre Bourdieu) berupa pelecehan, stigmatisasi, penghinaan, atau penyesatan terhadap kelompok agama/kepercayaan tertentu.

Seperti ditunjukkan dari hasil riset The Wahid Institute (WI) yang dilakukan dari Juli 2007 sampai Juni 2008, yang kemudian diterbitkan dalam buletin bulanan Monthly Report on Religious Issues, sedikitnya telah terjadi 109 kasus keagamaan di Indonesia yang terbagi dalam enam kategori. Deputi Direktur WI Rumadi yang juga sebagai penanggung jawab riset ini mengelompokkan kasus-kasus kekerasan agama itu ke dalam enam kategori. Keenam kategori itu adalah (1) kasus-kasus terkait kekerasan berbasis agama 39 kasus, (2) kebebasan beragama dan berkeyakinan 28 kasus, (3) kebebasan menjalankan agama dan keyakinan 9 kasus, (4) isu hak sipil warga negara 8 kasus, (5) kebebasan berpikir dan berekspresi 11 kasus, dan (6) terkait isu-isu moralitas 14 kasus” (lihat www.wahidinstitute.org).

Menariknya, masih menurut Rumadi, dalam peristiwa kekerasan berbasis agama ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mestinya berperan sebagai pengayom umat, dalam banyak hal justru sering menjadi aktor utama (prime mover) dan inspirator kekerasan. MUI yang seharusnya menjadi pemersatu kelompok-kelompok keagamaan yang terbelah justru menjadi ”polisi agama” yang ikut menggebuk kelompok-kelompok keagamaan yang divonis sesat dan menyimpang. MUI yang semestinya berfungsi sebagai penyejuk dan ”oase spiritual” bagi umat manusia—apa pun agama dan keyakinan mereka seperti dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW—justru ikut menjadi pembakar amarah massa dan penyulut kebencian. Pula, MUI yang seharusnya menjadi wadah dialog agama yang terbuka justru menjadi sarang kelompok konservatif yang antidialog dan pluralisme. Apa yang menimpa MUI ini tentu menjadi sebuah ironi mengingat sebagai institusi agama yang ”dihidupi” dari uang rakyat melalui APBN, tidak sepantasnya jika MUI terlibat dalam kekerasan agama yang mengorbankan rakyat itu sendiri.

Proses komunikasi

Sejumlah fakta di atas tentu saja sangat mengkhawatirkan masa depan hubungan agama-agama dan interfaith dialog di Indonesia padahal dialog agama, seperti dikatakan Richard Solomon, Presiden United States Institute of Peace (USIP), adalah salah satu basis utama bagi terciptanya pembangunan perdamaian abadi (enduring peacebuilding). Dialog agama yang dimaksud dalam tulisan ini tentu saja bukan face-to-face conversations dalam seminar, diskusi, simposium, workshop, lokakarya, atau dalam forum-forum debat publik formal yang melibatkan berbagai kelompok keagamaan, melainkan proses komunikasi yang terus-menerus untuk memahami pemikiran, worldviews, ajaran, pemahaman, sistem kepercayaan, dan filosofi hidup komunitas keagamaan lain (outsiders).

Pada konsep yang paling dasar dan sederhana, arti dialog agama (baik dalam konteks dialog antaragama atau dialog intra-agama) adalah simpel: setiap individu dan kelompok yang berbeda agama atau mazhab pemikiran itu bertemu dalam sebuah ruang atau forum untuk melakukan pembicaraan. Tetapi karakter pertemuan dan tujuan pembicaraan ini tidaklah sesimpel yang kita bayangkan karena syarat dari sebuah dialog agama—seperti dipaparkan Leonard Swidler, profesor dialog antaragama dari Temple University—adalah setiap partisipan harus berniat tulus dan memiliki komitmen kuat untuk mempelajari dan memahami argumen dan perspektif pemikiran keagamaan kelompok lain. Selama syarat ini belum terpenuhi, maka sesungguhnya dialog agama itu tidak pernah terwujud meskipun lembaga-lembaga interfaith dialog bertebaran di mana-mana.

Lebih lanjut, tujuan dialog adalah untuk meningkatkan pemahaman atas diri dan ”yang lain” bukan sukses argumen melawan yang lain seperti umumnya dalam debat. Semangat yang dicari dalam sebuah dialog adalah common values and strengths yang bisa dijadikan sebagai pedoman bersama atau solusi bersama untuk membangun hubungan keagamaan yang sehat dan saling memahami dalam keberbedaan, dan bukannya kelemahan tiap-tiap kelompok yang kemudian dipakai untuk menyerang balik lawan. Dalam dialog, bertanya adalah untuk meningkatkan pemahaman bukan menjatuhkan lawan seperti umumnya dalam debat.

Jadi dialog berangkat dari komitmen yang tulus setiap individu/kelompok keagamaan untuk menyelesaikan perbedaan dan konflik dengan ”kepala dingin” meskipun hati begitu mendidih. Harap dicatat bahwa materi dalam dialog agama ini tidak hanya mengungkapkan persamaan (similarities) tetapi juga perbedaan (differences) setiap kelompok keagamaan, baik menyangkut nilai, doktrin, tradisi, kultur, teks, simbol, wacana, sejarah, wawasan, dan pemahaman keagamaan dengan dilandasi semangat saling menghargai keunikan dan perbedaan tiap-tiap kelompok keagamaan. Janganlah perbedaan-perbedaan itu ditaruh di dalam laci, diletakkan di bawah meja, dan digembok rapat-rapat karena perbedaan itu bisa menjadi sumber konflik, kekerasan, dan pertikaian.

Banyak praktisi dialog agama yang menganggap perbedaan-perbedaan agama (religious differences) tadi sebagai sesuatu yang tabu dan haram untuk diungkap ke permukaan karena menganggap hal ini bisa menghambat proses relasi antaragama. Sebaliknya, mereka lebih mengapresiasi sisi persamaan-persamaan keagamaan (religious commonalities) karena beranggapan hal ini bisa menjadi perekat, dasar, dan fondasi untuk membangun hubungan antarumat beragama yang harmonis dan peaceful. Menjadikan persamaan dan commonalities sebagai basis dialog agama adalah perlu tetapi membicarakan perbedaan, sekali lagi dengan sikap elegan, saling menghargai, dan komitmen yang tulus untuk mencari ”permahaman dari dalam”, juga sangat vital dalam desain dialog agama. Selama ini memang telah dilakukan upaya penyingkapan perbedaan-perbedaan keagamaan dan keberagamaan itu. Akan tetapi, hal itu dilakukan dalam format monolog atau, kalau tidak, ”debat kusir” yang diiringi sikap sinisme dan semangat penuh kebencian untuk menjatuhkan kelompok keagamaan lain di satu sisi dan meneguhkan kebenaran dan superioritas kelompok keagamaannya sendiri di pihak lain. Model dialog semacam ini tentu saja kontra produktif dengan spirit dialog agama itu sendiri.

Perlu juga diketahui bahwa definisi dialog agama bukan hanya terbatas pada perkataan melainkan juga perbuatan, misalnya tindakan antarkelompok agama untuk melakukan aksi-aksi kemanusiaan seperti kolaborasi lintas-agama untuk menangani kemiskinan, konflik kekerasan, kelaparan, bencana alam, pengungsian dan lain sebagainya. Model dialog agama ini oleh Mohamed Abu-Nimer, Direktur Salaam Institute of Peace di Washington DC, disebut sebagai humanity model sementara Leo Swidler seorang sarjana dan praktisi dialog agama menyebutnya sebagai practice model (selanjutnya lihat di David Smock, ed, Interfaith Dialogue and Peacebuilding).

Banyak dialog agama jenis ini yang mampu mentransformasi para pengikut agama yang semula sangat keras, fanatik, konservatif, inward-looking, close-minded, ethnocentric, dan militan kemudian menjadi lunak, terbuka, open-minded, outward-looking, toleran, dan berwatak pluralis. Mereka yang semula saling membenci, mencurigai, dan antipati bisa berubah menjadi saling menghargai, mencintai, dan empati satu sama lain. Mereka sadar bahwa jalan kekerasan dan watak konservatisme yang mereka tempuh hanyalah membuahkan sikap permusuhan, malapetaka, dan bencana kemanusiaan belaka. Di antara kisah-kisah sukses dialog agama untuk kemanusiaan yang transforming, enlightening, dan inspiring ini dimuat dalam buku yang diedit Prof David Little dari Universitas Harvard, Peacemakers in Action dan juga People Building Peace yang diedit oleh Paul van Tongeren.

Monolog

Sejauh yang saya amati format dialog agama di Indonesia belum menunjukkan perubahan berarti. Memang lembaga-lembaga dialog agama menjamur di mana-mana, dari Jakarta sampai kota-kota kecil kabupaten. Namun, desain lembaga atau forum antaragama itu sebetulnya bersifat monolog karena lembaga/forum interfaith tadi hanya diisi oleh orang-orang yang memiliki pemahaman keagamaan seragam. Sejauh ini belum banyak upaya dilakukan apa yang disebut dialog agama dalam pengertian yang sesungguhnya seperti yang saya paparkan di atas dengan melibatkan ”the others” atau ”out-groups” yang berbeda visi, ideologi, interest, dan tujuan.

Akibatnya, tiap-tiap kelompok agama seperti berada pada dua kutub ekstrem yang berlawanan: ”moderat-progresif” vs ”militan-konservatif”. Dua gerbong kelompok keagamaan ini berjalan dalam rel mereka sendiri dengan agenda, strategi, taktik, cara, motivasi, kepentingan, dan tujuan sendiri-sendiri. Setiap kelompok ini juga mengapresiasi teks, wacana, ajaran, tradisi, dan simbol-simbol keagamaan yang berlainan untuk mendukung gerakan dan aksi-aksi keagamaan yang mereka lakukan. Ke depan, desain dialog agama harus diubah.

Tantangan utama kaum moderat-progresif di Indonesia adalah mendesain kerangka dialog agama yang konstruktif dan produktif dengan melibatkan kelompok militan-konservatif atau radikal-fundamentalis. ”One cannot build a bridge starting in the middle,” seru John Paul Lederach, intelektual dan praktisi perdamaian global, sebagai kritik atas model konvensional dialog dan pembangunan perdamaian berbasis agama (religious peacebuilding) yang hanya melibatkan faksi moderat. Antropolog Cynthia Mahmood yang pernah menulis buku tentang kaum militan Sikh, Fighting for Faith and Nation: Dialog with Sikh Militants, suatu saat mengatakan ”inviting the religious millitant groups in the peace process are fruitful and strategic, particularly when religious identities become main root causes for violent acts” (Science, vol 264: 1018-1019).

Di pihak lain, kelompok militan-konservatif juga harus mau membuka diri untuk terlibat dalam desain dialog agama ini serta menghentikan provokasi-provokasi menyesatkan yang bisa menyakitkan pihak lain dan memicu timbulnya kekerasan. MUI sebagai salah satu institusi keislaman penting di Tanah Air juga sudah saatnya mengubah model monolog yang selama ini diterapkan dalam setiap upaya penyelesaian masalah keagamaan untuk diganti dengan format dialog agama yang membangun dan produktif dalam bingkai keragaman dan semangat untuk mencari solusi konstruktif yang tidak merugikan pihak lain. Sebagai wadah perkumpulan para ulama, sementara ulama sendiri adalah ”waris para nabi” seperti dikatakan dalam sebuah hadis, MUI semestinya menjadikan perilaku Nabi Muhammad SAW yang terbuka, peaceful, toleran, dan pluralis sebagai tauladan, memberikan fatwa-fatwa yang menyejukkan dan menyatukan semua komponen keagamaan, dan bukannya mengeluarkan fatwa-fatwa yang memicu perpecahan dan kekerasan.

Untuk bisa mewujudkan idealisme dialog agama ini memang tidak mudah. Mantan guru saya, seorang sarjana Muslim dan aktivis dialog agama yang juga profesor resolusi konflik dan peace studies di American University, Washington DC, Mohammed Abu-Nimer, jauh-jauh hari mengingatkan bahwa dialog agama adalah ”bisnis yang sangat berbahaya” (Abu-Nimer dalam Smocks, ed, 2002: 15). Akan tetapi, ia buru-buru mengingatkan bahwa dialog agama dalam kerangka (framework) seperti yang saya paparkan di atas adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik kekerasan berbasis agama serta medium untuk membangun terciptanya apa yang oleh Diana Ecks disebut ”satu dunia”, yakni sebuah persepsi tentang semua makhluk ciptaan Tuhan, tak terkecuali manusia—apa pun latar belakang etnis dan agamanya— mempunyai hak hidup yang sama di dunia dan bumi ciptaan Tuhan ini. Konsep ”satu dunia” ini, kata Ecks yang juga profesor di Harvard Divinity School (HDS), baru bisa terwujud jika berdasar pada ”stockpiling of trust through dialogue and the creation of relationships that can sustain both agreements and disagreements”.

Mampukah tiap-tiap kelompok keagamaan dan keislaman di Indonesia mewujudkan desain dialog agama seperti ini?

Sumanto Al Qurtuby Sekjen KNU AS-Kanada dan Mahasiswa PhD di Bidang Cultural Anthropology, Boston University, Massachusetts, United States

NU Jatim "Haramkan" Kuis Ramadan dan Petasan

2008-09-06T18:31:00.000-07:00

SURABAYA, MINGGU - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur menilai kuis Ramadan yang ditayangkan di sejumlah stasiun televisi sebagai kegiatan yang sifatnya haram. Karena itu, baik pihak televisi maupun masyarakat tidak meneruskan kuis-kuis tersebut.

"Kami mengimbau manajemen tempat hiburan, restoran, televisi dan para politisi juga menghormati momentum Ramadan," kata Rais Syuriah PWNU Jatim, KH Miftachul Akhyar di Surabaya, Minggu (7/9). Jika tidak hati-hati, ibadah puasa akan dikotori dengan judi melalui kuis Ramadan yang menguntungkan penyelenggara dengan menerima sejumlah uang tertentu dari para peserta.

Pengasuh Pesantren Miftachussunnah, Kedungtarukan, Surabaya itu mengatakan, kuis seperti itu mengandung unsur judi. Yakni dari kewajiban membayar biaya tertentu dari pihak peserta melalui pulsa telepon premium call dengan hadiah mimpi-mimpi kemewahan yang dikemas sedemikian rupa.

"Letak unsur judinya terlihat pada harga yang lebih dari tarif SMS biasa," kata Miftahul. Misal, tarif SMS adalah Rp250 (pascabayar) dan Rp350 (prabayar), namun untuk mengirim SMS kuis tertentu menjadi Rp2.000 sehingga keuntungan penyelenggara mencapai miliaran rupiah.

Selain kuis Ramadan, NU Jatim juga mengharamkan petasan. Sebab, petasan dinilai dapat mengancam jiwa, mencederai orang, mengganggu orang dan merupakan perbuatan sia-sia.

"Islam tak melarang adanya kegembiraan dalam menyambut Ramadan, walau hanya sesaat, tapi bila sudah bersifat tabdzir (sia-sia) akibat membakar uang dan menghilangkan nyawa manusia, maka nilai pahalanya tidak ada sama sekali, justru dosa yang ada," katanya.

Di lain pihak, ia mengatakan bahwa NU Jatim juga menolak sweeping (razia) untuk menertibkan hal-hal yang menodai ibadah puasa Ramadan seperti di lokalisasi, pedagang minuman keras, dan tempat perjudian. Sebab, sweeping juga dinilai mengganggu kekhidmatan puasa.

"Penggunaan kekerasan justru akan menimbulkan fitnah bahwa Islam itu identik dengan kekerasan," katanya.

Imbauan juga disampaikan NU Jatim kepada para calon gubernur (cagub) dan wakilnya atau calon bupati/wali kota dan wakilnya. Antara lain agar jangan menjadikan bulan suci Ramadan 1429 H untuk ajang kampanye./Kompas

Ramadhan 3

2008-08-30T04:16:00.001-07:00

Puasa dan Belenggu Duniawi

Kita selalu tergerak manakala penanggalan menunjuk bulan Syakban yang semakin menua. Kini pun Bulan di langit sudah tinggal selengkung tipis.

Itu menandakan sebentar lagi akan datang tanggal 1 Ramadhan. Masyarakat berduyun-duyun ke makam untuk ziarah. Toko dan pusat perbelanjaan penuh pengunjung yang ingin membeli sediaan untuk bulan puasa.

Mungkin itu fenomena rutin tahunan. Di luar itu, banyak yang tidak rutin dalam menyambut kedatangan bulan suci Ramadhan. Sebenarnya yang diharapkan adalah dari tahun ke tahun kita berada pada tingkat yang lebih tinggi setelah digembleng lahir batin selama Ramadhan, lalu mempraktikkan ajaran dan latihan selama sebulan dalam kehidupan sehari-hari 11 bulan berikut.

Sebagaimana pertarungan yang sulit, tak semua dapat kita menangi. Meski dari tahun ke tahun kita masuk dalam latihan, kita tak bisa mengklaim bahwa kita telah lulus dalam ujian kesucian, kejujuran, kesabaran, dan laku mulia lain yang diidealkan oleh ibadah puasa.

Itu bukan karena kita kurang berusaha, tetapi memang godaan hidup bukan perkara kecil. Ini menjelaskan mengapa sosok-sosok ternama di berbagai posisi yang kita andaikan sudah lulus dari ujian dasar moral ternyata banyak di antaranya yang kini justru berkubang dalam lumpur, entah oleh karena tindakan korupsi ataupun karena penyelewengan lainnya.

Ya, to err is human, berbuat salah itu manusiawi, tetapi kita tidak ingin kalah dan larut oleh paham deterministik itu. Justru ketika karakter kita sebagai bangsa banyak digugat sekarang ini, relevansi puasa semakin nyata. Di sini, puasa ingin kita tempatkan sebagai wujud ibadah yang lebih mencakup, tidak sekadar tidak makan dan minum serta melakukan hubungan suami-istri dari subuh hingga maghrib, tetapi seiring dengan itu juga membangun watak mulia. Bahkan, dengan melalui puasa pula kita bisa belajar disiplin, sadar dan menghargai waktu, asketik, peduli, dan solider (compassion).

Bulan suci Ramadhan datang, marilah kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk berefleksi, menengok kembali kelemahan diri, dan memanfaatkan momen-momen hening setelah shalat tarawih dan shalat subuh untuk lebih banyak bersujud dan berdoa. Dengan itu, kiranya belenggu duniawi dalam wujud pekerjaan, dalam wujud orientasi pada harta benda, dalam wujud ambisi kekuasaan, dapat kita longgarkan. Inilah kesempatan untuk menyadari bahwa hidup tidaklah semata berfokus pada soal-soal duniawi tersebut.

Sebelas bulan dalam setahun kiranya lebih dari cukup untuk menikmati dunia, dan yang sebulan kita jadikan saat untuk berhenti dan konsolidasi. Inilah harapan pendek yang dapat kita ulang kembali ketika menyambut datangnya bulan Ramadhan 1429 Hijriah.

Kita yakin, dengan berbekal jiwa yang lebih tertempa, fisik yang terlatih dengan lapar dan haus, diri kita akan lebih kuat dan peka.

Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadhan.

***

Ramadhanh 2

2008-08-30T03:48:00.000-07:00

Oleh Zuly Qodir

Hari Senin, 1 September 2008, umat Islam kembali menjalankan ibadah puasa Ramadhan. Tetapi, puasa akan hampa ketika hanya dijalankan sebatas ritual semata.

Karena itu, puasa akan jauh bermakna ketika memberi manfaat kepada orang lain. Inilah puasa yang bisa disebut puasa transformatif.

Mengapa transformatif?

Menjadi pertanyaan, mengapa puasa harus transformatif? Ada beberapa pertimbangan.

Pertama, saat ini Indonesia, sedang menderita ”lapar” keteladanan dari para pemimpin umat karena sebagian dari mereka sibuk mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif atau gubernur dan wakil gubernur. Memang, mencalonkan diri sebagai caleg, gubernur atau wakil gubernur tidak haram bagi mereka yang berpuasa. Tetapi menjadi masalah saat momentum puasa dijadikan ajang kampanye oleh para kandidat, justru ketika umat khusyuk beribadah.

Kedua, sebagai mayoritas, umat Islam Indonesia sedang dalam kondisi pertarungan yang amat kompetitif dalam internal Islam. Umat Islam sedang disibukkan pekerjaan mengusung partai politik berasas Islam dengan upaya merebut suara Muslim dalam Pemilu 2009. Keadaan ini lebih berbahaya lagi sebab saat ini partai politik sedang terpuruk sehingga banyak politikus memanfaatkan agama sebagai ”jualan” kepada masyarakat. Dan, seperti biasa, setelah dibeli, pedagang melupakan pembelinya.

Ketiga, kini kondisi bangsa sedang dilanda berbagai musibah berupa bencana kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), kekeringan, gagal panen, dan naiknya harga bahan makanan pokok karena gas naik lagi. Jeritan rakyat kian keras saat kesulitan mendapatkan barang-barang yang oleh pemerintah diinstruksikan agar dibeli, tetapi langka di pasaran, seperti elpiji.

Ketiga hal itu menyebabkan kita sebagai umat mayoritas tidak boleh berpangku tangan, tidak bertindak saat melihat saudara-saudara yang lain kelaparan, kesulitan mendapat air bersih, mengalami kesusahan bahan bakar untuk masak, kebingungan karena ulamanya sibuk menjadi juru kampanye partai, menjadi caleg, dan seterusnya. Umat Islam tidak boleh melepaskan penderitaan saudaranya dengan hanya berdoa dan berharap semoga terbebas dari kelaparan, kesulitan, kebingungan, dan kesusahan.

Kesalehan

Puasa merupakan ibadat yang menjadi simbol kesalehan seseorang. Puasa bernilai spiritual sekaligus fisikal. Puasa hanya akan dinilai langsung oleh Tuhan sebab hanya yang menjalankan dan Tuhan yang mengetahui. Karena itu, nilai puasa sebenarnya adalah ajaran tentang kejujuran dalam hidup, kejujuran dalam bertindak dan berperilaku.

Puasa sebagai manifestasi kesalehan akan bernilai ganda saat orang yang berpuasa mampu menjaga hal-hal yang dilarang dan mampu menjalankan hal-hal yang dianjurkan. Semua ini adalah bentuk kesalehan individual.

Sahwat Rahwana

Namun, puasa akan amat bermakna tatkala dapat menjadi bagian dari bentuk-bentuk kesalehan sosial (social piety) yang berdampak kepada orang lain. Kesalehan sosial ini yang oleh Tuhan akan dinilai sebagai bentuk lain dari buah iman seseorang. Iman seseorang hanya layak di sisi Tuhan saat berdampak positif pada orang lain. Dalam bahasa lain, Tuhan hanya akan bersemayam pada jiwa ”yang miskin sahwat Rahwana”.

Sebagai manifestasi kesalehan individual dan sosial, puasa menjadi amat bermakna dalam hidup seseorang saat mampu menciptakan kondisi kondusif untuk terjadinya perubahan pada masyarakat yang susah. Puasa yang dijalankan setiap tahun oleh umat Islam hanya bersifat ritual jika tidak mampu menjadi pendorong tumbuhnya masyarakat yang beradab.

Masyarakat beradab adalah masyarakat yang bersedia berkorban bagi orang lain tanpa melihat agama, etnis, dan keturunan saat akan berbuat baik (berbuat amal saleh). Puasa orang yang beradab adalah bukan sekadar puasa menahan lapar, menahan dahaga, tetapi sekaligus puasa dari segala bentuk sahwat Rahwana.

Sebagai pijakan untuk membangun masyarakat beradab, puasa harus mampu menciptakan perubahan di tengah masyarakat saat banyak elite agama, politik, dan birokrat mabuk glamoritas duniawi.

Menuju puasa seperti itu memang tidak mudah sebab merupakan puasa yang mendekati ideal, puasanya kaum khas (khusus). Padahal, sebagian dari umat Islam masih dalam taraf puasa awam. Tetapi, puasa awam tidak berarti tidak dapat berdampak pada perubahan peradaban masyarakat yang sedang dilanda krisis keteladanan dari pemimpin negeri ini.

Semoga pada puasa kali ini umat Islam sebagai mayoritas, bersama umat lain bersama-sama dapat menghadirkan peradaban di bumi Nusantara. Bumi Nusantara diselamatkan dari politisi busuk, birokrat kotor, dan perilaku tidak beradab lainnya.

Karena itu, puasa transformatif merupakan puasa yang akan berdampak pada perubahan peradaban manusia dari keterpurukan menuju kecemerlangan karena orang-orang bukan hanya puasa lapar, tetapi sekaligus puasa dari kerakusan duniawi. Pertobatan melalui puasa harus benar-benar berdampak pada perubahan peradaban bangsa ini.

Zuly Qodir Pengajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Ya Ramadhan 1

2008-08-30T03:46:00.000-07:00

Menuju Kesalehan Otentik

Oleh Haedar Nashir

Tuhan memberi apresiasi yang luar biasa bagi umat yang beribadah puasa pada bulan Ramadhan.

Pada bulan penuh berkah itu Allah mengampuni dosa dan menganugerahkan pahala spesial bagi orang-orang yang berpuasa. Di surga Tuhan bahkan menyediakan pintu Ar-Rayân khusus bagi mereka yang berpuasa.

Jika demikian tinggi penghormatan Allah terhadap mereka yang berpuasa, lalu bagaimana menjadikan ibadah ini agar benar-benar sesuai harapan Tuhan? Nabi bersabda, banyak orang yang berpuasa hasilnya sekadar lapar dan dahaga. Artinya harus ada proses transformasional yang radikal jika puasa diproyeksikan sebagai ibadah yang spesial di haribaan Tuhan.

”Mi’raj Ruhaniah”

Para ulama menyebut puasa sebagai riyadhah sanawiyah, yakni proses olah jiwa tahunan menuju pencerahan rohani. Sebagai riyadhah, puasa harus menjadi mi’raj ruhaniah, yakni ikhtiar naik tangga spiritual ke puncak tertinggi melampaui proses syariat menuju hakikat dan makrifat. Dari tahun ke tahun harus terjadi kenaikan tingkat rohani manusia Muslim yang berpuasa hingga ke puncak tertinggi (sidrat al-muntaha) dalam membangun ketakwaan diri yang sejati.

Dalam melakukan mi’raj ruhaniah tiap Muslim yang berpuasa dituntut melakukan ”pembakaran diri” (ramadhan artinya bulan paling panas) atas segala sangkar besi egoisme. Membakar egoisme diri dari sikap arogan, rakus, dengki, dendam, dan merasa paling digdaya sendiri. Membakar ego kelompok yang membangun benteng sosial bahwa golongannya paling bersih, benar, hebat, dan pembela rakyat sambil menegasikan yang lain.

Puasa sebagai mi’raj ruhaniah mampu melewati fase dari puasa biasa (khusus) menuju khawwas al-khawwas (superspesial), yang mampu keluar dari jerat rukun formal ke fase esensi yang substansial. Fase ketika puasa berbuah takwa dan ketakwaan melahirkan transformasi kehidupan yang sarat makna dan membuahkan kemaslahatan kehidupan.

Puasa hakiki justru sebagai prosesi ibadah yang mendekonstruksi tatanan perilaku yang buruk ke perilaku baru yang bersifat mencerahkan. Nabi dengan retoris menawarkan seonggok roti kepada seorang perempuan yang sedang membentak sahayanya, padahal saat itu sedang berpuasa. ”Aku berpuasa ya Rasulullah, mengapa engkau beri sepotong roti?” Nabi menjawab, rubba min shaim laisa min siyamihi ila al-ju’ wa al-athas, banyak orang berpuasa, tetapi hasilnya tiada lain sekadar lapar dan dahaga.

Puasa sebagai wahana mi’raj ruhaniah akan menjadi wahana pembebasan diri. Agar setiap Muslim tidak diperbudak oleh harta, ego, syahwat biologis, dan kuasa. Keberhasilan menahan diri dari makan, minum, dan nafsu biologis menunjukkan ketangguhan diri dalam menjaga eksistensi kemanusiaan selaku khalifah di muka bumi.

Otentisitas kesalehan

Puasa sebagai mi’raj ruhaniah diproyeksikan untuk meraih tangga ketakwaan. Ketakwaan adalah konsistensi dalam menjalankan perintah Tuhan, menjauhi segala larangan-Nya, dan melahirkan serba kebaikan dalam kehidupan di muka bumi. Ketakwaan yang ingin dicapai setiap Muslim yang berpuasa adalah akumulasi seluruh sifat baik dan kebajikan manusia dalam wujud manusia shalih (al-mushlihun).

Manusia yang shalih adalah sosok insan yang berjiwa fitri (bersih, suci) dalam makna yang sebenarnya. Itulah kesalehan otentik. Sosok orang baik secara lahir dan batin tanpa dibuat-buat. Perbuatan baiknya bukan hanya melahirkan kebaikan bagi dirinya, lebih penting lagi terhadap sesama dan dunia kehidupan. Kebaikannya bukan hanya saat berhubungan dengan Tuhan dalam relasi habl min Allah, sekaligus dalam membangun relasi kemanusiaan sejagat dalam poros habl min al-nas.

Kesalihan otentik melahirkan manusia- manusia Muslim yang bersikap jujur, bukan pendusta dan penuh topeng. Orang yang sedang berpuasa tidak akan diketahui kapan dia tetap berpuasa dan kapan berbuka. Inilah puasa sebagai pusat pelatihan kejujuran. Kesalehan dan kejujuran yang otentik tidak akan melahirkan sosok inkonsistensi dan sikap semuci. Tangan dengan mudah menunjuk ke setiap orang dengan sikap paling suci dan Islami, tetapi dalam praktik jauh panggang dari api. Kesalehan pun dikomoditaskan ke ruang publik dalam klaim paling bersih. Padahal, kearifan sufisme mengajarkan khaira juhd ihfa al-juhd, sebaik-baik zuhud (kesalihan hidup) adalah yang tidak ditampak-tampakkan kepada orang lain.

Puasa dengan kesalihan otentik tidak akan melahirkan pengikut agama yang paling merasa benar dalam perangai true believers (peyakin fanatik buta), yakni sosok-sosok yang menisbahkan diri seolah penjaga utama pintu kebenaran agama secara absolut, yang setiap napasnya memelototi keberagamaan orang lain. Dirinya yang paling dekat dengan Tuhan dan kebenaran, yang lain sekadar penumpang. Dari hari ke hari mendakwa keberagamaan dan cara hidup orang lain dengan takaran keyakinan dan paham sendiri.

Sebagai ”junnah”

Puasa akan mendorong setiap Muslim membongkar sangkar besi egoisme diri dalam beragama. Banyak orang membangun kedekatan dengan Tuhan (taqarrub ila Allah), tetapi gagal membangun relasi kemanusiaan dan bermuamalah. Bertindak teror dan kekerasan atas nama Tuhan dan agama merupakan contoh kegagalan dalam memaknai relasi ketuhanan dan kemanusiaan yang fitri itu.

Nabi melukiskan puasa sebagai junnah (perisai diri), jalan rohani membangun ketahanan diri dalam menjaga konsistensi sikap yang otentik. Bagaimana lisan sejalan dengan tindakan. Bagaimana tahan banting dari segala godaan hidup yang merusak. Orang akan bertanya, di mana letak ibadah puasa, haji, shalat, dan sebagainya manakala di negeri berpenduduk mayoritas Muslim ini masih banyak orang berbuat korupsi, skandal moral, jualan manusia, merusak alam, dan perangai buruk lainnya.

Puasa sebagai bukti mi’raj ruhaniah dan ikhtiar membentuk kesalihan otentik dapat dijadikan sebagai transformasi sosial untuk merajut hubungan kemanusiaan yang damai dan harmoni. Puasa harus dijadikan wahana membangun kesalehan individual yang berbanding lurus dengan kesalihan sosial. Mereka yang berhasil dalam puasa tidak akan pernah bertindak anarki dan menebar kekerasan, apalagi atas nama agama. Ketika ada yang mencerca dan menebar benih permusuhan, seorang yang berpuasa diajarkan kearifan menahan diri dengan menyatakan, ”Aku sedang berpuasa.”

Haedar Nashir Ketua PP Muhammadiyah

Abu Dzar Al Gifari (wafat 32 H/652 M)

2008-08-26T16:20:00.001-07:00

Beliau ini adalah seorang sahabat yang masuk Islam dari sejak dini. Semasa Jahiliah beliau ini telah melarang minum khamar dan beliau tidak pernah ikut menyembah berhala oleh sebab itu beliau terkenal orang takwa. Dia selalu mengajak fakir miskin agar integrasi dengan orang kaya. Beliau ini mengikuti penaklukan Baitulmakdis bersamakhalifah Umar bin Khatab. Rasulullah pernah bersabda tentang beliau “semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepada Abu Zar, yang hidup menyendiri, mati menyendiri dan akan dibangkitkan sendiri pula”

Meski tak sepopuler sahabat-sahabat besar seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, namun sosoknya tak dapat dilepaskan sebagai tokoh yang paling giat menerapkan prinsip egaliter, kesetaraan dalam hal membelanjakan harta di jalan Allah. Ditentangnya semua orang yang cenderung memupuk harta untuk kepentingan pribadi, termasuk sahabat-sahabatnya sendiri.

Di masa Khalifah Utsman, pendapat kerasnya tentang gejala nepotisme dan penumpukan harta yang terjadi di kalangan Quraisy membuat ia dikecam banyak pihak. Sikap serupa ia tunjukkan kepada pemerintahan Muawiyah yang menjadi gubernur Syiria. Baginya, adalah kewajiban setiap muslim sejati menyalurkan kelebihan hartanya kepada saudara-saudaranya yang miskin.

Kepada Muawiyah yang membangun istana hijaunya atau Istana Al Khizra, abu Dzar menegur, “Kalau Anda membangun istana ini dengan uang negara, berarti Anda telah menyalahgunakan uang negara. Kalau Anda membangunnya dengan uang Anda sendiri berarti Anda telah berlaku boros,” katanya. Muawiyah hanya terdiam mendengar teguran sahabatnya ini.

Dukungannya kepada semangat solidaritas sosial, kepedulian kalangan berpunya kepada kaum miskin, bukan hanya dalam ucapan. Seluruh sikap hidupnya ia tunjukkan kepada upaya penumbuhan semangat tersebut. Sikap wara’ dan zuhud selalu jadi perilaku hidupnya. Sikapnya inilah yang dipuji Rasulullah . Saat Rasul akan berpulang, Abu Dzar dipanggilnya. Sambil memeluk Abu Dzar, Nabi berkata “Abu Dzar akan tetap sama sepanjang hidupnya. Dia tidak akan berubah walaupun aku meninggal nanti.” Ucapan Nabi ternyata benar. Hingga akhir hayatnya kemudian, Abu Dzar tetap dalam kesederhanaan dan sangat shaleh.

Abu Dzar terlahir dengan nama Jundab. Dulu, ia adalah seorang perampok yang mewarisi karir orang tuanya selaku pimpinan besar perampok kafilah yang melaui jalur itu. Teror di wilayah sekitar jalur perdagangan itu selalu dilakukannya untuk mendapatkan harta dengan cara mudah. Hidupnya penuh dengan kejahatan dan kekerasan. Siapa pun di tanah Arab masa itu tahu, jalur perdagangan Mekkah-Syiria dikuasai perampok suku Ghiffar, sukunya.

Namun begitu, hati kecil Abu Dzar sesungguhnya tak menerimanya. Pergolakan batin membuatnya sangat menyesali perbuatan buruk tersebut. Akhirnya ia melepaskan semua jabatan dan kekayaan yang dimilikinya. Kaumnya pun diserunya untuk berhenti merampok. Tindakannya itu menimbulkan amarah sukunya. Abu Dzar akhirnya hijrah ke Nejed bersama ibu dan saudara laki-lakinya, Anis, dan menetap di kediaman pamannya.

Di tempat ini pun ia tidak lama. Ide-idenya yang revolusioner berkait dengan sikap hidup tak mengabaikan sesama dan mendistribusikan sebagian harta yang dimiliki, menimbulkan kebencian orang-orang sesuku. Ia pun diadukan kepada pamannya. Kembali Abu Dzar hijrah ke kampung dekat Mekkah. Di tempat inilah ia mendapat kabar dari Anis, tentang kehadiran Rasulullah dengan ajaran Islam.

Abu Dzar segera menemui Rasulullah . Melihat ajarannya yang sejalan dengan sikap hidupnya selama ini, akhirnya ia pun masuk Islam. Tanpa ragu-ragu, ia memproklamirkan keislamannya di depan Ka’bah, saat semua orang masih merahasiakan karena khawatir akan akibatnya. Tentu saja pernyataan ini menimbulkan amarah warga Mekkah. Ia pun dipukuli dan hampir saja terbunuh bila Abbas, paman Rasulullah , tidak melerai dan mengingatkan warga Mekkah bahwa Abu Dzar adalah warga Ghiffar yang akan menuntut balas jika mereka membunuhnya.

Sejak itu, Abu Dzar menghabiskan hari-harinya untuk mencapai kejayaan Islam. Tugas pertama yang diembankan Rasul di pundaknya adalah mengajarkan Islam di kalangan sukunya. Ternyata, bukan hanya ibu dan saudaranya, namun hampir seluruh kaumnya yang suka merampok pun akhirnya masuk Islam. Sikap hidupnya yang menentang keras segala bentuk penumpukkan harta, ia sampaikan juga kepada mereka. Namun, tak semua menyukai tindakannya itu. Di masa Khalifah Utsman, ia mendapat kecaman dari kaum Quraisy, termasuk salah satu tokohnya, Muawiyah bin Abu sufyan.

Suatu kali pernah Muawiyah yang kala itu menjadi Gubernur Syiria, mengatur perdebatan antara Abu Dzar dengan para ahli tentang sikap hidupnya. Tujuannya agar Abu Dzar membolehkan umat menumpuk kekayaannya. Namun, usaha itu tak menggoyahkan keteguhan pandangannya. Karena jengkel, Muawiyah melaporkan kepada Khalifah Utsman ihwal Abu Dzar. Khalifah segera memanggil Abu Dzar. Memenuhi panggilan Khalifah, Abu Dzar mendapat sambutan hangat di Madinah. Namun, ia pun tak kerasan tinggal di kota Nabi tersebut karena orang-orang kaya di kota itu pun tak menyukai seruannya utnuk pemerataan kekayaan. Akhirnya Utsman meminta Abu Dzar meninggalkan Madinah dan tinggal di Rabza, sebuah kampung kecil di jalur jalan kafilah Irak Madinah.

Di kampung inilah Abu Dzar wafat karena usia lanjut pada 8 Dzulhijjah 32 Hijriyah. Jasadnya terbaring di jalur kafilah itu hanya ditunggui jandanya. Hampir saja tak ada yang menguburkan sahabat Rasulullah ini bila tak ada kafilah haji yang menuju Mekkah. Kafilah haji itu segera berhenti dan menshalati jenazah dengan imam Abdullah ibn Masud, seorang sarjana Islam terkemuka masa itu.

Kasus Ijtihad 'Umar Ibn Al-Khattab (1/4)

2008-08-26T16:13:00.001-07:00

Pertimbangan Kemaslahatan Dalam Menangkap
Makna dan Semangat Ketentuan Keagamaan:

Berkaitan erat dengan pokok pembahasan tentang reaktualisasi ajaran-ajaran agama yang dibawakan oleh Bapak Munawir Syadzali ialah persoalan pertimbangan kemaslahatan atau kepentingan umum dalam usaha menangkap makna dan semangat berbagai ketentuan keagamaan. Pertimbangan itu terlebih lagi berlaku berkenaan dengan ketentuan agama yang tercakup dalam pengertian istilah "syari'at" sebagai hal yang mengarah kepada sistem hukum dalam masyarakat.

Dalam teori-teori dan metode baku pemahaman agama, hal tersebut dituangkan dalam konsep-konsep tentang istihsan (mencari kebaikan), istislah (mencari kemaslahatan), dalam hal ini kebaikan atau kemaslahatan umum (al-maslahat al-'ammah, al-maslahat al-mursalah) disebut juga sebagai keperluan atas kepentingan umum (umum al-balwa).

Contoh klasik untuk tindakan mempertimbangkan kepentingan umum dalam menangkap makna semangat agama itu ialah yang dilakukan oleh Khalifah II, 'Umar ibn al-Khattab r.a., berkenaan dengan masalah tanah-tanah pertanian berserta garapan-garapannya yang baru dibebaskan oleh tentara Muslim di negeri Syam (Syria Raya, meliputi keseluruhan kawasan pantai timur Laut Tengah), Irak, Persia dan Mesir.

Pendirian 'Umar untuk mendahulukan pertimbangan tentang kepentingan umum yang menyeluruh, baik secara ruang (meliputi semua orang di semua tempat) maupun waktu (mencakup generasi sekarang dan masa datang) mula-mula mendapat tantangan hebat dari para sahabat Nabi, dipelopori antara lain oleh 'Abd al-Rahman ibn Awf dan Bilal (bekas muazin yang sangat disayangi Nabi). Mereka ini berpegang teguh kepada beberapa ketentuan (lahir) di beberapa tempat dalam al-Qur'an dan dalam Sunnah atau praktek Nabi pada peristiwa pembebasan Khaybar (sebuah kota oase beberapa ratus kilometer utara Madinah), dari sekelompok orang Yahudi yang berkhianat. Tetapi, sebaliknya, sejak dari semula para sahabat Nabi yang lain, termasuk tokoh-tokoh seperti 'Utsman ibn 'Affan dan 'Ali ibn Abi Talib (kedua-duanya kelak menjadi Khalifah, berturut-turut yang ketiga dan keempat), sepenuhnya menyetujui pendapat 'Umar dan sepenuhnya mendukung pelaksanaannya.

Pertikaian pendapat itu berlangsung panas selama berhari-hari di Madinah, sampai akhirnya dimenangkan oleh 'Umar dan kawan-kawan dengan argumen-argumen yang tepat, juga berdasarkan ketentuan-ketentuan Kitab Suci al-Qur' an.

Dalam banyak hal 'Umar memang dikenal sebagai tokoh yang sangat bijaksana dan kreatif, bahkan jenius, tetapi juga penuh kontroversi. Tidak semua orang setuju dengan 'Umar, dari dahulu sampai sekarang. Kaum Syi'ah, misalnya, menolak keras ketokohan 'Umar, khususnya kalangan ekstrim (al-ghulat) dari mereka. Yang moderat pun masih melihat pada 'Umar hal-hal yang "menyimpang" dari agama. Atau, seperti dikatakan oleh seorang tokoh 'ulama Syi'ah, Muhammad al-Husayn Al Kashif al-Ghita', banyak tindakan 'Umar, seperti dalam kasus ia melarang nikah mut'ah, adalah semata-mata tindakan sosial-politik, yang tidak ada sangkut pautnya dengan bukan keagamaan (madaniyyan la diniyyan).[1]

Untuk memperoleh gambaran yang hidup dan langsung tentang ijtihad 'Umar dan kemelut yang ditimbulkannya di Madinah selama berhari-hari itu, di bawah ini disajikan terjemahan dari dua penuturan oleh dua orang ahli. Tanpa membuat teori yang abstrak, dari kedua penuturan itu dapat kita tarik inspirasi untuk melihat dan memecahkan berbagai masalah kita sendiri sekarang, sesuai dengan tuntutan ruang dan waktu, sama dengan tantangan yang dihadapi dan diselesaikan oleh 'Umar.

Yang pertama dari kedua penuturan itu berjudul Dari Celah Fiqh 'Umar di Bidang Ekonomi dan Keuangan, oleh: al-Ustadh al-Bahi al-Khuli,[2] sebagai berikut:

Berita-berita telah sampai kepada 'Umar r.a. dengan membawa kabar gembira tentang telah terbebaskannya Syam, Irak dan negeri Khusru (Persia), dan ia mendapati dirinya berhadapan dengan persoalan ekonomi yang rumit ... Harta benda musuh, yang terdiri dari emas, perak, kuda dan ternak telah jatuh sebagai harta rampasan perang (ghanimah) di tangan bala tentara yang menang dengan pertolongan Allah ... Dan tanah-tanah pertanian mereka pun termasuk dalam penguasaan tentara itu.

Berkenaan dengan harta (yang bergerak) maka 'Umar telah melaksanakan hukum Allah mengenainya. Dia ambil seperlimanya, dan membagi-bagikan empat perlima lainnya kepada masing-masing anggota tentara sebagai pelaksanaan firman Allah Ta'ala, "Dan ketahuilah olehmu sekalian bahwa apa pun yang kamu peroleh sebagai rampasan perang dari sesuatu (harta kekayaan) itu maka seperlimanya adalah untuk Allah dan untuk Rasul, kaum kerabat (dari Nabi), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibn al-sabil (orang terlantar di perjalanan), jika kamu sekalian benar-benar beriman kepada Allah dan kepada apa yang telah Kami turunkan (al-Qur'an) atas hamba Kami (Muhammad) pada hari penentuan, yaitu hari ketika kedua golongan manusia (Muslim dan Musyrik) bertemu (dalam peperangan, yakni, Perang Badar). Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."[3]

Tetapi berkenaan dengan tanah-tanah pertanian itu, 'Umar berpendapat lain... Pendiriannya ialah bahwa tanah-tanah itu harus disita, dan tidak dibagi-bagikan, lalu dibiarkan seolah-olah tanah-tanah itu kepunyaan negara di tangan para pemilik (aslinya setempat) yang lama, kemudian mereka ini dikenakan pajak (kharaj), dan hasil pajak itu dibagi-bagikan kepada keseluruhan orang-orang Muslim setelah disisihkan daripada gaji tentara yang ditempatkan di pos-pos pertahanan (al-thughur, seperti Basrah dan Kufah di Irak) dan negeri-negeri yang terbebaskan.

Tetapi kebanyakan para sahabat menolak kecuali jika tanah-tanah itu dibagikan di antara mereka karena tanah-tanah itu adalah harta-kekayaan yang dikaruniakan Allah sebagai rampasan (fay') kepada mereka.

Adapun titik pandangan 'Umar ialah bahwa negeri-negeri yang dibebaskan itu memerlukan tentara pendudukan yang tinggal di sana, dan tentara itu tentulah memerlukan ongkos. Maka jika tanah-tanah pertanian itu habis dibagi-bagi, lalu bagaimana tentara pendudukan itu mendapatkan logistik mereka?' ... Demikian itu, ditambah lagi bahwa Allah tidak menghendaki harta kekayaan hanya berkisar atau menjadi sumber rejeki kaum kaya saja. Jika habis dibagi-bagi tanah-tanah pertanian yang luas di Syam, Mesir, Irak dan Persia kepada beberapa ribu sahabat, maka menumpuklah kekayaan di tangan mereka, dan tidak lagi tersisa sesuatu apa pun untuk mereka yang masuk Islam kelak kemudian hari sesudah itu. Sehingga terjadilah adanya kekayaan yang melimpah di satu pihak, dan kebutuhan (kemiskinan) yang mendesak di pihak lain ... Itulah keadaan yang hati nurani 'Umar tidak bisa menerimanya.

Tetapi dalil dari Kitab dan Sunnah berada di pihak mereka yang menentang pendapat 'Umar, yang terdiri dari mereka yang menghendaki kekayaan yang memang halal dan telah dikaruniakan Tuhan kepada mereka itu.

Mereka ini mengajukan argumen kepadanya bahwa harta kekayaan itu adalah fay' (jenis harta yang diperoleh dari peperangan), dan tanah rampasan serupa itu telah pernah dibagi-bagikan Rasul 'alayhi al-salam sebelumnya, dan beliau (Rasul) tidak pernah melakukan sesuatu seperti yang ingin dilakukan 'Umar. Terutama Bilal r.a. sangat keras terhadap 'Umar, dan mempelopori gerakan oposisi sehingga menyesakkan dada 'Umar dan menyusahkannya, sehingga karena susah dan sedihnya itu 'Umar mengangkat kedua tangannya kepada Tuhan dan berseru, "Oh Tuhan, lindungilah aku dari Bilal dan kawan-kawan." Akhirnya memang Tuhan melindunginya dari Bilal dan kawan-kawan dengan paham keagamaannya yang mendalam, yang meneranginya dengan suatu cahaya dari celah baris-baris dalam Kitab Suci, dan dengan argumen yang unggul, yang semua golongan tunduk kepada kekuatannya.

Begitulah 'Umar yang suatu saat berkata kepada sahabat-sahabatnya yang hadir bahwa Sa'd ibn Abi Waqqas menulis surat kepadanya dari Irak bahwa masyarakat (tentara Muslim) yang ada bersama dia telah memintanya untuk membagi-bagi harta rampasan di antara mereka dan tanah-tanah pertanian yang dikaruniakan Allah kepada mereka sebagai rampasan juga. (Kemudian terjadi dialog berikut):

Sekelompok dari mereka berkata: "Tulis surat kepadanya dan hendaknya ia membagi-bagikan tanah itu antara mereka."

'Umar: "Lalu bagaimana dengan orang-orang Muslim yang datang kemudian sesudah itu, yang akan mendapati tanah-tanah telah habis terbagi-bagikan, terwariskan dari orang-orang tua serta telah terkuasai?... Ini bukanlah pendapat yang benar."

'Abd al-Rahman ibn 'Awf: "Lalu apa pendapat yang benar?... Tanah-tanah itu tidak lain daripada sesuatu yang dikaruniakan Tuhan kepada mereka sebagai rampasan!" 'Umar: "Memang seperti yang kau katakan ... Tapi aku tidak melihatnya begitu ... Demi Tuhan, tiada lagi suatu negeri akan dibebaskan sesudahku melainkan mungkin akan menjadi beban atas orang-orang Muslim ... Jika tanah-tanah pertanian di Irak dan Syam dibagi-bagikan, maka dengan apa biaya pos-pos pertahanan ditutup, dan apa yang tersisa bagi anak turun dan para janda di negeri ini dan di tempat lain dari kalangan penduduk Syam dan Irak?"

Orang banyak: "Bagaimana mungkin sesuatu yang dikaruniakan Tuhan kepada kami sebagai harta rampasan dengan perantaraan pedang-pedang kami akan engkau serahkan kepada kaum yang belum ada dan belum bersaksi, serta kepada anak-cucu mereka turun-temurun yang belum ada?"

'Umar (dalam keadaan bingung dan termangu): "Ini adalah suatu pendapat."

Orang banyak: "Bermusyawarahlah"

Maka 'Umar pun bermusyawarah dengan kaum Muhajirin yang terkemuka, yang memiliki kepeloporan dan keperintisan yang mendalam dalam Islam:

'Abd al-Rahman ibn 'Awf: "Aku berpendapat hendaknya kau bagi-bagikan kepada mereka itu hak-hak mereka."

'Ali ibn Abi Talib: "Tapi pendapat yang benar ialah pendapatmu, wahai Amir al-Mu'minin!"

Al-Zubayr ibn al-'Awwam: "Tidak! Sebaliknya, apa yang dikaruniakan Tuhan kepada kita sebagai rampasan dengan pedang kita itu harus dibagi-bagi."

'Utsman ibn 'Affan: "Pendapat yang benar ialah yang dikemukakan 'Umar."

Bilal: "Tidak! Demi Tuhan, sebaliknya kita harus melaksanakan hukum Tuhan terhadap harta yang dikaruniakan sebagai rampasan kepada hamba-hambaNya yang beriman."

Talhah: "Aku berpendapat bahwa yang benar ialah yang dianut 'Umar."

Al-Zubayr: "Ke mana kalian, wahai kaum, hendak pergi dari Kitab Allah?"

'Abd Allah ibn 'Umar: "Teruskan, wahai Amir al-Mu'minin, dengan pendapatmu itu. Sebab aku harap bahwa di situ ada kebaikan bagi umat ini."

Bilal (berteriak dan marah): "Demi Tuhan, tidak berlaku di umat ini kecuali apa yang telah ditentukan Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya s.a.w."

'Umar (dalam keadaan sesak dada dan sedih): "Oh Tuhan, lindungilah aku dari Bilal dan kawan-kawan."

Kasus Ijtihad 'Umar Ibn Al-Khattab (2/4)

2008-08-26T16:11:00.000-07:00

Pertimbangan Kemaslahatan Dalam
Menangkap Makna dan Semangat Ketentuan Keagamaan (2)

Pertengkaran itu memuncak selama tiga hari, dan kegaduhan orang banyak sekitar masalah itu pun menjadi-jadi. 'Umar berpikir untuk memperluas musyawarahnya keluar kalangan Muhajirin sehingga mencakup para pemuka Ansar (Ansar), dan dipanggillah oleh Umar sepuluh orang dari mereka, lima orang dari suku al-Aws dan lima orang dari suku al-Khazraj, kemudian ia berpidato di depan mereka dengan pernyataan yang indah dan bijaksana ini: ('Umar membaca hamdalah dan memuji Tuhan sesuai dengan yang patut bagi-Nya, kemudian berkata),

"Aku tidak bermaksud mengejutkan kalian kecuali hendaknya kalian menyertaiku dalam amanat mengenai urusan kalian yang dibebankan kepadaku. Sebab aku hanyalah salah seorang saja dari antara kalian ... Dan kalian hari ini hendaknya membuat keputusan dengan benar-siapa saja yang hendak berbeda pendapat denganku, silakan ia berbeda, dan siapa saja yang hendak bersepakat denganku, silakan ia bersepakat ... Aku tidaklah ingin kalian mengikuti begitu saja hal yang menjadi kecenderunganku ini ... Di tangan kalian ada Kitab Allah yang menyatakan kebenaran ... Dan demi Tuhan, kalau aku pernah menyatakan suatu perkara yang kuinginkan, aku tidak menginginkannya kecuali kebenaran."

Kaum Ansar: "Bicaralah, dan kami semua akan mendengarkan, wahai Amir al-Mu'minin."

'Umar: "Kalian telah mendengar pembicaraan mereka, kelompok yang menuduhku berbuat zalim berkenaan dengan hak-hak mereka. Aku benar-benar berlindung kepada Allah dari melakukan kezaliman ... Jika aku telah berbuat zalim kepada mereka berkenaan dengan sesuatu yang menjadi milik mereka dan aku memberikannya kepada orang lain, maka benar-benar telah celakalah diriku ... Tetapi aku melihat bahwa tidak ada lagi sesuatu (negeri) yang dibebaskan sesudah negeri Khusru (Persia), dan Allah pun telah merampas untuk kita harta kekayaan mereka dan tanah-tanah pertanian mereka. Maka aku bagi-bagikanlah semua kekayaan (yang bergerak) kepada mereka yang berhak, kemudian aku ambil seperlimanya, dan aku atur menurut aturan tertentu, dan aku sepenuhnya bertanggungjawab atas pengaturan itu ... Tetapi aku berpendapat untuk menguasai tanah-tanah pertanian dan aku kenakan pajak atas para penggarapnya, dan mereka berkewajiban membayar jizyah sebagai fay' untuk orang-orang Muslim, untuk tentara yang berperang serta anak turun mereka, dan untuk generasi yang datang kemudian ... Tahukah kalian pos-pos pertahanan itu? Di sana harus ada orang-orang yang tinggal menetap. Tahukah kalian, negeri-negeri besar seperti Syam, al-Jazirah (Lembah Mesopotamia), Kufah, Basrah dan Mesir? Semuanya itu harus diisi dengan tentara dan disediakan perbekalan untuk mereka. Dari mana mereka mendapat perbekalan itu jika semua tanah pertanian telah habis dibagi-bagi?"

Semua yang hadir: "Pendapat yang benar ialah pendapatmu. Alangkah baiknya apa yang kau katakan dan lihat itu. Jika pos-pos pertahanan dan kota-kota itu tidak diisi dengan personil-personil, serta disediakan bagi mereka perbekalan mereka, maka tentulah kaum kafir akan kembali ke kota-kota mereka."

Kemudian terlintas dalam benak 'Umar suatu cahaya seperti biasanya jika kebenaran datang ke lisan dan hatinya, lalu berkata:

"Sungguh telah kudapatkan argumen dalam Kitab Allah,

'Sesuatu apa pun yang dikaruniakan Allah sebagai harta rampasan untuk Rasul-Nya dari penduduk negeri-negeri (yang dibebaskan) adalah milik Allah, Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang terlantar dalam perjalanan, agar supaya tidak berkisar diantara orang-orang kaya saja dari kamu. Maka apa pun yang diberikan Rasul kepadamu sekalian hendaklah kamu ambil, dan apa pun yang Rasul melarangnya untuk kamu hendaklah kamu hentikan. Dan bertaqwalah kamu sekalian kepada Allah, sesungguhnya Allah itu keras dalam siksaan.'"

"Selanjutnya," kata 'Umar, "Allah berfirman,

'Dan bagi orang-orang miskin dari kalangan Muhajirin yang diusir dari rumah-rumah dan harta kekayaan mereka, guna mencari kemurahan Allah dan Ridla-Nya, serta membantu Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar.'"

"Kemudian," kata 'Umar lagi, "Allah tidak rela sebelum Dia mengikutsertakan orang-orang lain dan berfirman,

'Dan mereka (kaum Ansar) yang telah bertempattinggal di negeri (Madinah) serta beriman sebelum (datang) mereka (kaum Muhajirin); mereka itu mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, dan tidak mendapati dalam dada mereka keinginan terhadap apa yang diberikan kepada orang-orang yang berhijrah itu, bahkan mereka lebih mementingkan orang-orang yang berhijrah itu daripada diri mereka sendiri meskipun kesusahan ada pada mereka. Barangsiapa yang terhindar dari kekikiran dirinya sendiri, maka mereka itulah orang-orang yang bahagia.'"

"Firman ini," jelas 'Umar, adalah khusus tentang kaum Ansar. Kemudian Allah tidak rela sebelum menyertakan bersama mereka itu orang-orang lain (dari generasi mendatang), dan berfirman,

'Dan orang-orang yang muncul sesudah mereka (Muhajirin dan Ansar) itu semuanya berdo'a: 'Oh Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam beriman, dan janganlah ditumbuhkan dalam hati kami perasaan dengki kepada sekalian mereka yang beriman itu. Oh Tuhan, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun dan Maha Penyayang.'"[4]

"Ayat ini," kata 'Umar, "secara umum berlaku untuk semua orang yang muncul sesudah mereka (kaum Muhajirin dan Ansar) itu, sehingga harta rampasan (fay') adalah untuk mereka semua. Maka bagaimana mungkin kita akan membagi-baginya untuk mereka (tentara yang berperang saja), dan kita tinggalkan mereka yang datang belakangan tanpa bagian? Kini menjadi jelas bagiku perkara yang sebenarnya." (Demikian 'Umar).

Para pembahas dapat menarik kesimpulan dari pendirian 'Umar itu tentang banyak hukum sosial dan ekonomi. Di situ kita dapat melihat 'Umar sangat cermat memperhatikan agar harta kekayaan tidak menumpuk hanya di tangan sekelompok orang-orang kaya saja. Sebab penyerahan pemilikan atas berpuluh-puluh juta hektar tanah pertanian di Irak, Syam, Persia dan Mesir kepada sekelompok tentara dan bawahannya akan membentuk sejumlah orang kaya yang pada mereka terdapat harta benda melimpah ruah, dengan peredarannya pun terpusat kepada mereka saja. Hal itu akan membawa dampak sosial dan moral yang akibatnya tidak terpuji.

Di dalamnya kita melihat 'Umar memandang harta sebagai hak semua orang dan menempuh kebijaksanaan yang memperhitungkan kemaslahatan generasi mendatang. Itu adalah pandangan yang cermat dan mendalam, yang dalam al-Qur'an diketemukan sandaran yang sangat kuat.

Di dalamnya juga terdapat tindakan sejenis nasionalisasi tanah-tanah pertanian atau yang mendekati itu, yaitu ketika ia mencegah sekelompok orang-orang Muslim sezamannya dari menguasai tanah-tanah yang dikaruniakan Tuhan sebagai harta rampasan (fay'), dan ia tidak bergeser dari pendapatnya untuk menjadikan tanah-tanah itu milik negara, yang dari hasil pajaknya ia membuat anggaran untuk tentara, dan dengan hasil itu pula ia menanggulangi kesulitan-kesulitan di masa depan.

Di dalamnya juga terdapat banyak hal yang lain, berupa pandangan-pandangan finansial dan ekonomi yang menunjukkan luasnya ufuk dan keluwesan pemikiran serta daya cakup Islam yang hanif (secara alami selalu mencari yang benar dan baik) terhadap masalah-masalah yang pelik ... Semoga Allah memberi kita petunjuk untuk menggali dari agama kita berbagai kekayaan, hal-hal mendasar dan hakiki.

Penuturan kedua berjudul "Bagaimana Para Sahabat Nabi Menggunakan Akal Mereka untuk Memahami al-Qur'an", oleh: Dr Ma'ruf al-Dawalibi:[5]

Barangkali dari antara banyak masalah ijtihad dan kejadian yang mucul di zaman para sahabat setelah wafat Nabi, yang paling menonjol ialah masalah pembagian tanah-tanah (pertanian) yang telah dibebaskan oleh tentara (Islam) melalui peperangan di Irak, Syam (Syria) dan Mesir.

Telah terdapat nas al-Qur'an yang menyebutk.an dengan jelas tanpa kesamaran sedikit pun di dalamnya bahwa seperlima harta rampasan (perang) harus dimasukkan ke bayt al-mal, dan harus diperlakukan sesuai dengan pengarahan yang ditentukan oleh ayat suci. Allah telah berfirman dalam Surah al-Anfal, "Dan ketahuilah olehmu sekalian bahwa apa pun yang kamu rampas (dalam perang) dari sesuatu (harta) maka seperlimanya adalah untuk Allah, Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang terlantar dalam perjalanan (ibn al-sabil)."[6]

Sedangkan yang empat perlima selebihnya maka dibagi sama antara mereka yang merampas (dalam perang) itu, sebagai pengamalan ketentuan yang bisa dipahami dari ayat suci tersebut dan praktek Nabi s.a.w. ketika beliau membagi (tanah pertanian) Khaybar kepada para tentara.

Maka, sebagai pengamalan al-Qur'an dan al-Sunnah, datanglah para perampas (harta rampasan perang) itu kepada 'Umar ibn al-Khaththab, dan meminta agar ia mengambil seperlima daripadanya untuk Allah dan orang-orang yang disebutkan dalam ayat (dimasukkan dalam bayt al-mal), kemudian membagi sisanya kepada mereka yang telah merampasnya dalam perang. (Kemudian terjadi dialog berikut):

Kata 'Umar: "Lalu bagaimana dengan orang-orang Muslim yang datang kemudian? Mereka mendapati tanah-tanah pertanian beserta garapannya telah habis terbagi-bagi, dan telah pula terwariskan turun-temurun dan terkuasai? Itu bukanlah pendapat (yang baik).

'Abd al-Rahman ibn 'Awf, menyanggah 'Umar: "Lalu apa pendapat (yang baik)? Tanah pertanian dan garapannya itu tidak lain adalah harta rampasan yang diberikan Allah kepada mereka!"

'Umar menjawab: "Itu tidak lain adalah katamu sendiri, dan aku tidak berpendapat begitu. Demi Tuhan, tidak akan ada lagi negeri yang dibebaskan sesudahku yang di situ terdapat kekayaan besar, bahkan mungkin akan menjadi beban atas orang-orang Muslim. Jika aku bagi-bagikan tanah-tanah di Irak beserta garapannya, tanah-tanah di Syam beserta garapannya, maka dengan apa pos-pos pertahanan akan dibiayai? Dan apa yang tersisa untuk anak cucu dan janda-janda di negeri itu dan ditempat lain dari kalangan penduduk Syam dan Irak?"

Kasus Ijtihad 'Umar Ibn Al-Khattab (3/4)

2008-08-26T16:10:00.000-07:00

Pertimbangan Kemaslahatan Dalam
Menangkap Makna dan Semangat Ketentuan Keagamaan (3)

Orang pun banyak berkumpul sekitar 'Umar, dan mereka semua berseru; "Apakah engkau akan memberikan sesuatu yang oleh Allah diberikan untuk kami dengan perantaraan pedang-pedang kami kepada kaum yang belum ada dan belum bersaksi? Dan kepada anak-anak mereka itu serta cucu-cucu mereka yang belum ada?"

Namun 'Umar tak bergeming kecuali berkata: "Itulah pendapatku."

Mereka menyahut: "Bermusyawarahlah!"

Maka 'Umar pun bermusyawarah dengan kaum Muhajirin yang terkemuka, dan mereka ini berselisih pendapat. Adapun Abd al-Rahman ibn 'Awf, maka pendapatnya ialah agar diberikan kepada para tentara itu apa yang telah menjadi hak mereka. Sedangkan pendapat 'Utsman, 'Ali, Thalhah dan Ibn 'Umar sama dengan pendapat Umar.

Kemudian 'Umar memanggil sepuluh orang dari golongan Ansar, lima orang dari suku al-Aws dan lima orang dari suku al-Khazraj, terdiri dari para pembesar dan petinggi mereka. Setelah mereka berkumpul, 'Umar membaca hamdalah dan memuji Tuhan, kemudian berkata (penuturan al-Dawalibi ini tidak jauh berbeda dengan al-Khuli di atas):

"Aku tidak bermaksud mengejutkan kalian kecuali hendaknya kalian menyertaiku dalam amanatku dan dalam urusan kalian yang dibebankan kepadaku. Sebab aku hanyalah salah seorang saja dari kalian, dan kalian hari ini hendaknya membuat keputusan dengan benar: siapa saja yang hendak berbeda pendapat dengan aku, silakan ia berbeda, dan siapa saja yang hendak bersepakat dengan aku, silakan ia bersepakat. Aku tidaklah ingin kalian mengikuti begitu saja hal yang menjadi kecenderunganku ini. Di tangan kalian ada Kitab Allah yang menyatakan kebenaran. Dan demi Tuhan, kalau aku pernah menyatakan suatu perkara yang kuinginkan, aku tidak menginginkannya kecuali kebenaran."

Semuanya serentak berkata: "Bicaralah, dan kami semua akan mendengarkan, wahai Amir al-Mu'minin."

Dan mulailah 'Umar berbicara:

"Kalian telah mendengar pembicaraan mereka, kelompok yang menuduh aku berbuat zalim berkenaan dengan hak-hak mereka. Aku benar-benar berlindung kepada Allah dari melakukan kezaliman. Jika aku telah berbuat zalim kepada mereka berkenaan dengan sesuatu yang menjadi milik mereka dan aku berikan kepada orang lain, maka benar-benar telah celakalah diriku. Tetapi aku melihat bahwa tidak ada lagi sesuatu (negeri) yang dibebaskan sesudah negeri Khusru (Raja Persia), dan Allah pun telah merampas untuk kita harta kekayaan mereka dan tanah-tanah pertanian mereka, garapan-garapan mereka, maka aku bagi-bagikanlah semua kekayaan (yang bergerak) kepada mereka yang berhak, kemudian aku ambil seperlimanya, dan aku atur menurut aturan tertentu, dan aku sepenuhnya bertanggung jawab atas pengaturan itu. Tetapi aku berpendapat untuk menguasai tanah-tanah pertanian beserta garapan-garapannya, dan aku terapkan pajak atas para penggarap tanah-tanah itu, dan mereka berkewajiban membayar jizyah sebagai fay' untuk orangorang Muslim, baik yang berperang maupun anak turun mereka, dan untuk generasi yang kemudian. Tahukah kalian pos-pos pertahanan itu? Di sana harus ada orang-orang yang tinggal menetap. Tahukah kalian, kota-kota besar seperti (di) Syam, al-Jazirah (Mesopotamia), Kufah, Basrah dan Mesir? Semuanya itu memerlukan tentara untuk mempertahankan dan biaya besar untuk mereka. Dari mana mereka diberi biaya itu jika semua tanah pertanian dan garapannya telah habis dibagi-bagi?" Serentak semuanya menjawab: "Pendapat yang benar ialah pendapatmu. Alangkah baiknya apa yang kau katakan dan lihat itu. Jika pos-pos pertahanan dan kota-kota itu tidak diisi dengan personil-personil, serta disediakan bagi mereka kebutuhan-kebutuhan mereka, maka tentulah kaum kafir akan kembali ke kota-kota mereka." Kata Mu'adz kepada 'Umar: "Jika engkau sampai membagi-baginya, maka akan terjadilah kekayaan yang amat besar berada di tangan kelompok orang tertentu, kemudian mereka akan mati, lalu harta itu akan bergeser ke tangan satu orang, baik laki-laki atau pun perempuan, dan sesudah mereka itu muncul generasi yang benar-benar melihat adanya kebaikan pada Islam --yaitu mereka mendapati dalam Islam suatu keuntungan-- namun mereka tidak mendapatkan apa-apa. Karena itu carilah sesuatu yang menguntungkan baik generasi pertama maupun generasi akhir."

Sungguh menakjubkan pernyataan Mu'adz itu: Jika tanah-tanah pertanian itu dibagi habis, maka terjadilah kekayaan amat besar pada kelompok tertentu, dan kalau mereka ini semuanya telah tiada, kekayaan itu akan pindah ke tangan satu-dua orang, sehingga orang-orang (dari kalangan penduduk setempat) yang muncul sesudah itu dan memeluk Islam tidak lagi mendapatkan sesuatu apa pun! Alangkah cemerlang pernyataannya itu!

Dengan pernyataannya itu, Mu'adz seolah-olah hendak menentang banyak orang sebagaimana kaum sosialis sekarang menentang para tuan tanah agar jangan sampai tanah yang luas milik Tuhan itu jatuh ke tangan hanya satu-dua orang, baik pria maupun wanita, yang dengan pemilikan tanah itu orang tersebut memetik buah kerja keras sejumlah besar para pekerja petani untuk dinikmati sendiri tanpa disertai kalangan manusia lainnya.

Para sahabat Nabi itu terus melakukan pembicaraan sesama mereka selama beberapa hari. Mereka yang berpendapat harus dibagi-bagi, berargumentasi dengan praktek Nabi s.a.w. dalam membagi-bagikan tanah Khaybar di antara para tentara yang membebaskannya, dan dengan firman Allah, "Ketahuilah bahwa apa pun dari sesuatu (kekayaan) yang kamu rampas dalam peperangan maka seperlimanya adalah untuk Allah, Rasul, para kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang terlantar di perjalanan."[7] Karena ayat itu hanya mengemukakan ketentuan untuk menyisihkan seperlima saja dari kekuasaan para tentara pelaksana rampasan dalam perang dan menyerahkannya kepada bayt al-mal untuk digunakan bagi keperluan pihak-pihak yang berhak yang tersebutkan dalam ayat itu, sedangkan ayat itu tidak memberi ketentuan apa-apa tentang bagian yang empat perlima lagi, maka 'Abd al-Rahman ibn 'Awf berkata kepada 'Umar: "Tanah-tanah pertanian dan garapannya itu tidak lain ialah harta yang dirampaskan oleh Tuhan untuk mereka, yakni harta yang diberikan Tuhan kepada mereka dari musuh."

Sedangkan 'Umar, dalam menjawab 'Abd al-Rahman atas argumennya itu, menyatakan: "Itu tidak lain hanyalah pendapatmu, dan aku tidak berpendapat begitu. Demi Tuhan, tidak ada lagi sesudahku negeri yang dibebaskan yang di situ terdapat kekayaan yang besar, bahkan mungkin akan menjadi beban atas orang-orang Muslim. Maka jika aku bagi habis tanah Irak dan garapannya, juga tanah Syam dan garapannya, maka bagaimana membiayai pos-pos pertahanan? Dan apa yang tersisa untuk anak turun dan janda-janda di negeri itu dan di tempat lain dari kalangan penduduk Syam dan Irak?"

Kasus Ijtihad 'Umar Ibn Al-Khattab (4/4)

2008-08-26T16:09:00.000-07:00

Pertimbangan Kemaslahatan Dalam
Menangkap Makna dan Semangat Ketentuan Keagamaan:

'Umar terus melakukan musyawarah dan pembahasan. Banyak orang berargumentasi untuk melakukan pembagian sesuai dengan pengertian lahir nas-nas, dan 'Umar berargumentasi untuk tidak melakukan pembagian demi kemaslahatan masyarakat Muslim sendiri. Seolah-olah 'Umar membedakan antara apa yang dilaksanakan Nabi s.a.w. di tanah-tanah pertanian Khaybar yang kecil pada permulaan Islam yang dituntut oleh kemaslahatan masyarakat Muslim saat itu tanpa menyimpang daripadanya, dan tanah-tanah pertanian lembah yang subur di Irak, Mesir dan Syam, yang seandainya diterapkan di sana apa yang dipraktekkan Rasulullah di tanah-tanah pertanian Khaybar itu maka tentu masyarakat Muslim akan kehilangan kemaslahatannya.

Orang banyak tetap saja pada pendirian mereka, sampai akhirnya 'Umar datang dan menyatakan: "Aku telah mendapatkan argumentasi terhadap mereka dengan bagian akhir dari ayat-ayat al-Hasyr."

Di situ Tuhan merinci mereka yang berhak atas harta rampasan perang dengan firman-Nya: "Sesuatu (harta kekayaan) yang diberikan Tuhan sebagai rampasan perang untuk Rasul-Nya dari penduduk negeri adalah milik Tuhan, Rasul, para kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibn al-sabil, agar supaya harta itu tidak berkisar di antara orang-orang kaya saja dari antara kamu..." Maksudnya supaya harta rampasan itu tidak berputar di kalangan para orang kaya saja tanpa ikut sertanya para fakir-miskin, sampai dengan firman Allah Ta'ala: "Bagi orang-orang miskin para Muhajirin yang diusir dari rumah-rumah dan harta benda mereka ..." terus ke firman-Nya, "Dan mereka yang telah menetap di negeri (Madinah) dan beriman sebelum (datang) mereka (Muhajirin) itu. . .," serta diakhiri dengan firman, "Dan mereka yang datang sesudah mereka itu ..."[8]

Kemudian kata 'Umar: "Aku tidak melihat ayat ini melainkan meliputi semua orang manusia sampai termasuk pula seorang penggembala kampung Kidd'." Lalu 'Umar berseru kepada orang banyak itu: "Apakah kalian menghendaki datangnya generasi belakangan tanpa mendapatkan sesuatu apa pun? Lalu apa yang tersisa untuk mereka sepeninggal kalian itu? Kalau tidak karena generasi kemudian itu, tidaklah ada suatu negeri yang dibebaskan melainkan pasti aku bagi-bagikan sebagaimana Rasulullah s.a.w. telah membagi-bagikan tanah Khaybar."[9]

Demikianlah 'Umar memutuskan untuk menyita tanah-tanah pertanian itu dan tidak membagi-bagikannya kepada tentara pembebas, dan membiarkan tanah-tanah itu tetap berada di kalangan para penduduk penggarap yang dari hasilnya mereka membayar pajak untuk dibelanjakan bagi kemaslahatan masyarakat Muslim pada umumnya, dan orang-orang Muslim pun kemudian bersepakat dengan 'Umar.

Jelas bahwa tindakan bijaksana dari 'Umar r.a. yang menyimpang dari tindakan Rasulullah s.a.w. bukanlah berarti peniadaan suatu Sunnah yang tetap yang dibawa oleh Nabi s.a.w., melainkan justru berpegang teguh kepada Sunnah itu dengan dalil-dalil berbagai nas yang lain mengikuti kemaslahatan umum. Jika Rasulullah membagi-bagi antara orang-orang Muslim harta rampasan perang yang terdiri dari tanah-tanah pertanian pada waktu itu tanpa menyisakan barang sesuatu untuk generasi yang datang kemudian, maka hal itu ialah karena masalah zaman menghendaki hal demikian sesuai dengan situasi yang ada, khususnya untuk menolong nasib orang-orang miskin Muhajirin dari Makkah yang diusir dari tempat-tempat kediaman dan harta kekayaan mereka. Dan jika 'Umar tidak membagi-bagikannya, maka hal itu pun karena kemaslahatan saat itu, sebagaimana ia sendiri telah menjelaskannya, menghendaki kebijaksanaan demikian itu. '

Itulah sebabnya al-Qadli Abu Yusuf berkata: ''Pendapat yang dianut 'Umar r.a. untuk tidak membagi tanah-tanah pertanian itu antara mereka yang membebaskannya, ketika Tuhan memberinya kearifan tentang apa yang disebutkan dalam Kitab Suci sebagai penjelasan pendapatnya itu, adalah suatu petunjuk dari Tuhan. Pada 'Umar dengan tindakan tersebut --yang di situ terdapat kebaikan pendapatnya-- berupa pengumpulan pajak dan pembagiannya di antara orang-orang Muslim, terkandung kebaikan umum bagi masyarakat mereka. Sebab jika seandainya pendapatan dan kekayaan (negeri) tidak diserahkan kepada manusia (secara umum), maka pos-pos pertahanan tidak lagi terpenuhi kebutuhannya, dan tentara tidak lagi mendapatkan perbekalan untuk melanjutkan perjuangan suci (jihad) mereka.

Demikianlah kedua penuturan tentang ijtihad 'Umar r.a.

Semoga kita dapat belajar dari kearifan tokoh dalam sejarah Islam yang amat menentukan itu, yang sering dikemukakan sebagai tauladan seorang pemimpin dan penguasa yang adil, demokratis dan terbuka.

Ekonomi Islam dan Soal Bunga Bank (2)

2008-08-26T16:08:00.001-07:00

(Bagian Terakhir dari Dua Tulisan)
Oleh Ari A. Perdana

Untuk pinjaman, beberapa bank syariah tidak hanya menentukan nisbah yang ditetapkan sebelumnya, tapi nilainya bahkan bisa lebih tinggi dari bunga pinjaman konvensional. Itu terjadi setelah adanya berbagai biaya dan fee tambahan. Ini tentunya menimbulkan pertanyaan tambahan: seberapa jauh bank syariah konsisten dengan kritiknya terhadap bunga yang dianggap memberatkan dan eksploitatif?

Dari berbagai perdebatan soal ekonomi Islam vs. konvensional (baca: kapitalisme), perbandingan mengenai praktek pembiayaan dan transaksi finansial adalah yang paling sering dibahas. Selain paling sering, perdebatan di ranah ini juga yang paling spesifik dan terstruktur dibandingkan, misalnya, persoalan moralitas dan keadilan.

Hal ini tentunya tidak bisa terlepas dari sejarah ekonomi modern. Penemuan mekanisme pembiayaan transaksi, yang mendorong lahirnya sistem dan lembaga keuangan, adalah hal yang tak terpisahkan dalam kapitalisme. Uang adalah ”darah” perekonomian. Adanya institusi yang kuat untuk mengatur peredaran uang adalah kunci kemajuan perekonomian.

Perbedaan (dan pembedaan) antara sistem keuangan dan perbankan Islam dan konvensional berujung pada satu pertanyaan: apakah bunga halal atau haram (riba)? Perdebatan ini sudah berlangsung lama. Masing-masing pihak–baik yang mengatakan haram atau tidak–punya argumen yang valid. Tulisan ini tidak akan masuk ke ranah fikih perdebatan itu. Tapi, katakanlah bunga bank itu haram. Lalu apa? Solusi apa yang ditawarkan oleh pemikiran ekonomi Islam dalam hal transaksi keuangan?

Menurut para pengusungnya, jawaban Islam adalah bagi hasil dan bagi risiko. Ada tiga skema yang ditawarkan: mudharabah, musyarakah dan murabahah. Dalam skema mudharabah, seorang atau sekelompok investor memercayakan uang mereka pada satu pihak atau lembaga untuk dikelola ke dalam kegiatan yang produktif. Keuntungan dari pengelolaan uang itu akan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Sebaliknya, kerugian yang terjadi juga akan dibagi sesuai perjanjian.

Praktek musyarakah pada dasarnya mirip dengan mudharabah. Bedanya, dalam musyarakah pihak pengelola uang juga ikut menanamkan uangnya. Menurut proponen ekonomi Islam, ada dua hal yang membedakan praktek mudharabah dan musyarakah dengan praktek bunga konvensional. Pertama adalah unsur bagi risiko (risk-sharing). Kedua, besarnya nisbah bagi hasil ditetapkan atas dasar kesepakatan bersama, bukan ditetapkan sebelumnya seperti dalam bunga konvensional.

Model bagi hasil dan bagi risiko memiliki kelebihan. Dalam model ini, pihak yang mengelola dana akan dipaksa untuk melakukan kalkulasi yang matang dalam memilih kegiatan ekonomi untuk dibiayai. Inilah yang menjadi alasan mengapa bank-bank syariah umumnya relatif lebih aman dan sehat. Saat krisis ekonomi menyebabkan kolapsnya sejumlah bank konvensional, bank-bank syariah tidak ikut kolaps, bahkan menjamur setelahnya.

Kritik Konsep Bagi Risiko

Tapi, ada tiga hal yang bisa dikritisi dari konsep ini. Pertama, harus diingat bahwa praktek perbankan yang sehat seperti ini akan bisa terjadi jika skala uang yang berputar relatif kecil. Artinya, untuk tetap sehat dan aman, perbankan syariah memang tak bisa menjadi besar. Konsekuensinya, jika perbankan syariah akan tetap kecil, kemampuannya menjadi penggerak ekonomi juga tidak akan signifikan. Sebaliknya, jika aset dan dana yang dikelola bank syariah jauh lebih besar dari yang ada sekarang, maka kapasitas yang ada sekarang akan terbatas. Bank syariah pun akan dihadapkan pada problem yang sama dengan yang dihadapi perbankan konvensional.

Kedua, seberapa konsisten perbankan syariah menjalankan praktek bagi hasil dan bagi risiko tanpa adanya rasio bagi hasil yang ditetapkan sebelumnya? Jika hal ini dijalankan konsisten, harusnya bank akan memiliki kontrak individual yang berbeda-beda untuk tiap nasabah. Ini bisa dijalankan jika jumlah nasabah yang dikelola relatif sedikit. Jika jumlah nasabahnya banyak, biaya transaksi untuk memberlakukan kontrak spesifik akan makin membengkak, sehingga mungkin sekali tidak efisien bagi pihak bank.

Faktanya, semua bank syariah di Indonesia sekarang ini menetapkan nisbah bagi hasil secara ex-ante, baik untuk simpanan maupun pinjaman. Artinya dalam praktek, bank syariah sebenarnya menerapkan mekanisme yang tidak jauh berbeda dengan bank konvensional yang berdasarkan bunga.

Untuk pinjaman, beberapa bank syariah tidak hanya menentukan nisbah yang ditetapkan sebelumnya, tapi nilainya bahkan bisa lebih tinggi dari bunga pinjaman konvensional. Itu terjadi setelah adanya berbagai biaya dan fee tambahan. Ini tentunya menimbulkan pertanyaan tambahan: seberapa jauh bank syariah konsisten dengan kritiknya terhadap bunga yang dianggap memberatkan dan eksploitatif.

Ketiga, pertanyaan lain adalah ke mana bank syariah memutarkan dana nasabah. Secara prinsip, dana yang dihimpun oleh bank syariah hanya dibenarkan untuk membiayai kegiatan produktif yang halal. Artinya, bank syariah tidak dibenarkan memutar kembali uangnya di kegiatan-kegiatan spekulatif atau menanamkan dananya di investasi berbasiskan bunga.

Seberapa konsisten bank syariah dalam menjalankan usahanya bisa dilihat dari besaran nisbah bagi hasil yang ditawarkan dari waktu ke waktu. Jika bank syariah benar-benar memutar dana nasabah ke kegiatan produktif, kita akan melihat pergerakan nisbah bagi hasil antar waktu yang lebih fluktuatif dari pergerakan bunga konvensional.

Faktanya, merujuk pada statisik bulanan yang dikeluarkan oleh Divisi Syariah Bank Indonesia, fluktuasi nisbah bagi hasil bersih rata-rata hampir sama dan sebangun dengan pergerakan suku bunga deposito bank konvensional. Sebagai perbandingan, ekonom Timur Kuran (2004) menemukan hal yang sama di Turki. Pergerakan yang sejalan ini mengindikasikan besarnya kemungkinan bahwa dalam mengelola dana nasabahnya, bank syariah masih menanamkan uang di sektor investasi berbasiskan bunga. Setidaknya, kondisi ideal bahwa seluruh dana ditanamkan di kegiatan produktif tidak terjadi.

Bentuk pembiayaan yang ketiga, murabahah, sederhananya adalah mark-up. Seorang konsumen ingin membeli mobil tetapi tidak punya uang. Ia bisa datang ke bank atau lembaga keuangan syariah yang akan membeli mobil tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, si konsumen akan membayar kembali ke bank ditambah jumlah tertentu. Di kalangan praktisi ekonomi Islam sendiri ada perdebatan mengenai kehalalan model transaksi ini. Beberapa pihak menganggap transaksi murabahah termasuk syubhat karena melibatkan nilai mark-up yang berfungsi sebagai ”bunga siluman”.

Menariknya, transaksi murabahah ini adalah model yang paling populer di banyak negara yang punya sistem perbankan Islam. Timur Kuran menyebutkan bahwa 80-90 persen transaksi bank Islam di dunia menggunakan metode ini. Di tahun 1980-an, 80 persen portfolio aset milik Islamic Development Bank juga berasal dari pembiayaan murabahah.

Polemik Seputar Murabahah

Ada juga yang menilai murabahah tidaklah haram, atas tiga alasan. Pertama, praktek ini pada dasarnya adalah jual-beli. Nilai mark-up adalah laba usaha, bukan bunga. Dalam Islam, laba tidaklah haram. Kedua, transaksi tidak haram selama nilai mark-up ditentukan atas kesepakatan bersama. Ketiga, adanya mark-up yang dibayarkan bisa dibenarkan karena itu mencerminkan risiko yang harus ditanggung oleh bank selama periode sudah dibelinya barang dan kepemilikan belum berpindah ke tangan konsumen.

Terlepas dari apakah murabahah termasuk transaksi yang halal, haram atau syubhat, fakta menunjukkan tidak adanya perbedaan signifikan antara substansinya dengan bunga. Artinya, kalau murabahah bisa dianggap halal, pengharaman atas bunga menjadi sesuatu yang aneh dan tidak konsisten. Selain itu, argumen bahwa nilai mark-up adalah kompensasi atas risiko yang ditanggung justru menjadi kontradiksi, karena di saat yang sama proponen ekonomi Islam tetap menolak justifikasi bunga sebagai kompensasi atas risiko.

Artinya, fakta bahwa murabahah adalah model pembiayaan yang paling populer menunjukkan ketidakmampuan ekonomi Islam dalam memberi jawaban atas haram dan eksploitatifnya sistem bunga.

Tulisan ini hendaknya dijadikan tantangan bagi proponen ekonomi Islam untuk terus menemukan praktek keuangan dan perbankan yang otentik sekaligus tetap relevan dengan tantangan ekonomi modern. Alternatifnya adalah mendefinisikan kembali pemahaman dan posisi Islam mengenai bunga bank. ***

Ekonomi Islam dan Bank (1)

2008-08-26T16:06:00.000-07:00

Ekonomi Islam: Di Luar Spektrum Kapitalisme dan Sosialisme?

(Bagian Pertama dari Dua Tulisan)
Oleh Ari A. Perdana

Ini membawa implikasi dari aspek normatif: apa yang baik dan buruk, apa yang harus dilakukan atau dihindari bukan semata-mata dilihat dari aspek efisiensi sebagaimana dikenal dalam ekonomi konvensional, melainkan bagaimana agar tindakan di kehidupan duniawi juga menghasilkan imbalan di akhirat.

Dalam sejarah peradaban manusia, ada beberapa bentuk sistem ekonomi yang pernah ditemukan sebagai solusi atas persoalan ekonomi umat manusia. Bentuk paling primitif adalah despotisme, dimana ekonomi diatur oleh sebuah otoritas tunggal, baik seorang atau sekelompok orang yang menjadi pemimpin. Sistem despotik bukannya tidak berhasil. Peradaban-peradaban besar di masa lalu dibangun di atas sistem ini. Problem dengan despostisme adalah ia tidak berkelanjutan. Sistem ini tidak mampu mengatasi problem yang makin kompleks dihadapi umat manusia. Karena itu, sistem ini kemudian punah. Sistem ini setidaknya hanya eksis di tingkat masyarakat yang terbatas.

Ketika bicara soal sistem ekonomi modern, kita biasanya merujuk pada dua sistem besar: kapitalisme pasar dan sosialisme terpimpin. Kapitalisme adalah sistem yang didasarkan atas pertukaran yang sukarela (voluntary exchanges) di dalam pasar yang bebas. Sebaliknya, sosialisme mencoba mengatasi problem produksi, konsumsi dan distribusi melalui perencanaan atau komando. Hal yang perlu digarisbawahi adalah: fakta bahwa ada dua sistem besar dalam ekonomi modern tidak berarti adanya dikotomi atau bipolarisasi.

Dua sistem itu lebih merupakan dua titik ekstrem dalam sebuah spektrum ide. Dalam praktek, sistem ekonomi yang dijalankan oleh negara-negara di dunia saat ini ada di sepanjang spektrum itu. Apa yang disebut ”kapitalisme” dan ”sosialisme”, sesungguhnya punya banyak varian di dalamnya. Selain itu, banyak juga varian dari sistem ekonomi yang tidak didasarkan oleh salah satu atau kedua ide besar itu, misalnya sistem adat di beberapa komunitas.

Bagaimana dengan ”ekonomi Islam”? Diskusi mengenai ekonomi Islam dalam kaitannya dengan sosialisme dan kapitalisme bukanlah soal ”apakah (whether) ekonomi Islam itu sosialisme atau kapitalisme”, tapi lebih kepada ”di mana (where) ia berada dalam spektrum tersebut”. Pertanyaannya: apakah ada perbedaan dari apa yang ditawarkan ekonomi Islam dibandingkan kedua sistem tersebut, serta apakah (bagaimanakah) ekonomi Islam bisa berjalan.

Tinjauan Kritis Terhadap Ekonomi Islam

Deskripsi paling sederhana dari ekonomi Islam adalah ”suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam”, dimana ”keseluruhan nilai tersebut sudah tentu Alquran, Sunnah, ijma dan qiyas” (Nasution dkk, 2006). Secara umum, lahirnya ide tentang sistem ekonomi Islam didasarkan pada pemikiran bahwa sebagai agama yang lengkap dan sempurna, Islam tentulah tak hanya memberi penganutnya aturan-aturan soal ketuhanan dan iman saja, tapi juga jawaban atas berbagai masalah yang dihadapi umat manusia, termasuk ekonomi.

Ayat Alquran, hadits dan berbagai literatur Islam klasik, memang memuat berbagai pemikiran mengenai filsafat, perilaku dan institusi ekonomi. Namun, ide tentang adanya sebuah disiplin atau sistem ekonomi yang ’islami’ dalam arti spesifik dan unik, sebenarnya adalah fenomena baru, menurut ekonom dari University of Southern California, Timur Kuran (2004). Menurut Kuran juga, ide ini bisa ditelusuri tidak lebih lama dari awal abad ke-20. Dengan kata lain, pemikiran-pemikiran Islam klasik dalam hal ekonomi sebenarnya lebih merupakan ide-ide terpencar, belum merupakan sebuah desain komprehensif mengenai sistem ekonomi yang islami.

Terlepas dari kapan sebenarnya ide sistem ekonomi Islam lahir, pertanyaan lain adalah di mana posisinya relatif terhadap kapitalisme dan sosialisme? Sebenarnya, sistem ekonomi Islam punya sejumlah karakteristik yang sama baik dengan kapitalisme maupun sosialisme. Dibolehkannya hak milik pribadi dan kebebasan untuk melakukan pertukaran merupakan elemen yang penting dalam kapitalisme. Tapi selain itu, para proponen ekonomi Islam juga menekankan pentingnya intervensi negara, terutama dalam hal keadilan distributif, yang juga menjadi semangat utama sosialisme. Artinya, sistem ekonomi Islam sebenarnya masih berada dalam spektrum yang kita bicarakan. Ia bukanlah sebuah sistem yang benar-benar otentik, berbeda atau ada di luar himpunan sistem ekonomi yang dijalankan di dunia.

Meski demikian, para proponen ekonomi Islam umumnya memandang sistem ini tetap memiliki perbedaan dengan kedua sistem besar itu. Perbedaan yang utama dan pertama adalah: secara epistemologis ekonomi Islam dipercaya sebagai bagian integral dari ajaran Islam itu sendiri, sehingga pemikiran ekonomi Islam langsung bersumber dari Tuhan. Kedua, ekonomi Islam dilihat sebagai sistem yang bertujuan bukan hanya mengatur kehidupan manusia di dunia, tapi juga menyeimbangkan kepentingan manusia di dunia dan akhirat.

Ini membawa implikasi dari aspek normatif: apa yang baik dan buruk, apa yang harus dilakukan atau dihindari bukan semata-mata dilihat dari aspek efisiensi sebagaimana dikenal dalam ekonomi konvensional, melainkan bagaimana agar tindakan di kehidupan duniawi juga menghasilkan imbalan di akhirat. Ketiga, sebagai konsekuensi dari landasan normatif itu, sejumlah aspek positif atau teknis dalam ekonomi konvensional tak bisa diaplikasikan karena bertentangan dengan nilai-nilai yang dibenarkan oleh Islam.

Tiga perbedaan ini membuat proponen ekonomi Islam memandang bahwa sistem ini lebih superior dibandingkan sistem-sistem lain. Tentunya pandangan ini menyisakan sebuah pertanyaan penting. Jika benar sistem ekonomi Islam superior, tentunya ia akan lebih mampu mengatasi masalah dan tantangan peradaban manusia modern. Tapi faktanya, saat ini sistem tersebut bukanlah (atau belum?) merupakan sistem ekonomi yang dominan di dunia, bahkan bukan juga di negara-negara meyoritas Muslim. Kalau ia adalah sistem yang sempurna, mengapa tidak ada rujukan sejarah dimana sistem ini bisa dibilang berhasil dan masih tetap relevan di masa sekarang?

Ekonomi Islam vs. Konvensional

Diskusi mengenai apakah itu ekonomi Islam, dan apa bedaannya dengan sistem yang sudah ada (sosialisme atau kapitalisme) bisa menjadi diskusi yang panjang dan rumit. Masalahnya, itu harus dimulai dari pekerjaan awal yang juga tak mudah: mendefinisikan apa itu ekonomi Islam, dan apa itu sosialisme maupun kapitalisme.

Untuk memudahkan urusan, saya tak akan masuk ke tataran definisi dan filosofi masing-masing. Saya akan membahas tataran praktek; bagaimana ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi konvensional secara praktek. Sebagai catatan, yang saya maksud sebagai ”ekonomi konvensional” di sini merujuk pada sistem kapitalisme yang secara teori dibangun atas dasar teori ekonomi neoklasik. Ini adalah teori ekonomi yang menjadi acuan standar sebagian besar fakultas ekonomi di seluruh dunia. Saya tak membuat klaim bahwa sistem ini yang terbaik atau sempurna. Tapi kenyataannya adalah: dalam diskursus ekonomi, teori ekonomi neoklasik sudah menjadi arus utama.

Dari berbagai aspek pemikiran mengenai praktek ekonomi Islam, dalam konteks perbandingan dengan ekonomi konvensional, ada tiga hal yang menjadi isu utama. Pertama, praktek transaksi keuangan dan posisi sistem bunga. Kedua, pemikiran tentang keadilan distributif dan implikasi kebijakannya. Ketiga, pemikiran mengenai landasan moral dalam setiap kegiatan dan keputusan ekonomi.

Pembahasan lebih detail tentang ketiganya akan saya lakukan dalam tulisan mendatang. Secara spesifik, diskusinya akan saya fokuskan pada kritik yang diajukan proponen ekonomi Islam terhadap teori ekonomi konvensional vis-a-vis kapitalisme, dan kritik balik terhadap ”proposal” yang ditawarkan para proponen ekonomi Islam. ***

Kontekstualitas Islam Liberal

2008-08-26T16:05:00.001-07:00

Oleh Saidiman

Dengan penjelasan teologis yang baik, aktivis JIL berjuang untuk menghilangkan penafsiran berperspektif kekerasan dalam beragama. Sulit dibayangkan bagaimana sebuah negara bisa mencapai kemakmuran di tengah ancaman terhadap kebebasan warga negara untuk berpendapat, berserikat, berusaha dan beragama. Sulit dibayangkan bagaimana produktifitas dan kreatifitas bisa muncul dari masyarakat yang terkungkung dalam belenggu teologis yang anti-rasio.

Artikel ini telah dimuat sebelumnya di Koran Tempo, 23 Maret 2007

22-24 Maret 2007, Jaringan Islam Liberal (JIL) merayakan ulang tahun yang ke-enam. Enam tahun adalah usia yang tentu tidak cukup matang, tetapi juga tidak lagi bisa dibilang muda, bagi sebuah gerakan intelektual. Lahir dan hidup dalam rentetan kontroversi yang begitu panjang, enam tahun kehadiran JIL adalah prestasi tersendiri. Selama enam tahun itu, JIL tidak hanya beroleh tantangan dari kalangan “konservatif,” musuh konseptual yang diandaikan sejak awal, melainkan juga dari kalangan progresif dan modernis yang sebetulnya memiliki akar ide yang sama. Tulisan ini akan masuk ke dalam beberapa tema yang diajukan oleh para penentang JIL dari kalangan Islam progresif dan modernis. Sedikitnya ada tiga “tuduhan” yang kerapkali dialamatkan kepada JIL, yakni membangun literalisme baru, relativis dan tidak membumi.

Anti-Literalisme

Tuduhan literalis yang dialamatkan kepada JIL berangkat dari pilihan bahasa yang digunakan oleh kalangan JIL sendiri yang menyebut musuh konseptualnya sebagai kaum literalis, tekstualis maupun konservatif. Bagi sebagian kalangan progresif, klaim ini mengandung bahaya, karena secara langsung mengandaikan bahwa literalisme adalah sesuatu yang objektif dan faktual. Literalisme, bagi mereka, sesungguhnya tidak pernah ada, termasuk dalam tafsir keagamaan, karena setiap makna selalu diwarnai oleh antinomi, heterodoks bahkan terkontaminasi. Oleh karena itu, dikotomi tentang yang murni dan tidak murni menjadi sesuatu yang tidak relevan.

Namun begitu, dengan menempatkan kaum literalis di seberang gagasannya, JIL tampaknya justru berdiri pada posisi menolak klaim kebenaran literer dari mereka yang gandrung mengaku paling mengerti agama. JIL tidak dalam posisi meneguhkan literalisme, melainkan mencoba mencabik-cabiknya dengan meneguhkan pentingnya analisis kontekstual dalam setiap penafsiran agama.

Dengan mengacu pada pentingnya analisa kontekstual, maka JIL sekaligus tidak dalam posisi mengajukan klaim kebenaran absolut, yang pada akhirnya bukan penganut monisme. Salah satu capaian JIL, yang tidak dicapai oleh generasi Nurcholish Madjid (Cak Nur), adalah penegasannya terhadap pluralitas nilai. Usaha Cak Nur untuk mencari titik temu agama-agama adalah sesuatu yang khas dari para pemikir monis. Cak Nur mengandaikan bahwa pada tingkat tertentu semua kepercayaan akan bertemu pada satu kebenaran tunggal dan sama. Analogi Cak Nur tentang roda dan jari-jarinya secara langsung menegaskan bahwa perbedaan yang tampak pada setiap agama dan kepercayaan bersifat semu: pada tingkat esensial, sebetulnya mereka satu.

JIL justru berada pada posisi yang cukup berbeda dengan Cak Nur dalam hal perayaan pluralitas dan pluralisme. Nilai, bagi kalangan JIL, tidak seragam dan tidak mungkin diseragamkan. Setiap sesuatu selalu berada dalam kontradiksi. Yang paling mungkin dikatakan, pada kondisi ini, bukanlah bahwa kebenaran itu tunggal, melainkan kebenaran itu banyak. Setiap nilai memiliki hak untuk hidup. Setiap nilai memiliki kualitas dan takaran kebenaran sendiri yang tidak bisa diperbandingkan (incommensurable). Incommensurability memiliki tiga makna: incomparable (tidak bisa dibanding-bandingkan), immeasurable (tidak bisa ditakar dengan menggunakan takaran tertentu), dan oleh karenanya unrankable (tidak bisa diukur dalam tingkatan tertentu). Dalam hal ini, JIL melanjutkan dan mengembangkan proyek pembaruan yang telah dirintis oleh Cak Nur.

Pluralisme, bukan Relativisme

Komitmen JIL dan kaum Islam liberal dalam memperjuangkan kebebasan menjadi penegas bahwa mereka menolak anarkisme. Relativisme yang banyak dituduhkan oleh para penentang JIL sesungguhnya adalah kesimpulan yang terlalu jauh terhadap konsep kebebasan. Ide kebebasan justru selalu mengandaikan adanya pembatasan yang proporsional terhadap aktivitas individu. Perbeda-bedaan mungkin tumbuh seperti aneka warna bunga dalam taman, ketika ada jaminan bahwa, sampai batas tertentu, keberadaan mereka tidak diganggu oleh yang lain. Fakta bahwa negara-negara penganut paham kebebasan juga sekaligus adalah negara-negara yang paling disiplin dalam meneguhkan aturan hukum adalah bukti bahwa kebebasan justru mengandaikan pembatasan, bukan anarkisme.

Penolakan terhadap anarkisme memberi jalan bagi konsep kebebasan, seperti yang diusung oleh JIL, untuk membedakan dirinya dengan relativisme. Mereka yang merayakan keragaman (pluralis) mengandaikan objektivitas nilai-nilai yang berserak. Setiap nilai memiliki status objektif yang memungkinkan setiap orang memilih nilai yang ia yakini sebagai kebenaran. Meski setiap nilai itu objektif dan memiliki kebenaran masing-masing yang berbeda, tetapi bukan berarti tidak ada titik temu. Fakta bahwa laki-laki adalah laki-laki dan perempuan adalah perempuan, bukan anjing, kucing, meja, sepatu atau yang lainnya adalah sebuah fakta objektif; dan bagian dari fakta objektif ini adalah bahwa ada nilai tertentu yang bisa dicapai oleh manusia. Jika saya adalah laki-laki atau perempuan yang memiliki imajinasi yang memadai, maka saya bisa masuk ke dalam sistem nilai yang sebetulnya bukan milik saya. Hal ini biasa terjadi, karena ada komunikasi, lalu dengan itulah toleransi menjadi mungkin. Harmoni tidak muncul dari sesuatu yang sama, melainkan dari jalinan perbeda-bedaan.

Idealisme yang Berpijak

Religiusitas masyarakat Indonesia adalah kekayaan yang sungguh luar biasa, tetapi bukan tanpa masalah. Betul bahwa agama adalah sumber dan landasan moral yang harus tetap dipertahankan. Kendati demikian, klaim kebenaran mutlak (ultimate truth) bisa menjadi bencana ketika dijadikan alasan untuk memusnahkan yang lain. Kendati banyak faktor lain, namun tidak bisa dibantah, agama memiliki peran yang cukup signifikan dalam fakta konflik yang marak terjadi di Indonesia. Konflik yang terjadi itu bukan hanya antar-agama, melainkan juga intra-agama. Pengusiran Jamaah Ahmadiyah, penutupan gereja (rumah ibadah), ancaman terhadap JIL dan Komunitas Eden, konflik Poso, Ambon, Sambas, Sampit dan lain-lain adalah realitas konflik yang bernuansa agama.

Survei Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat tahun 2004 menunjukkan realitas masyarakat beragama, khususnya Islam, Indonesia yang cukup mengerikan. Survei tersebut menemukan data 24,8% responden yang keberatan jika orang Kristen mengajar di sekolah negeri; 40,8% responden Islam keberatan jika orang Kristen mengadakan kebaktian di sekitar tempat tinggalnya; dan 49,9% responden Islam yang keberatan jika penganut Kristen membangun gereja di sekitar tempat tinggalnya. Kendati hal itu masih pada tataran sikap, namun sudah cukup menjelaskan bahwa potensi kekerasan agama memang cukup besar di Indonesia.

Pada posisi seperti ini, gerakan pemikiran yang diusung oleh organisasi semacam JIL mendapat tempat yang sangat istimewa. Dengan penjelasan teologis yang baik, aktivis JIL berjuang untuk menghilangkan penafsiran berperspektif kekerasan dalam beragama. Sulit dibayangkan bagaimana sebuah negara bisa mencapai kemakmuran di tengah ancaman terhadap kebebasan warga negara untuk berpendapat, berserikat, berusaha dan beragama. Sulit dibayangkan bagaimana produktifitas dan kreatifitas bisa muncul dari masyarakat yang terkungkung dalam belenggu teologis yang anti-rasio.

Dengan demikian, tuduhan bahwa JIL bergerak di awan tanpa berpijak di bumi memiliki cacat konseptual. Ide tidak pernah muncul dari ruang hampa, melainkan selalu membawa serta pijakan kontekstualnya.

Muhammadiyah dan Islam Liberal

2008-08-26T16:03:00.000-07:00

Oleh Redaksi

Jika dilihat lebih jauh, berangkat dari doktrin a faith in action, membuat gagasan-gagasan mengenai Islam liberal, demokrasi, pluralisme, dan civil society, dalam Muhammadiyah dianggap penting, namun tidak terlalu banyak diperbincangkan. Bagi Muhammadiyah, lebih baik langsung berperilaku liberal, demokratis, dan pluralis, daripada banyak bicara liberalisme, demokrasi dan pluralisme, tetapi sebaliknya berperilaku antiliberal, antidemokrasi dan antipluralisme.

Tulisan ini dikutip dari KCM, edisi, Sabtu, 26 Januari 2002

Oleh: Pramono U. Tanthowi

Mungkin betul kata sebagian pengamat, perkembangan wacana Islam liberal, civil society, dan demokrasi dalam Muhammadiyah relatif terlambat, terutama jika dibanding dengan Nahdlatul Ulama (NU). Padahal, pada awal abad ke-20, menurut Kurzman, Muhammadiyah merupakan representasi organisasi-organisasi Islam liberal di dunia Islam, selain Ittifaq al-Muslimin di Rusia dan Aligarh di India (2001, h.xxv). Pada masa itu, aktivisme Islam liberal mengambil bentuk reformasi pendidikan. Meski banyak pemikir liberal pada periode ini merupakan produk pendidikan keagamaan tradisional, mereka memandang institusi-institusi ini tidak lagi memadai untuk memenuhi tuntutan zaman dan berusaha memperbaruinya atau bahkan menciptakan institusi baru yang menggabungkan pendekatan modern dan pendekatan tradisional.

Pada periode ini, ciri khas gerakan Islam liberal adalah pengenalan pelajaran-pelajaran Barat dan tema-tema yang khas Barat terhadap kurikulum tradisional; sesuatu yang merefleksikan sumbangan intelektual dari kaum liberal, yakni penghargaan terhadap “modernitas”. Karena itu, Islam liberal pada periode ini secara umum dikenal sebagai “modernisme Islam”. Dalam konteks demikian, sekolah-sekolah yang didirikan Muhammadiyah pada zaman Belanda tidak menggunakan istilah khas Islam, namun menggunakan istilah kurikulum dan metodologi pengajaran Belanda, meski tetap mengajarkan ilmu-ilmu keislaman, seperti HIS, MULO, dan HIK met de Qur’an.

***

MESKI demikian, liberalisme Muhammadiyah ini ternyata-menurut beberapa pengamat-tidak mampu bertahan lama. Modernisme Muhammadiyah setidaknya, mengidap kelemahan mendasar.
Pertama, modernisme Islam dituduh terlalu sekuler dan westernized, seolah mengambil begitu saja pemikiran Barat, serta terlalu mengabaikan, dan karena itu tidak menguasai tradisi; baik tradisi keilmuan Islam klasik maupun tradisi dan budaya lokal.
Kedua, modernisme Islam pada akhirnya memiliki kecenderungan konservatif (dalam pemahaman keagamaan) dan fundamentalis (dalam sikap politik). Kecenderungan inilah yang dianggap menyebabkan Muhammadiyah tidak responsif terhadap perkembangan wacana Islam liberal di Indonesia dewasa ini. Hal itu tentu saja menimbulkan tanda tanya besar di lingkungan Muhammadiyah.
Persoalan pertama, berangkat dari kesalahpahaman warga dan pimpinan Muhammadiyah memahami doktrin al-ruju’ ila ‘l-Qur’an wa ‘l-Sunnah (kembali kepada Al Quran dan Sunnah). Doktrin ini sering dipahami secara verbal dan formal, dan diaktualisasi dengan menyerukan keutamaan Islam periode awal serta menegaskan ketidaksahan penafsiran dan praktik-praktik keagamaan masa kini.
Dengan menekankan pentingnya ijtihad (upaya legislasi kreatif dan serius), penafsiran para juris dan teolog masa-masa kemudian yang terkodifikasi dalam kitab kuning, oleh Muhammadiyah dianggap hanya memiliki kebenaran relatif, karena itu boleh diabaikan. Sementara, dengan menegaskan otentisitas praktik Islam periode awal, praktik-praktik keagamaan periode sesudahnya seperti tercermin dalam konsep Muhammadiyah tentang TBC (takhayul, bid’ah, dan churafat), oleh Muhammadiyah sering dianggap sebagai penyimpangan terhadap “Islam murni”, karena itu harus diberantas. Padahal, dengan mengabaikan dua hal ini, pemikiran Islam dalam Muhammadiyah mengalami diskontinuitas dalam proses panjang perkembangan pemikiran Islam sejak zaman klasik hingga masa modern sekarang ini.
Persoalan kedua, setidaknya disebabkan karena ada dua alasan mendasar. Pertama, dalam sejarahnya di Indonesia selama abad ke-20, pembicaraan mengenai Islam sering lebih kental warna politiknya, melebihi manifestasi-manifestasi dalam bentuk lain. Hal ini, secara faktual, karena Islam di Indonesia tidak saja menghadapi dominasi politik Barat melalui kolonialisme Belanda, tetapi juga terlibat persaingan sengit ideologis dengan kekuatan-kekuatan politik lain. Tahun 1920-an, Soekarno menyatakan, ada tiga aliran ideologi yang mendasari gerakan-gerakan kemerdekaan Indonesia: Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Pada masa itu, polemik-polemik ideologis bukan melibatkan antara Islam dan Barat, tetapi justru dengan sesama pejuang kemerdekaan sendiri. Dalam konteks inilah kita menyaksikan polemik Agus Salim-Soekarno, Natsir-Soekarno, Tjokroaminoto-Semaun, dan lain-lain.

Persaingan ini terus berlangsung dan menguat pada dasawarsa 1950-an. Hal ini dapat dimengerti mengingat Islam menghadapi persaingan amat kuat dengan kekuatan ideologis lain yang muncul dalam format politik. Nasionalisme, Sosialisme, Komunisme, bahkan Kristen dan Katolik, saat itu juga muncul dalam wajah politik dengan partai-partai sebagai manifestasi paling konkret. Dalam kondisi seperti ini, kekuatan politik Islam juga menampilkan wajah Islam yang lebih politis dan ideologis, dan karena itu bersifat eksklusif dan konfrontatif. Sementara itu, Muhammadiyah sebagai anggota istimewa Masyumi, tentu saja terlibat langsung persaingan politis-ideologis itu.

Kedua, kecenderungan konservatif dan fundamentalis ini dapat dilacak dari gerakan pembaruan Muhammadiyah, yang menurut Amin Abdullah lebih bercorak a faith in action (1994). Dengan begitu, gerakan pembaruan Muhammadiyah tidak sekadar mengembangkan wacana pemikiran, tetapi menggabungkan dimensi teologis-filosofis sekaligus menekankan dimensi sosial-praksis. Maka dalam sejarah, ayat-ayat Al Quran tentang kemanusiaan yang diajarkan Ahmad Dahlan kepada murid-muridnya, selalu tidak terhenti pada hafalan dan pemahaman, tetapi dituntut untuk dilaksanakan. Ketika mengajarkan beberapa ayat tentang pentingnya ilmu pengetahuan (QS. 96:1-5), penyembuhan penyakit (QS. 26:80), serta penyantunan orang miskin dan yatim piatu (QS. 107:1-7), Ahmad Dahlan menuntut muridnya melaksanakan ayat-ayat itu dalam amalan nyata. Dari landasan seperti ini, Muhammadiyah melahirkan lembaga-lembaga pendidikan, kesehatan, dan sosial dalam jumlah massif. Pendekatan Ahmad Dahlan ini, dapat disejajarkan dengan tafsir liberatifnya Farid Essack (2000).

Sayang, generasi-generasi penerus tidak lagi sanggup menangkap semangat dari ide pembaruan itu. Akibatnya, yang dapat ditangkap dari gerakan pembaruan Muhammadiyah hanya (dan semata-mata) aspek sosial-praksis. Misalnya, warga dan pimpinan Muhammadiyah sering menganggap, pembangunan sekolah atau perguruan tinggi merupakan amal usaha yang berkonotasi sosial-praksis semata. Padahal, ia memerlukan sebuah strategi intelektual dan kultural jangka panjang. Selain itu, Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) juga terjebak untuk mengambil alih teknologi modern pada aspek ilmu dan teknologinya saja, yakni terbatas pada applied science. Padahal, di balik ilmu dan teknologi, ada bangunan filosofis yang melatarbelakangi bangunan teknologi itu. Sementara bangunan epistimologis dan filosofis yang melatarbelakangi iptek belum dijajaki Muhammadiyah secara serius. Ini terbukti belum ada kajian filsafat dan ilmu-ilmu sosial serta studi agama yang bersifat empiris dalam lingkungan PTM.

***

AKUMULASI berbagai faktor itu, menyebabkan wacana pemikiran Islam dalam Muhammadiyah seperti mengalami stagnasi, untuk tidak mengatakan melangkah mundur. Dengan demikian, persoalan ini harus segera dicarikan jalan keluar. Jika tidak, Muhammadiyah yang selama ini dianggap sebagai organisasi Islam modernis, dalam bidang pemikiran Islam akan berwajah sangat konservatif.

Jika menyadari berbagai kelemahan ini, Muhammadiyah harus segera mengambil langkah strategis dengan membentuk pusat-pusat studi keislaman, baik melalui jaringan PTM, maupun melalui berbagai LSM. Kelompok-kelompok seperti ini harus didorong, dimotivasi, dan diberi kesempatan mengembangkan gagasan dan pemikiran Islam secara bebas. Kesempatan dan kebebasan ini menjadi penting, karena selama ini wacana pemikiran Islam dalam Muhammadiyah, seolah-olah hanya didominasi generasi tua dan elite saja.

Agar tidak ketinggalan dalam wacana pemikiran Islam, Muhammadiyah tidak perlu meninggalkan doktrin a faith in action-nya. Yang perlu dilakukan bukan meninggalkan orientasinya pada bidang sosial-praksis, tetapi menambah tekanan pada bidang teologis-filosofis, agar mampu menangkap ide dan semangat pembaruan yang dikembangkan generasi awal Muhammadiyah. Doktrin yang diambil Muhammadiyah dengan menggabungkan aspek teologis-filosofis dan sosial-praksis merupakan eksperimen umat Islam Indonesia untuk keluar dari pusaran diskursus teologis sejak zaman klasik-yang notabene hanya bercorak rasional-intelektual an sich-ke arah wilayah yang bersifat historis-empiris-praksis.

Berbagai persoalan yang dikemukakan itu, tentu bukan dimaksudkan untuk mengungkap kelemahan-kelemahan Muhammadiyah, namun lebih sebagai kesadaran dan otokritik agar Muhammadiyah tidak terlena dengan berbagai keberhasilan yang telah dicapai. Dan, hal ini sama sekali bukan untuk mengecilkan peranan Muhammadiyah dalam proses pengembangan pemikiran Islam di Indonesia. Dalam situasi seperti ini, kritik terhadap bentuk pemahaman keislaman Muhammadiyah yang sudah mapan dan baku sangatlah perlu. Agar Muhammadiyah dapat menampung dan mencari pemecahan berbagai keluhan dan ketidakpuasan yang muncul di kalangan masyarakat luas, sekaligus dapat mengantar Muhamadiyah mengantisipasi persoalan umat dan zaman yang sedang terus bergulir-berubah.

Jika dilihat lebih jauh, berangkat dari doktrin a faith in action, membuat gagasan-gagasan mengenai Islam liberal, demokrasi, pluralisme, dan civil society, dalam Muhammadiyah dianggap penting, namun tidak terlalu banyak diperbincangkan. Bagi Muhammadiyah, lebih baik langsung berperilaku liberal, demokratis, dan pluralis, daripada banyak bicara liberalisme, demokrasi dan pluralisme, tetapi sebaliknya berperilaku antiliberal, antidemokrasi dan antipluralisme. Dengan begitu, betul kata Robert W Hefner, suara-suara pembaruan politik dan demokratisasi dalam masyarakat Islam di Indonesia selalu mencakup sejumlah orang yang lebih luas ketimbang kalangan terbatas para teolog liberal dan neomodernis (1999). Penting untuk menekankan persoalan ini, karena beberapa pengamat Barat berpandangan, Muslim Indonesia yang secara serius memiliki komitmen terhadap pembaruan demokratis hanyalah para teolog liberal, dalam jumlah sedikit. Namun, harus dipahami juga, komitmen terhadap demokrasi sebenarnya mencakup kalangan lebih luas.

Akibatnya, (sekadar untuk tidak berkecil hati) kalangan Islam modernis sebenarnya bisa menjadi pihak pertama dalam mendukung dan mendorong perubahan demokratis di Indonesia, sebab sumber daya politik mereka akhirnya jauh melebihi yang lain.

Pramono U. Tanthowi. Ketua (bidang politik dan kebijakan) DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.

Momentum Kebangkitan Islam Moderat

2008-08-26T16:02:00.000-07:00

Oleh Redaksi

Maka, dalam konteks ini perlu ada agenda nyata dari kalangan moderat, tak sekadar bergelut di dataran wacana, tetapi juga aksi nyata di lapangan. Meraka lebih dulu harus merapatkan barisan, antara sesama elemen Islam moderat, mengingat tugas berat, meneguhkan peran positif Islam dalam merajut keharmonisan dalam konteks multikulturalisme Indonesia.

Dari Kompas, 1 Februari 2002

Oleh M Alfan Alfian M

ISLAM menolak segala bentuk kekerasan, mencintai perdamaian dan keadilan, dan mengajarkan nilai-nilai keutamaan, yakni menghormati kehidupan dan martabat manusia. Pernyataan itu merupakan salah satu poin “Deklarasi Jakarta 2001” yang merupakan hasil Summit of World Muslim Leaders, yang dibacakan oleh Mucha-Shim Q Arquisa dari Asian Muslim Action Network, Manila, Filipina. Konferensi berlangsung di Jakarta 21-22 Desember 2001, dengan 180 peserta dari 50 negara. Deklarasi itu terdiri dari tiga butir. Religion and spirituality; civic responsibility in political society; dan, interfaith, intercultural, and international relations. Deklarasi itu agaknya ingin menunjukkan, Islam adalah agama moderat yang cinta damai, anti-kekerasan, dan tidak antikemajuan.

Pernyataan Islam adalah agama moderat, perlu ditegaskan dalam konferensi itu. Agaknya ini tak lepas dari konteks psikologis yang menyertainya, yakni, pascaperistiwa WTC 11 September 2001 yang mempengaruhi citra Islam secara negatif. Jaringan Al Qaeda pimpinan Osama bin Laden dituduh ada di balik teror mengerikan itu. Inilah yang menyebabkan Amerika Serikat memiliki alasan untuk menyerbu Afganistan, mendesak Kubu Taliban yang melindungi Osama. Kubu Taliban yang diklaim sebagai kelompok fundamentalisme-radikal, akhirnya memang terdesak oleh Kubu Aliansi Utara yang moderat.

Pasca peristiwa WTC, dunia seolah diingatkan bahaya kelompok Islam fundamentalis-radikal, yang mengedepankan pendekatan kekerasan (violence) dalam bentuk terorisme. Pihak Barat (AS dan negara-negara Eropa) pun lantas rajin kampanye, dunia sedang menghadapi ancaman terorisme, karena itu segala bentuk terorisme harus dilawan. Tetapi, mereka juga cepat-cepat mengklarifikasi, Islam bukan agama teroris, tetapi agama perdamaian, demikian ungkapan Presiden George W Bush. Memang, dalam berbagai kesempatan ditegaskan, yang harus dilawan bukan Islam, namun kelompok-kelompok Islam fundamentalis-radikal yang mengedepankan kekerasan dan teror. Dalam hal ini, Osama Bin Laden dan jaringan Al Qaeda merupakan simbol yang pas.

***

PASCAperistiwa WTC, Islam sebagai agama, maupun kecenderungan pengelompokan di dalamnya mulai diperhatikan banyak pihak, khususnya Barat. Pelbagai wacana dikembangkan, terutama yang berkaitan dengan hubungan Islam-Barat pasca-Perang Dingin. Konon, sempat berkembang wacana, Islam adalah musuh baru bagi Barat pascakomunisme runtuh. Peristiwa WTC lantas memperkukuh, yang mereka lawan adalah kelompok Islam fundamentalis-radikal. Dari sinilah sesungguhnya Islam moderat memperoleh momentum tepat untuk bangkit, mempelopori dialog antarperadaban, sebagai juru bicara yang menampilkan citra positif Islam. Dari sini Islam moderat diharapkan memiliki daya tawar peradaban (civility bargaining) yang relatif tinggi, bagi peradaban dunia secara menyeluruh. Tentu saja hal itu merupakan peluang yang kini tidak dimiliki kelompok fundamentalisme-radikal.

Mungkin perlu ditinjau bagaimana melihat fundamentalisme agama. Sebagaimana diakui Karen Armstrong, penulis The Battle for God, fundamentalisme merupakan gejala tiap agama dan kepercayaan, yang merepresentasikan pemberontakan terhadap modernitas. Menurut dia, sebenarnya sekelompok kecil saja kalangan fundamentalis yang melakukan tindakan terorisme (Tempo, 30/12/2001).

Sementara Bassam Tibi, dalam buku The Challenge of Fundamentalism: Political Islam and the New World Disorder (1998), memandang, fundamentalisme Islam hanya salah satu jenis dari fenomena global yang baru dalam politik dunia, di mana isunya pada masing-masing kasus lebih pada ideologi politik. Kelompok ini berpendapat, Barat telah gagal dalam menata dunia. Karena itu, perlu diganti dengan tatanan baru berdasar interpretasi politik Islam versi mereka. Namun, selama ini, hal itu baru sebatas retorika. Mereka bisa saja merancang terorisme dan kekacauan. Tetapi, Tibi mengingatkan, sebenarnya Islam fundamentalisme itu beragam dan saling bersaing. Maka sulit membayangkan mereka bisa menciptakan tatanan baru yang komprehensif secara ekonomi, politik, dan militer.

Barangkali perlu diajukan pula pandangan Ahmad S Moussali dalam buku Moderate and Radical Islamic Fundamentalism: The Quest for Modernity, Legitimacy, and the Islamic State (1999) menyebut, Islam fundamentalis merupakan manifestasi awal atas gerakan sosial massif yang mengartikulasikan agama dan aspirasi peradaban dan mempertanyakan isu-isu di seputar moralitas teknologi, distribusi ala kapitalis, legitimasi nonnegara, dan paradigma nonnegara bangsa. Islam fundamentalisme, lebih dari sekadar gerakan lokal. Ia beraksi dan bereaksi melingkupi negara bangsa dan tatanan dunia. Ia mempersoalkan tak hanya isu dan aspirasi yang berdimensi lokal, tetapi juga regional dan universal. Fundamentalisme itu sendiri bisa bersifat moderat dan radikal. Bagi Moussalli, “to radical fundamentalism, tawhid becomes a justification for the domination of others; to moderate fundamentalism, it becomes a justification for not being dominated by others”.

Pendapat-pendapat itu, setidaknya merupakan peringatan, harus dilakukan secara hati-hati dan tepat dalam melihat gejala fundamentalisme agama. Sebab, ia sebenarnya bukan merupakan gejala negatif an sich, tetapi cenderung alamiah. Hanya saja perlu diantisipasi munculnya fatalisme gerakan, di mana tidak saja mencederai citra agama, tetapi juga universalitas kemanusiaan.

***

MODERATISME dalam menampilkan Islam tidak berarti mengorbankan makna Islam itu sendiri. Justru Islam sedang ditampilkan secara progresif, penuh toleransi, dan liberal. Barangkali tema-tema yang diajukan kalangan Islam Liberal semacam, sebagaimana dicatat Charles Kurzman (lihat, Wacana Islam Liberal; Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global; Paramadina, 2001), menentang teokrasi, mendukung demokrasi, menghormati hak-hak perempuan, menghormati hak-hak non-muslim, kebebasan berpikir, dan gagasan tentang kemajuan, perlu dikedepankan. Belakangan di Indonesia muncul gerakan Islam Liberal, yang tampaknya cenderung moderat dalam melemparkan isu-isu keagamaan global. Tema-tema moderat Islam Liberal, tampaknya, dilengkapi arus lain dari tumbuhnya moderatisme Islam Indonesia, yakni, post-tradisionalisme Islam, yang digerakkan anak-anak muda Nahdlatul Ulama (NU). Kehadiran mereka, tampaknya hendak meneguhkan moderatisme Islam Indonesia, yang sebenarnya secara organisatoris telah lama dikembangkan secara dominan oleh dua varian pergerakan Islam terbesar di Indonesia: NU dan Muhammadiyah.

Kehadiran dua arus utama moderatisme Islam Indonesia itu (Islam Liberal plus Post-Tradisionalisme Islam), tampaknya, tak lepas dari kemunculan fenomena fundamentalisme-radikal yang kian ekspresif belakangan. Kehadiran kelompok-kelompok yang kerap melakukan aksi-aksi, yang dalam konteks tertentu, mengedepankan kekerasan, dengan dalih memberantas kemaksiatan dan melindungi kaum Muslim dari keteraniayaan (semisal kasus Maluku dan Poso), bagaimanapun menunjukkan sisi lain citra Islam Indonesia. Sayang citra yang terbentuk oleh mengerasnya kelompok fundamentalisme-radikal di Indonesia, dalam banyak hal kurang menguntungkan, terutama bila dilihat dari sisi moderatisme Islam. Dalam konteks ini, Islam moderat, bertugas mencairkan kebekuan dengan menampilkan Islam dalam tema perdamaian, dialogis, dan toleransi.

Tampaknya, Islam moderat, bila ditinjau dari pilihan atas doktrin amar ma’ruf nahy munkar, pilihannya lebih terletak pada amar ma’ruf (menyeru kepada kebaikan). Maka, pendekatannya lebih dialogis dan persuasif, ketimbang kekerasan. Sementara pihak fundamentalisme-radikal, memilih nahy munkar (mencegah kejahatan). Maka, tampak gerakan-gerakan mereka yang massif dan cenderung memakai kekerasan, terpaksa dilakukan dengan dalih demi memberantas kejahatan dan kemaksiatan. Persoalannya adalah, bagaimana penegakan hukum dilakukan di Indonesia, sehingga kelompok-kelompok fundamentalisme-radikal tidak bertindak sendiri, yang meski didasari niat baik, tetapi tetap melanggar hukum positif di Indonesia. Dalam konteks ini, sebenarnya tak bisa dipertentangkan atas kedua doktrin itu. Maka, sebenarnya kelompok Islam moderat juga bertugas mengerem tindakan fatal kelompok fundamentalisme-radikal.

Meski sesungguhnya dominan, kelompok Islam moderat di Indonesia, kurang memiliki daya greget, dan seolah kurang mampu menjawab banyak pertanyaan seputar realitas dinamika keislaman dan keindonesiaan belakangan, kecuali lewat wacana-wacana semata. Inilah yang membuat kelompok fundamentalis-radikal mengerucut, seolah mengambil-alih hal-hal yang di lapangan tidak dilakukan kalangan moderat. Maka, dalam konteks ini perlu ada agenda nyata dari kalangan moderat, tak sekadar bergelut di dataran wacana, tetapi juga aksi nyata di lapangan. Meraka lebih dulu harus merapatkan barisan, antara sesama elemen Islam moderat, mengingat tugas berat, meneguhkan peran positif Islam dalam merajut keharmonisan dalam konteks multikulturalisme Indonesia.

Alfan Alfian M. Peneliti Katalis dan ACG Consulting Group, Jakarta. Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Nasib Demokrasi di Timur Tengah

2008-08-26T16:01:00.000-07:00

Oleh Ulil Abshar-Abdalla

Dalam kasus serangan Israel yang terakhir ke Lebanon, Presiden Bush menyatakan di sela-sela pertemuan negara-negara G-8 di Rusia, Israel mempunyai hak untuk mempertahankan diri atas serangan Hezbollah. Pernyataan itu dilihat dari rentang waktu yang panjang jelas amat aneh.

Opini ini dimuat di Kompas tanggal 26 Juli 2006

Proyek pendemokrasian Timur Tengah yang secara ambisius dilontarkan Presiden George W Bush dengan menggulingkan Saddam Hussein dan menduduki Irak saat ini jelas gagal. Keadaan di Irak kian tidak terkontrol.
Alih-alih menjadi model untuk demokrasi seperti dikehendaki Amerika Serikat, kini Irak justru menjadi bumi semai yang subur untuk lahirnya “teroris”. Polarisasi antara Syiah dan Sunni jauh lebih rumit dari yang diperkirakan Washington.

Para pengambil kebijakan di Washington berbicara tentang remapping the Middle East, persis seperti kolonial Inggris dan Perancis pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 saat mereka melihat dunia seperti lembar peta yang bisa digaris-garis dan dibagi-bagi seenaknya.

Kenyataannya, “pendemokrasian” dan remapping itu melibatkan ribuan nyawa tak berdosa melayang sia-sia. Bagi pengambil kebijakan di Washington, ribuan korban sipil itu dengan santai disebut collateral damage, korban tak disengaja, suatu eufimisme dalam kosakata militer AS sejak Perang Vietnam.

Serangan Israel atas Lebanon yang membabi buta (menurut pejabat militer Israel, serangan itu amat well-calibrated, terukur tepat), kiranya membuat sebagian besar warga Arab kian skeptis pada proyek pendemokrasian Timur Tengah. Yang dikehendaki AS tampaknya bukan sekadar pemerintahan yang “demokratis” di Timur Tengah. Mereka menginginkan nice guy seperti Kerajaan Saudi dan negeri-negeri teluk lain, “anak manis” yang mau tunduk pada kemauan AS dan Israel.
Pemboikotan Israel dan AS atas pemerintahan Hamas yang memenangkan (saya tak suka istilah “memenangi") pemilu yang demokratis di Palestina jelas menunjukkan Pemerintah AS dan Israel tidak sekadar ingin demokrasi.

Saya ragu apakah bagi Presiden Bush atau pejabat PM Ehud Olmert demokrasi di Timur Tengah adalah prinsip yang benar-benar mereka bela. Sebagaimana demokrasi bisa melahirkan pemerintahan yang mendukung gagasan-gagasan yang illiberal (sebagaimana dibahas Fareed Zakaria dalam The Future of Freedom, 2004), begitu juga, ia tidak mesti melahirkan pemerintah yang mau “tunduk manis” pada AS. Hamas adalah contoh yang amat baik. Pemerintah AS tampaknya tidak menghendaki hal ini terjadi. Karena itu, demokrasi bagi mereka bukan suatu “kebajikan politik” yang harus dibela tanpa syarat, tetapi hanya alat instrumental yang hanya punya nilai secara sekunder.

Dua syarat

Demokrasi di Timur Tengah tidak bisa ditegakkan tanpa dua syarat. Pertama, dukungan populer atau masyarakat bawah. Di sini peran ajaran Islam yang menjadi faktor penting dalam membentuk pandangan publik di sana amatlah vital. Demokrasi sebagai sistem politik harus mempunyai jangkar kultural dalam tradisi agama yang mengakar di masyarakat Timur Tengah. Dengan demikian, demokrasi tidak bisa “ditanamkan” secara paksa dari luar atau “diimpor” dari Barat dan dipajang kepada publik di sana. Demokrasi harus berproses dari “dalam” meski faktor-faktor eksternal dan lingkungan internasional tetap berpengaruh. Home-grown democracy, demokrasi yang tumbuh di kebun sendiri, amatlah penting.

Impian Pemerintah AS untuk “mendemokrasikan” Timur Tengah agaknya sejak awal akan gagal karena dua alasan. Alasan pertama, demokrasi bukan “kebajikan politik” yang penting bagi Pemerintah AS. Ia hanya alat instrumental. Alasan kedua, demokrasi dipaksakan dari luar melalui perang, seperti di Irak. Retorika demokrasi juga datang belakangan setelah publik mulai mengetahui kebohongan argumen “senjata pemusnah massal” (weapon of mass destruction/WMD) yang diteriakkan Presiden Bush guna membenarkan invasi atas Irak.

Jika ditelaah secara mendalam, tak ada kontradiksi yang antitetikal antara Islam dan demokrasi, meski ada sedikit umat Islam yang menganggap demokrasi sebagai sistem yang “kafir”. Sebagian besar umat Islam memandang demokrasi sebagai nilai yang selaras dengan ajaran Islam. Karena itu, kurang pada tempatnya Pemerintah AS sibuk berkampanye untuk “menjual” demokrasi ke dunia Islam. Yang menjadi soal adalah sementara Pemerintah AS sibuk memasarkan demokrasi ke Timur Tengah, tindakan mereka selama ini justru tidak mendukung hal itu. Dukungan Pemerintah AS selama ini yang nyaris un-conditional terhadap rezim-rezim despotik di Timur Tengah adalah contoh yang baik. Sikap Pemerintah AS yang tak mau “berhubungan” dengan Hamas sebagai pemenang pemilu yang demokratis di Palestina adalah contoh lain. Sekali lagi, tindakan AS, terutama di bawah Presiden Bush saat ini, jelas menunjukkan, yang mereka kehendaki bukan demokrasi, tetapi sesuatu yang lain.

Konflik Israel-Palestina

Masalah kedua yang amat penting adalah konflik Israel-Palestina. Kampanye untuk memasarkan demokrasi di Timur Tengah akan terganjal terus jika Pemerintah AS tidak menunjukkan sikap yang “adil” terhadap bangsa Palestina. Masalah Palestina akan terus menjadi duri dalam daging dalam hubungan Pemerintah AS dengan dunia Islam. Selama ini, dunia Islam menyaksikan Pemerintah AS selalu memberi dukungan yang seolah tanpa syarat kepada Pemerintah Israel, seraya terus menekan Pemerintah Palestina agar mengikuti kehendaknya. Kemenangan Hamas dalam pemilu terakhir adalah “hukuman politik”, bukan saja bagi PLO dan faksi-faksi sekuler lain di Palestina, tetapi juga terhadap AS dan Israel yang tidak pernah memprediksi sedikit pun kemenangan ini akan terjadi.

Dunia Islam melihat ketidakadilan dipertontonkan setiap saat di Palestina. Sementara warga Yahudi dengan bebas, bahkan dianjurkan, untuk kembali dan tinggal di Israel, jutaan warga Palestina yang mengalami “eksodus” dan “diaspora” di mancanegara sama sekali tak diberi hak untuk kembali. Sementara Pemerintah Palestina terus diserimpung untuk membangun negara yang benar-benar berdaulat, Pemerintah AS memberi sokongan tanpa syarat kepada Israel. Sementara Israel tidak pernah diganggu gugat untuk memiliki arsenal nuklir, Pemerintah AS tanpa lelah memojokkan Iran karena ingin memiliki senjata yang sama (meski dengan demikian, saya tidak dengan sendirinya setuju dengan proyek nuklir di Iran).

Dalam kasus serangan Israel yang terakhir ke Lebanon, Presiden Bush menyatakan di sela-sela pertemuan negara-negara G-8 di Rusia, Israel mempunyai hak untuk mempertahankan diri atas serangan Hezbollah. Pernyataan itu dilihat dari rentang waktu yang panjang jelas amat aneh. Apakah yang mempunyai hak untuk mempertahankan diri hanya Israel, sementara warga Palestina yang terlempar dari tanah airnya tak mempunyai hak untuk mempertahankan diri. Masalah serius bagi AS adalah adanya asumsi, Palestina seolah selalu di pihak yang salah dan Israel akan selalu berbuat benar.

Dalam konstelasi semacam ini, saya kian skeptis, proyek pendemokrasian yang dilancarkan Pemerintah AS di Timur Tengah akan berhasil. Yang kini terlihat adalah kombinasi dua hal yang amat menjengkelkan, despotisme pemerintahan Arab yang terus didukung Washington, dan “pemaksaan” proyek demokrasi dari luar yang membuat warga di Timur Tengah kian mencurigai proyek itu sendiri.
Sekali lagi, tidak ada pertentangan antara Islam dan demokrasi. Yang menjadi masalah adalah perasaan diperlakukan secara tidak adil oleh Pemerintah AS yang merata di dunia Islam saat ini. Gap yang lebar antara “dunia Islam” dan “Amerika” tidak bisa ditutup tanpa ada overhaul dan perubahan radikal dalam pola kebijakan luar negeri AS sendiri.

Benturan Antar-Islam

2008-08-26T15:59:00.000-07:00

Oleh M. Guntur Romli

Pada hemat saya, ranah inilah yang semenstinya menjadi fokus perhatian umat Islam, yaitu munculnya fenomena “benturan antar Islam”, bukan seperti yang dilangsir oleh Samuel P. Huntington, “benturan antarperadaban”. Pun tesis Huntington ini acap kali disimpulkan secara gegabah: benturan antara Islam dan Barat. Tesis ini dengan mudah dijadikan sebagai dalih untuk membenarkan bahwa konflik yang secara lahiriah terjadi dalam umat Islam, namun merupakan konspirasi Barat.

Demokrasi memang telah disemai di kawasan Timur Tengah. Namun dinamika baru itu sepertinya tak membawa harapan yang baru di sana. Kemajuan peradaban Islam yang pernah berjaya di kawasan Timur Tengah, agaknya sulit terlahir kembali. Inilah pesimisme yang saya tangkap setelah mengamati dinamika politik, sosial dan keagamaan di gugusan negeri yang pernah melahirkan para Nabi. Pada dekade terakhir ini, umat Islam di sana berkubang dalam lumpur yang sama; konflik politik yang campur-aduk dengan agama. Teori dan perangkat politik modern seakan tak berdaya, menghantam kerasnya budaya dan karakter Arabisme.

Beberapa negeri yang membuka kran demokrasi seperti Irak, Libanon, dan Palestina, saat ini malah terjebak konflik saudara. Sedangkan negeri-negeri yang masih terjamin stabilitasnya karena diperintah kekuasaan yang tiran, seperti Mesir, Syiria, dan beberapa negari Teluk tinggal menunggu `bom waktu’ yang bisa meledak bila ada pergantian kekuasaan.

Sayang, kedaifan mereka melihat masalah internalnya, tidak diakui secara kesatria dan jujur. Konflik dan benturan dituduhkan sebagai hasil dari konspirasi negeri-negeri jiran dan Barat. Padahal kita tahu, yang namanya pihak dan kebijakan yang sering sebut “Barat” itu tidak pernah seragam menyikapi umat Islam di Timur Tengah. Ia kambing hitam belaka.

Bagi saya teori konspirasi ini memiliki andil yang besar memupuk kejahilan dan menumpulkan daya kritis nalar umat Islam dalam melihat persoalan internal. Padahal jika mau sedikit jujur konflik yang saat ini tersebar di kawasan Timur Tengah, antara Syiah dan Sunni, Arab dan Persia, hakikatnya mengulangi pengalaman sejarah umat Islam di masa silam.

Saya ingin mengutip komentar dari Abul Fatah al-Syahrastani dalam karyanya yang termasyhur, al-Milal wa al-Nihal (Aliran-aliran Keagamaan). Menurutnya, a’dzam al-khilâf bayna al-ummah khilâf al-imâmah (politik adalah sengketa terbesar dalam sejarah umat Islam). Dari kitab al-Syahrastani ini saya ingin memeras dua poin. Pertama, benturan yang terjadi antar Islam lebih banyak terjadi daripada benturan antar umat Islam dengan kelompok lain. Kedua, benturan tersebut meski acap kali berjubah teologi, namun wujud sebenarnya adalah sengketa politik.

Kitab al-Syahrastani ini secara khusus mengupas munculnya aliran-aliran teologis dalam agama Islam. Namun menurut dia, “pedang yang terhunus karena perbedaan agama tak sebanding dengan persengketaan politik.” Al-Syahrastani meninggal pada medio abad ke-6 Hijriyah (12 Masehi). Tepatnya tahun 548 H. Dimana Perang Salib yang banyak diasumsikan sebagai babak benturan paling dahsyat antara Barat dan Islam telah terjadi satu abad sebelumnya: 11 Masehi. Namun kitab al-Syahrastani ini tetaplah menyorot sengketa internal umat Islam yang telah memanjang selama enam abad.

Bila membaca kitab ini lagi, ia serasa baru ditulis kemaren pagi walaupun usia sebenarnya sembilan abad. Pasalnya di hari ini kita bisa menyaksikan konflik-konflik berdarah antar umat Islam di beberapa belahan dunia dengan mudah. Konflik bersenjata antara kelompok Sunni-Syiah di Irak dan Libanon, Hamas-Fatah di Palestina, kelompok Milisi Islam dan pemerintah sementara di Somalia.

Pada hemat saya, ranah inilah yang semenstinya menjadi fokus perhatian umat Islam, yaitu munculnya fenomena “benturan antar Islam”, bukan seperti yang dilangsir oleh Samuel P. Huntington, “benturan antarperadaban”. Pun tesis Huntington ini acap kali disimpulkan secara gegabah: benturan antara Islam dan Barat. Tesis ini dengan mudah dijadikan sebagai dalih untuk membenarkan bahwa konflik yang secara lahiriah terjadi dalam umat Islam, namun merupakan konspirasi Barat.

Saya tak hendak membela Barat, karena kepentingan dan harapan saya terhadap umat Islam lebih besar dari pada harapan saya terhadap Barat. Namun saya mengutuk pola pikir yang saat ini menjamur di kalangan umat Islam. Teori konspirasi tidak akan pernah melahirkan solusi guna menghadapi permasalah, malah akan semakin menjerumuskan pada “lingkaran setan” yang tak berawal dan berakhir.

Dalam buku yang berjudul Dirâsah Li Syuqûth Tsalâtsîn Dawlah Islâmiyah (Studi Atas Jatuhnya Tiga Puluh Nagara Islam) yang ditulis Dr Abd Halim Uwais menunjukkan bentuan antarpuak Islamlah menjadi faktor utama dari jatuhnya pemerintahan dinasti Islam. Ada saja sebab-sebab perpecahan itu. Meskipun mereka menganut satu agama (Islam), namun dicerai-beraikan perbedaan kabilah, etnik, dan orientasi teologis.

Dinasti Umayyah di Damaskus Syria jatuh bukan karena serangan Imperium Romawi atau Persia, namun oleh Dinasti Abbasiyah. Demikian juga Dinasti Umayyah di Andalusia Spanyol yang kejatuhannya diratapi sebagai “Firdaus yang Hilang” (al-firdaws al-mafqûd) diruntuhkan oleh Dinasti Amiriyah yang selanjutnya di kawasan ini bertikai para Dinasti Islam: Dinasti Murabith dan Muwahid.

Dinasti Abbasiyah yang tegak selama kurang lebih 5 abad memang dijatuhnya oleh tentara Mongol pada tahun 1258. Namun menurut Dr Uwais tadi, tentara Mongol menyerang sebuah kekuasaan yang telah lemah: setelah Dinasti ini digerus kekuasaannya oleh dinasti-dinasti yang melepaskan diri dari Dinasti Abbasiyah.

Namun saya berbeda pendapat dengan faktor lain yang dikemukakan oleh Dr Uwais mengenai jatuhnya Dinasti Abbasiyah yaitu hilangnya ruh jihad. Padahal, menurut hemat saya, umat Islam waktu itu memiliki konsep jihad, namun kebablasan; memerangi saudara sendiri yang satu agama, satu etnik, dan dihitungnya sebagai jihad!

Begitu halnya Bagdad yang jatuh ke Amerika pada Maret 2003, karena dipicu invasi Saddam terhadap Kuwait, 1990. Saddam juga mengobarkan perang terhadap Iran dan berseteru dengan Saudi Arabia. Fakta lain: faktor terbesar semakin menipisnya harapan terhadap negara bernama Palestina, tidak hanya disebabkan kebengisan Israel, namun juga perpecahan antara Hamas dan Fatah. Meski di negeri itu sudah digelar demokrasi, namun perbedaan diselesaikan melalui cara-cara milisi. Pun demikian yang terjadi saat ini di Libanon: barisan penentang dari Kaum Syiah, barisan pemerintah dari kaum Sunni. Dan sepanjang sejarah di negeri ini, perang saudara sering dimanfaatkan oleh Israel.

Ke depan di kawasan Timur Tengah yang akan mempengaruhi Dunia Islam secara umum munculnya benturan antara Poros Iran-Syria dan Hamas yang berusaha merebut pengaruh dari Liga Arab yang dikuasasi rezim-rezim otoriter terutama Mesir dan Saudi.

Di sini label politik lawas: Sunni dan Syiah akan terus bertarung atas nama agama. Benturan ini akan mengulangi sejarah 14 abad yang lalu. Dimana tiga dari empat pemimpin Islam yang Lurus (al-Khulafâ’ al-Râsyidûn) terbunuh gara-gara persoalan politik: Umar bin Khattab, Ustman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dua nama terakhir dibunuh oleh orang Islam sendiri yang selanjutnya memunculkan dua golongan besar pendukung mereka: Sunni dan Syiah.

Walhasil, inilah yang perlu diwaspadai oleh umat Islam ke depan: benturan yang terjadi antarumat Islam sendiri: benturan antar Islam, bukan benturan Islam dengan yang lain.

Sumber: GATRA Nomor 16, 1 Maret 2007

Kontradiksi dalam Cara Berpikir Abu Bakar Ba’asyir

2008-08-26T15:57:00.000-07:00

Oleh Ulil Abshar-Abdalla

Kalau kita amati kelompok-kelompok Islam yang meneriakkan semboyan ingin hidup sesuai dengan sunnah dan teladan Nabi, ada semacam pola yang menarik. Pola ini terjadi di tanah Arab sendiri, dan terjadi pula (atau tepatnya ditiru?) di Indonesia dan negeri-negeri lain di luar Arab. Yaitu, mereka cenderung terlibat dalam pertengkaran internal yang tak pernah selesai. Persoalannya sepele: masing-masing kelompok menuduh yang lain sebagai menyimpang dari atau kurang konsisten dengan sunnah, dan menganggap merekalah yang paling konsisten mengikutinya.

BARU-baru ini, kita membaca berita di sejumlah media tentang mundurnya Abu Bakar Ba’asyir dari organisasi di mana selama ini dia menjabat sebagai amir atau komandan, yaitu Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Alasan mundurnya Ba’asyir menarik sekali. Dia berpandangan bahwa sistem kepemimpinan yang dianut oleh MMI makin melenceng dari sunnah atau teladan Nabi Muhammad.

Dia mengatakan bahwa MMI selama ini memakai sistem kepemimpinan kolektif dan demokratis. Sistem itu, di mata Ba’asyir, tidak Islami. Dia memandang demokrasi sebagai kafir, tidak Islami, tidak sesuai dengan sunnah Nabi.

Ba’asyir berencana mendirikan jama’ah atau organisasi baru yang di mata dia lebih sesuai dengan sunnah Nabi. Dalam organisasi baru itu, dia akan memakai sistem kepemimpinan yang lebih Islami, bukan sistem kepemimpinan demokratis yang pelan-pelan mulai diadopsi oleh MMI.

Ada beberapa alternatif nama untuk organisasi baru yang hendak ia dirikan itu, misalnya: Jamaah Ansharussunah, Jamaah Ansharullah, Jamaah Muslimin Ansharullah, dan Jamaah Ansharuttauhid. Kalau kita jeli mengamati model-model gerakan Islam di berbagai negara Muslim saat ini, nama-nama itu sangat khas pada kelompok-kelompok yang sering disebut sebagai salafi, yaitu kelompok yang dengan gigih sekali ingin mencontoh teladan dan sunnah Nabi secara konsisten, bahkan fanatik sekali.

Saya menulis esei pendek ini bukan karena saya menganggap fenomena MMI atau Ba’asyir sebagai hal penting. Esei ini ingin menunjukkan kontradiksi dalam cara berpikir dan “mindset” orang-orang seperti Abu Bakar Ba’ayir. Saya berpendapat, metode gerakan yang dipakai oleh Ba’asyir mengandung kontradiksi yang akut. Kalau tidak bersikap apologetik dan pura-pura tak tahu, mereka mestinya menyadari sejumlah kontradiksi yang akan saya tunjukkan di bawah ini.

Metode gerakan seperi dipakai Ba’asyir itu juga rapuh dari dasarnya, sehingga cepat atau lambat, gerakan itu akan rontok sendiri. Ba’asyir hidup dengan sebuah “delusi” yang tak dia sadari.

Ba’asyir mengkleim ingin mendirikan organisasi baru yang lebih sesuai dengan sunnah Nabi. Betulkah kleim semacam itu? Apakah mungkin mendirikan organisasi baru dalam era modern ini tanpa melanggar prinsip mengikuti sunnah Nabi?

Organisasi baru yang akan didirikan oleh Ba’asyir itu, di mata saya, sudah pasti tidak akan sesuai dengan sunnah Nabi. Sebab pada zaman Nabi, tidak kita kenal sebuah entitas bernama organisasi seperti yang akan dia dirikan itu. Pada zaman Nabi semua masyarakat hidup sebagai komunitas tunggal tanpa organisasi atau pengelompokan apapun (dalam pengertian modern yang kita kenal sekarang). Begitu Ba’asyir mendirikan jamaah atau organisasi baru, persis pada saat itu dia meninggalkan sunnah Nabi.

Kalau mau lebih ekstrim lagi, kita bisa berkata bahwa eksperimen mendirikan pesantren Ngruki di Solo pun –yakni pesantren yang didirikan oleh beberapa tokoh Islam termasuk Ba’asyir itu– juga tidak sesuai dengan sunnah Nabi jika dilihat secara cermat, sebab pada masa Nabi tidak ada sekolah seperti dipraktekkan oleh pesantren dan madrasah di Ngruki. Tidak ada sistem kelas, tidak ada sistem ujian, tidak ada sistem ijazah, tidak ada sistem pendaftaran seperti kita saksikan dalam semua praktek sekolah modern saat ini.

Orang-orang seperti Ba’asyir ini memakai logika dan cara berpikir yang aneh dan nyaris tak masuk akal.

Terhadap kritik ini, Ba’asyir boleh jadi menjawab: bahwa sistem pendidikan ala madrasah yang mengenal kelas-kelas itu tidak bisa dikatakan bertentangan dengan sunnah Nabi, sebab sistem itu menyangkut urusan duniawi, bukan masalah ibadah.

Persis di sini soalnya: bukankah soal pemilihan pemimpin, atau soal kepemimpinan secara umum, adalah masalah duniawi pula? Kenapa dia keluar dari MMI karena menganggap bahwa sistem kepemimpinan dalam organisasi itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi? Kenapa dia tak membubarkan pesantren Ngruki saja, sebab pesantren itu juga memakai sistem yang tak ada pada atau dicontohkan oleh Nabi?

Ba’asyir mungkin beranggapan bahwa masalah kepemimpinan bukan soal duniawi, tetapi masalah keagamaan. Pertanyaannya, apakah Nabi memberikan petunjuk yang detil mengenai soal kepemimpinan ini dengan seluruh aspek-aspeknya? Kalau jelas ada petunjuk, kenapa para sahabat bertengkar hebat saat Nabi wafat, persis untuk memperebutkan jabatan kepemimpinan?

Bahkan jenazah Nabi tak sempat dikuburkan selama tiga hari, karena sahabat sibuk bertengkar tentang siapa yang menjadi pengganti Nabi dan bagaimana pula cara memilihnya.

PARADOKS lain yang menggelikan adalah bahwa Ba’asyir menolak mentah-mentah sistem demokrasi, tetapi, anehnya, dia menikmatinya sejak pertama kali menginjak bumi Indonesia setelah kembali dari pengasingan di Malaysia selama bertahun-tahun (karena diusir oleh pemerintahan Presiden Suharto yang tak demokratis itu). Demokrasi di Indonesialah yang memungkinkan dia mendirikan organisasi seperti MMI, dan demokrasi itu pulalah yang menjamin hak dia nanti untuk mendirikan organisasi baru yang konon lebih sesuai dengan sunnah Nabi itu.

Kampanye dia selama ini untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia tak pernah diganggu oleh aparat keamanan justru karena di Indonesia ada sistem demokrasi. Dengan demikian, Ba’asyir mengecam demokrasi, seraya diam-diam menikmati “roti” demokrasi setiap saat tanpa memberi kredit apapun. Dalam hal ini, Ba’asyir tidak melaksanakan hadis yang terkenal, “man lam yasykur al-nas lam yasykur al-Lah”, barangsiapa tak mensyukuri manusia (yang telah berbuat baik pada dia), maka dia sama saja tak mensyukuri Tuhan.

Ba’asyir menikmati roti demokrasi, tetapi dia tak pernah memberi kredit apapun pada sistem yang memberinya kebebasan itu. Dia malah mengecam sistem itu sebagai sistem kafir karena berasal dari Barat. Tindakan dia ini bertentangan dengan sunnah Nabi sebagaimana tercermin dalam hadis di atas.

Kalau konsisten dengan perlawanannya atas demokrasi, kenapa Ba’syir tak pindah ke negara Arab Saudi saja yang sama sekali tak menerapkan demokrasi? Saat dia diusir dari Indonesia pada awal 80an dulu, mestinya pada saat itu dia punya kesempatan untuk pindah ke negeri yang sama sekali tak menerapkan demokrasi. Eh, dia malah mengungsi ke Malaysia yang juga, dalam tingkat tertentu, menerapkan demokrasi.

Setelah Indonesia makin demokratis paska tergulingnya Presiden Soeharto pada 1998, dia malah dia kembali ke Indonesia. Kenapa dia kembali ke negeri yang justru makin intensif mengalami proses demokratisasi? Apakah diam-diam Ba’asyir mencintai demokrasi, walau di mulut meluapkan kecaman pada sistem itu?

Mungkin Ba’asyir akan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya ini dengan mengatakan: Saya balik ke Indonesia karena saya mau menegakkan negara syari’ah! Saya mau mendirikan kekuasaan Tuhan, sistem yang ia sebut dengan istilah yang aneh sekali, yaitu “Allah-krasi”, yakni kekuasaan Allah sebagai lawan dari “demokrasi”, kekuasaan rakyat.

Pertama, sistem yang ia sebut sebagai Allah-krasi itu sendiri tidak pernah ada dalam sunnah atau dikatakan secara tegas oleh Nabi sendiri. Dalam hal ini, dia telah melanggar prinsip yang ia anut dengan gigih itu, yaitu hendak hidup sesuai seluruhnya dengan sunnah. Nabi sendiri tak pernah menyebut kekuasaan yang ia praktekkan di Madinah dulu sebagai Allah-krasi.

Kenapa dia menciptakan sesuatu yang tak ada dalam agama? Bukankah ini bid’ah, dan setiap bid’ah, sebagaimana ajaran yang diyakini oleh orang-orang semacam Ba’asyir, akan membawa seseorang masuk neraka (kullu bid’atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi al-nar)? Akankah Ba’asyir masuk neraka karena menciptakan bid’ah Allah-krasi itu? Wallahu a’lam! Hanya Tuhan yang tahu.

Kedua, agar dia bisa memperjuangkan sistem Allah-krasi di Indonesia, dia tak bisa tidak butuh sebuah lingkungan politik yang memungkinkan perjuangan itu; dan itu, sekali lagi, adalah sistem demokrasi. Sebab, jika dia hidup di negeri yang tidak demokratis, sudah tentu dia akan akan mengalami kesuitan untuk memperjuangkan idenya tersebut, persis karena tiadanya kebebasan di sana.

Jika Ba’asyir, misalnya, menetap di Saudi Arabia, dia sudah ditangkap dari sejak awal dan tak akan pernah keluar dari penjara, sebab dia mengampanyekan sistem yang menentang kekuasaan yang ada di sana. Hanya di negeri demokratis seperti Indonesialah dia bisa bergerak dengan leluasa. Bagaimana dia bisa mengecam sistem demokrasi yang telah memberinya hidup selama ini?

Paradoks yang lebih parah lagi dan mendasar adalah keinginan Ba’asyir mendirikan sebuah negara syari’ah, negara yang berlandaskan sistem Allah-krasi itu. Konsep negara itu sendiri tak dikenal secara eksplisit pada zaman Nabi. Nabi sendiri tak pernah menyebut komunitas di Madinah sebagai “daulah” atau negara. Dalam Piadam Madinah yang terkenal itu, komunitas di Madinah hanya disebut sebagai “ummah” saja. Kata ummah di sana tidak terbatas pada umat Islam, tetapi juga umat-umat lain di luar Islam, termasuk Yahudi.

Kalau hendak konsisten mengikuti sunnah Nabi, tindakan Ba’asyir untuk menciptakan nama “negara” itu sendiri untuk menyebut sebuah komunitas yang hendak ia dirikan jelas tidak sesuai dengan teladan atau sunnah Nabi.

Kalau kita amati kelompok-kelompok Islam yang meneriakkan semboyan ingin hidup sesuai dengan sunnah dan teladan Nabi, ada semacam pola yang menarik. Pola ini terjadi di tanah Arab sendiri, dan terjadi pula (atau tepatnya ditiru?) di Indonesia dan negeri-negeri lain di luar Arab. Yaitu, mereka cenderung terlibat dalam pertengkaran internal yang tak pernah selesai. Persoalannya sepele: masing-masing kelompok menuduh yang lain sebagai menyimpang dari atau kurang konsisten dengan sunnah, dan menganggap merekalah yang paling konsisten mengikutinya.

Inilah yang kita lihat pada kasus perpecahan dalam tubuh Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) sekarang. Perpecahan ini juga kita lihat dalam kelompok-kelompok salafi yang lain di sejumlah kota di Indonesia. Pengalaman ini sudah pernah kita saksikan pada Partai Komunis dulu; masing-masing faksi menganggap dirinya paling “ortodoks” dan menuduh yang lain “revisionis”.

Ba’asyir keluar dari MMI karena merasa organisasi itu dikelola dengan prinsip yang tak seusai dengan sunnah Nabi. Saya memprediksi, kelompok baru yang akan didirikan oleh Ba’asyir itu, suatu saat juga akan pecah lagi karena pada gilirannya nanti akan ada kelompok yang merasa lebih konsisten pada sunnah ketimbang yang lain. Begitu seterusnya.

Deskripsi yang tepat untuk menggambarkan kelompok-kelompok yang mengkleim paling mengikuti sunnah ini adalah sebuah ayat dalam Quran, tahsabuhum jami’an wa qulubuhum syatta; engkau melihat mereka seolah-olah bersatu (di bawah ide mengikuti sunnah Nabi), tetapi hati mereka sesungguhnya saling terpecah-belah. Dengan kata lain, gerakan ini sebenarnya rapuh di dalam, persis karena terlalu menekankan “kesucian” gerakan, purifikasi, dan tidak belajar untuk kompromi dan akomodatif terhadap keadaan yang terus berubah.

Watak gerakan puritan di mana-mana selalu mengandung resiko perpecahan internal. Jika kita mau belajar lebih jauh lagi, perpecahan dalam tubuh umat Islam selama ini terjadi persis karena dorongan “puritan” itu, yakni masing-masing kelompok merasa paling sesuai dengan Quran dan sunnah. Dengan sikap “sok benar” sendiri itu, mereka dengan mudah menuduh gerakan yang lain kafir, sesat, murtad, syirik, dsb.

Paradoks seperti dihadapi oleh Ba’asyir ini semestinya menjadi pelajaran bagi kelompok-kelompok Islam yang lain. Di mata saya, metode perjuangan Islam ala Ba’asyir sudah mentok dan tak akan membawa umat Islam ke mana-mana. Sangat keterlaluan jika ada orang-orang yang masih percaya atau “terkelabui” oleh tokoh dan metode perjuangan seperti ini.

Penangkal paling manjur agar umat Islam tak terkecoh oleh retorika orang-orang semacam Ba’asyir ini adalah nalar yang sehat dan kritis. Umat seharusnya diajarkan bagaimana berpikir secara kritis dan berani mempertanyakan kleim-kleim kosong yang diajukan oleh tokoh seperti Abu Bakar Ba’asyir itu.[]

Islam Masa Lampau Itu Membebaskan

2008-08-26T15:52:00.000-07:00

KH Husein Muhammad

Oleh Redaksi

Ketika orang mengatakan bahwa dia lebih tinggi daripada orang lain, sebetulnya ia telah melangkahi aspek tauhid yang benar. Karena itu, saya kira kita memerlukan penerjemahan yang baru atas aspek akidah.

Islam dapat ditinjau dari berbagai aspeknya. Namun belakangan, pandangan tentang Islam dipersempit pada aspek-aspek tertentu saja. Akibatnya, horison pemahaman Islam tampak sangat terbatas dan menyesakkan. Bagaimana itu terjadi, berikut perbincangan Novriantoni dari Kajian Islam Utan Kayu (KIUK), dengan KH Husein Muhammad, Pengasuh Pondok Pesantren Arjawinangun, Cirebon.

Kang Husein, sebagai seorang kiai yang mengasuh pesantren, aspek-aspek apa saja dari Islam yang selama ini Anda ajarkan kepada para santri?

Saya pernah mengaji kitab kecil, namanya al-Arba’in al-Nawawiyah. Di situ ada hadis yang menceritakan dialog antara Nabi Muhammad dengan Malaikat Jibril, ketika menanyakan tentang Islam, iman, dan ihsan. Dari situ, saya merangkum adanya 3 aspek besar Islam. Pertama, aspek ideologi, akidah atau tauhid. Kedua, aspek hukum atau syariah; ini adalah aspek eksoteris Islam. Ketiga, ihsan, atau aspek tasawuf; aspek esoterisnya. Ketiganya menunjukkan sebuah bangunan Islam.

Jadi, di Islam ada yang disebut tauhid, akidah, atau kepercayaan kepada yang gaib-gaib. Tapi kepercayaan ini menuju kepada Tuhan. Untuk menuju kepada Tuhan, ada cara yang disebut syariah; yang perhatiannya pada hal-hal yang praktis. Ini adalah media pembantu untuk mengarahkan kita kepada aspek lain yang lebih lanjut, yaitu aspek ihsan. Jadi ini adalah contoh keluasan Islam yang kalau kita elaborasi lebih jauh, kita akan menyimpulkan banyak sekali hal-hal yang bisa dikembangkan dalam Islam.

Bisa cerita tentang penjabaran berbagai aspek Islam itu dalam mata pelajaran di pesantren Anda?

Untuk tauhid, kita belajar kitab Aqidatul Awwam, yang bicara mengenaiwujud Tuhan, sifat-sifat Tuhan. Saya kira, buku ini memakai pendekatan rasional. Juga kitab Kifayatul Awwam, Nurudz Dzalam,dan lain-lain. Tapi karena audiensnya para santri pemula, maka penjelasan-penjelasannya sangat sederhana. Tapi kalau kita mengkaji lebih jauh, maka ini adalah aspek-aspek rasionalitas yang luar biasa di dalam Islam.

Yang kedua, aspek syariah. Aspek ini diwujudkan dalam interpretasi-interpretasi ulama dalam bentuk fikih. Dan ini banyak sekali dipelajari di pondok pesantren. Kitabnya yang terkenal adalah Fathul Qarib, Fathul Mu’in, dan Fathul Wahab. Sementara aspek ketiga Islam terbagi dalam dua kategori. Ada tasawuf akhlaqi atau yang membahas soal moralitas yang terukur. Tapi intinya adalah kejujuran, keikhlasan, dan berkata benar. Ada juga tasawuf irfani yang lebih tinggi lagi. Ini tidak hanya membahas soal keikhlasan dalam hubungan antar manusia, tapi lebih jauh menetapkan bahwa apa yang kita lakukan sesungguhnya tidak pernah kita lakukan. Ini tingkatan ikhlas yang paling tinggi. Kita tidak ingin dipuji, atau jikapun dipuji tidak pernah berubah, dan bila dicaci maki juga tak pernah berubah. Semuanya adalah untuk Allah.

Kitab tasawuf yang paling fenomenal dan selalu menjadi kajian pesantren adalah Ihya ‘Ulumiddin. Saya kira kitab ini juga bisa dibagi dalam beberapa bidang: rub’ul ibadat, rub’ul ilmi, munziyat, dan lain sebagainya. Itu adalah aspek-aspek Islam yang paling tinggi.

Tapi tak semua orang mendapat pelajaran Islam secara komprehensif. Belakangan muncul corak Islam yang mementingkan aspek akidah saja; membenarkan sesuatu yang dianggap benar secara akidah meski bersifat destruktif terhadap kemanusiaan. Bagaimana ini?

Saya kira itu karena pemahaman akidahnya sangat teosentris. Dan pandangan itu kemudian dihubungkan dengan ego dirinya sendiri. Mereka selalu mengatasnamakan Tuhan, sehingga penafsiran terhadap aspek-aspek Islam tidak dihubungkan dengan kerangka kemanusiaan. Jika Tuhan mengatakan bahwa ada orang kafir, mereka bersegera ingin menyingkirkan karena dianggap berlawanan dengan akidah tauhid. Padahal kalau ditafsirkan secara lebih mendalam, itu menunjukkan bahwa manusia di hadapan Allah adalah sama dan beragam. Karena itu, tidak boleh ada kesombongan antara yang satu dengan yang lain.

Ketika orang mengatakan bahwa dia lebih tinggi daripada orang lain, sebetulnya ia telah melangkahi aspek tauhid yang benar. Karena itu, saya kira kita memerlukan penerjemahan yang baru atas aspek akidah. Pertama perlu ditegaskan bahwa ajaran-ajaran Tuhan adalah untuk manusia. Jadi ketika disebut kita harus mengabdi pada Tuhan, menurut saya di situ sudah ada aspek kemanusiaannya.

Bagaimana menerjemahkan agama untuk kemanusiaan itu dalam bentuk fikih yang berorientasi pada kemanusiaan?

Saya kira pendekatan ini sudah muncul dalam pandangan-pandangan Imam al-Ghazali di Ihya ‘Ulumiddin. Aspek-aspek formal di dalam fikih diberi makna-makna.yang terdalam, makna esoteris. Al-Ghazali sebetulnya ingin memadukan antara dua aspek Islam: yang eksoterik dan esoteris, dan mengantarkan kepada aspek yang lebih jauh nantinya, yaitu aspek yang esoteris. Misalnya salat. Salat tidak hanya tindakan dan ucapan seperti yang kita tahu dalam fikih, tapi diberi makna-makna, misalnya ketundukan pada Allah. Itu kemudian diharapkan memunculkan etos “tanha `anil fakhsya’i walmunkar”.

Salat mestinya terefleksikan dalam kehidupan dengan tidak melakukan hal-hal yang buruk, al-fakhsya’, dan sesuatu yang diingkari, al-munkar. Sesuatu yang diingkari itu menurut saya adalah kegiatan merendahkan orang lain, merugikan, baik dari sisi ekonomi, pribadi, termasuk juga sisi identitas-identitas kultural yang ada. Jadi semuanya harus ditundukkan pada Allah, semua adalah ciptaan Allah, sehingga refleksi-refleksi sosialnya adalah bentuk-bentuk kemanusiaan.

Kang Husein bisa menjabarkan lebih lanjut bagaimana aspek eksoterik Islam itu diimbangi oleh aspek esoterisnya?

Saya teringat pernyataan seorang Imam Besar, yaitu Imam Malik: “Man tafaqqaha walam yatashawwaf, faqad tafassaq. Waman tashawwafa walam yatafaqqah fazandaq. Waman tashawwafa watafaqqah faqad tahaqqaq.” Artinya, barangsiapa yang hanya melakukan satu ibadah formal tanpa ada ruh dari ibadah itu, maka dia bisa menjadi fasik. Artinya formalitas saja. Sepanjang formalitas itu benar secara hukum, maka dia lakukan. Seakan-akan tidak ada lagi yang salah. Padahal secara ruhani, dia bisa saja telah melakukan kesalahan. Tapi karena formalitasnya yang dilihat, maka dia bebas.

Lalu, barangsiapa yang mengikuti aspek-aspek esoteris saja tanpa ada aspek formalitasnya, maka sulit dibuktikan kebenarannya, karena tidak bisa dilihat orang. Karena itu, yang paling ditekankan oleh Imam besar itu adalah kedua-duanya harus muncul pada setiap tindakan. Jadi dia melakuakn secara formal, tapi formalitas itu juga harus diisi dengan ruh.

Dari ungkapan itu ada tiga tingkatan orang. Ada pembacaan teks secara lahiriah, kemudian ada logika, dan setelah itu ada hikmah. Nah, yang ketiga ini sebetulnya yang ingin dituju orang. Sehingga Islam tidak hanya bersifat formal, dan juga tidak hanya bersifat rasional, tapi juga bersifat kearifan, kebijaksanaan. Ini yang kita sebut dengan aspek esoteris dalam dunia pesantren.

Banyak sekali ayat Alquran yang berbicara bahwa Rasul diberi kitab dan hikmah atau kematangan spiritual dalam menghadapi persoalan-persoalan umatnya. Anda bisa memberi gambaran bagaimana kitab dan hikmah itu dapat menjadi dua kutub Islam yang indah?

Alquran maupun kitab suci-kitab suci itu sengaja diturunkan pada manusia dalam kerangka memberi petunjuk agar manusia menghargai ciptaan-ciptaan Allah dengan sebaik-baiknya. Alquran sendiri juga menyatakan bahwa kitab suci yang diturunkan kepada nabi-nabi itu adalah rahmat bagi semesta alam. Dalam masyarakat pesantren, rahmatan lil’alamin itu bukan hanya kasih sayang pada manusia, tapi juga pada alam. Karena semuanya adalah ciptaan Allah dan semuanya bisa memberi manfaat bagi manusia. Nah dari situ, saya kira Alquran dan kitab suci-kitab suci harus diterjemahkan oleh manusia untuk melahirkan relasi atau sikap hidup bersama yang saling berkasih sayang, saling mencintai di dalam masyarakat.

Ada pernyataan Alquran yang saya kira perlu dielaborasi lebih dalam. Misalnya “inna khalaqnakum min dzakarin wauntsa waja’alnakum syu’uban waqabaila lita’arafu. inna akramakum ‘indallahi atqakum.” Nah, kalimat lita’arafu ini menarik bagi saya. Dalam pandangan yang eksoteris, harfiah, ayat ini dipahami sangat dangkal, yaitu hanya mengenal, mengetahui nama, siapa saya dan sebagainya. Tapi istilah ta’aruf itu sebenarnya jauh lebih mendalam daripada sekedar mengenal, tapi juga bagaimana masing-masing orang memahami bahwa Tuhan menciptakan perbedaan disamping semuanya punya keinginan dan kehendak yang sama. Semua ingin diperlakukan secara baik, mendapatkan kasih sayang antara yang satu dengan yang lain.

Jadi saya kira, hubungan antara kitab suci Alquran dengan hikmah tadi sebetulnya muncul di dalam kata ‘arafa atau ta’aruf tadi. Arif billah, atau orang yang mengetahui Tuhan adalah inti hikmah. Dalam terminologi sufisme, semuanya bermuara ke situ. Ma’rifatullah adalahpuncak dari segala perjalanan spiritual manusia untuk akhirnya tahu bahwa semuanya ciptaan Allah.

Gamal al-Banna, adik bungsu Hasan al-Banna pernah bilang, Tuhan menurunkan sepaket kitab suci dan juga hikmah kepada para nabi. Rahasianya, karena bila hanya dibekali kitab suci, sangat mungkin ia diamalkan tanpa mempertimbangkan aspek kebijaksanaan. Misalnya penerapan ajaran amar ma’ruf nahy munkar yang kadang-kadang destruktif. Tanggapan Anda?

Saya banyak juga membaca karya al-Banna yang sangat jauh berbeda dengan kakaknya, Hassan al-Banna, meski juga ada kemiripan-kemiripan. Saya sepakat dengan Gamal bahwa agama-agama juga diturunkan dengan membawa paket hikmah. Arti hikmah di sini sebetulnya banyak tafsirannya. Seperti dalam Alquran dikatakan: ud’u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau-idhatil hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah orang-orang ke jalan Tuhanmu dengan hikmah.

Para ulama memberi tafsiran yang berbeda-beda tentang apa itu hikmah. Pada tingkat yang sederhana, hikmah adalah ilmu pengetahuan. Tapi pada tingkat selanjutnya, ilmu pengetahuan tidak hanya pada aspek yang rasional, pengetahuan-pengetahuan akal, tapi juga pengetahuan batin. Jadi agama harus memadukan antara dua hal itu; pengetahuan rasional yang mumpuni dan pengetahuan spiritual yang tinggi.

Pada ayat-ayat lain juga disebutkan bahwa hikmah juga diberikan kepada nabi-nabi. Alquran menyatakan: Yu’ti al-hikmata man yasya’ waman yu’ta al-hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberi hikmah kepada hamba yang dikehendakinya, dan barangsiapa mendapatkan hikmah maka dia telah memperoleh sesuatu yang sangat banyak. Saya kira untuk elaborasi lebih lanjutnya, ini harus dimunculkan dalam kehidupan kemanusiaan kita.

Saya menangkap Islam itu ibarat samudera tak terbatas, tergantung nelayan mana yang sedang menangguk ikan di sana. Tapi faktanya, pengetahuan kita tentang Islam juga sudah terkapling-kapling dalam ikatan primordial atau kemadzhaban tertentu. Kenapa itu terjadi Kang Husein?

Ini menurut saya sebuah fenomena kemunduran luar biasa yang muncul dalam masyarakat Islam belakangan. Kalau kita membaca sejarah peradaban Islam, maka elaborasi terhadap ayat Alquran yang jumlahnya enam ribu enam ratus sekian itu, sungguh maha kaya. Orang hanya mengetahui adanya madzhab yang empat, padahal ada ratusan madzhab Islam. Semuanya dapat hidup dan memberi makna-makna yang berbeda atas Islam. Itu dari aspek eksoterisnya saja.

Ada juga aspek-aspek lain tadi. Ada tafsir isyary atau tafsiran metaforis atas Alquran, yang saya kira juga sangat kaya raya. Dalam kitab Ihya’ Ulumiddin disebutkan bahwa setiap kalimat dalam Alquran mengandung 70 ribu artian, dan itu dikalikan lagi empat, karena ada aspek lahir, batin, hadd, dan mathla’. Bahkan lebih dari itu. Karena Tuhan memang tidak bisa dibatasi kehendak-kehendaknya.

Anda bisa jelaskan tentang makna zahir, batin, hadd, dan mathla’?

Ini bukan keahlian saya. Saya hanya mengetahui secara sederhana saja. Aspek lahir itu memang pada aspek yang sangat eksoteris, mudah dipahami oleh orang awam. Aspek batin itu mengandung unsur rasionalitas untuk orang-orang yang ahli burhan. Tapi ada juga aspek batin yang sifatnya dzauqy, rasa. Dan itu bukan untuk orang-orang yang ahli burhan, tapi untuk ahlul ma’rifat.

Ada hadd, batasan-batasan, dan mathla’, ujung-ujung dalam Islam. Saya kira ini sangat rahasia. Misalnya mengapa Allah memulai ayat dengan ini, lalu mengakhiri dengan itu, dan sebagainya. Saya memperhatikan bahwa setiap ayat-ayat Alquran yang berisi perintah, selalu saja dilanjutkan dengan redaksi “apakah kamu tidak berpikir?”, “apakah kamu tidak memperhatikan?”, kemudian juga “Allah itu maha bijaksana”, “Allah itu maha mengetahui”, “Allah itu maha adil”. Itu banyak sekali dan harus diperhatikan. Misalnya, mengapa ayat ini memakai ism dzahir, dan lain sebagainya, itu ada rahasia-rahasianya sendiri. Ini sangat kaya.

Mungkin pada bagian pertama suatu ayat diseburkan aspek-aspek lahir, tetapi yang sebenarnya sedang ditunjukkan adalah bahwa itu hanya sebuah jalan yang belum selesai, yang akhirnya adalah kesadaran pada Tuhan.

Kang Husein percaya dengan anggapan bahwa Alquran orang awam berbeda dengan orang khawas; orang awam memahami apa yang tersurat sementara khawas menafsirkannya dengan cara yang lain...?

Saya kira jelas begitu. Alquran misalnya mengatakan ikhla’ na’laik, innaka bil wadi al-muqoddasi tuwa. (Musa), lepaskan sandalmu, karena kamu sedang berada pada tempat yang suci. Ini bisa dimaknai berbeda antara satu orang dengan yang lain. Lepaskan sandalmu, bagi sebagian orang, ya melepaskan sandal betulan. Karena mau masuk masjid, sandalnya ya dilepas. Tapi tafsir isyary tidak seperti itu; lepaskan kotoran-kotoran yang ada di dalam hatimu. Anda sedang berhadapan dengan Allah.

Jadi memang sangat bijaksana ketika Alquran menghadirkan lafal atau kalimat yang multitafsir. Imam Ali RA pernah mengatakan Alqur’anu hammalu aujuhin. Alquran itu mengandung berbagai dimensi. Bukan hanya makna fikihnya saya yang multidimensi, tapi juga perspektif-perspektif lain seperti yang kita sebutkan tadi. Dan dalam masyarakat Islam masa lampau, semua itu dielaborasi dengan sangat luar biasa, kaya raya, dan ada banyak toleransi antara yang berbeda itu. Karena itu, saya sering mengatakan bahwa Islam pada masa awal adalah Islam yang membebaskan, Islam yang toleran, Islam yang menerima masyarakat lain, dan sebagainya. Dan itu memberi sumbangan yang luar biasa bagi peradaban dunia di kemudian hari.

Kalau bicara tentang tafsir yang batin terhadap Islam, saya takjub dengan luasnya horison pemahaman tentang Islam. Ketika diturunkan ayat Alyauma akmaltu lakum, para sahabat girang sekali karena menyangka agama kita sudah didaulat menjadi the best. Tapi Umar bin Khattab malah menangis karena baginya ini bukan berita gembira. Kata dia: fama ba’dal kamal illa al-nuqsan. Kalau sudah lengkap, tiada lain akan merosot juga, seperti teori piramida. Tanggapan Anda?

Mungkin kita perlu menjelaskan tentang ayat tadi, karena masyarakat muslim sering memahami bahwa Islam itu sudah lengkap seperti apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan kita tinggal mengikutinya saja karena sudah sempurna. Padahal, hidup tidak pernah berhenti dan selalu terjadi perubahan-perubahan. Apa yang terjadi pada zaman Nabi, saya kira sangat terbatas dibandingkan peristiwa-peristiwa baru yang luar biasa banyaknya di mana-mana.

Karena itu, benar ketika Sayyidina Umar mengatakan begitu; ada kekhawatiran-kekhawatiran bahwa umat Islam di kemudian hari membatasi diri pada hal yang dianggap sudah sempurna. Dan karena itu diturunkan Tuhan, maka ia diterjemahkan seperti adanya, seperti yang tersurat. Bagi dia, kalau begini terus, maka perjalanan Islam akan mandek. Dan itulah yang membuatnya bersedih hati.

Seharusnya masyarakat memahami kesempurnaan itu hanya pada prinsip-prinsip dasar dan pandangan-pandangan besarnya saja. Tidak mungkin untuk menyebutkan semua persoalan sudah ada dalam Alquran. Karena itu sangat bijaksana ketika teks-teks dalam Alquran mampu menampung berbagai perubahan yang ada di kemudian hari. Hanya masyarakat yang membatasi bagaimana kita memahami teks-teks itu. Sejak lama kita tidak boleh melakukan upaya-upaya intelektual yang disebut ijtihad. Ini akhirnya menyebabkan peradaban Islam stagnan, tidak mampu merespon perubahan zaman. Pada sisi lain, itu juga menimbulkan konflik-konflik di antara manusia karena kebenaran dibatasi pada masa lampau, sementara yang baru dianggap bid’ah, dan sebagainya.

Melihat Dunia (Islam) setelah Olimpiade Beijing

2008-08-26T15:51:00.000-07:00

Thursday, 21. August 2008, 11:43:38

Oleh Ulil Abshar-Abdalla

Kepada kaum Islamis yang “sok yakin” dan “ge-er” bahwa Islam akan menjadi kekuatan dunia baru, saya mengatakan: tengoklah India dan Cina itu! Mereka bekerja keras untuk membangun ekonomi, merebut peluang dalam pasar global, bukan mengumbar retorika semata. Jika Islam hendak maju, tiada cara lain kecuali bekerja keras seperti dua negeri tersebut, bukan bekerja keras untuk mendirikan sebuah “khilafah” yang tak jelas juntrungannya itu. Kesampingkan mimpi kalian itu, wahai kaum Islamis! Bangunlah, sebab negeri-negeri lain mencapai kemajuan bukan dengan mimpi semata, tetapi dengan kerja keras.

Artikel ini sebelumnya telah dimuat di Koran Tempo, 16 Agustus 2008

PADA tahun 80an, setelah hancurnya Uni Soviet, banyak kalangan ideolog gerakan Islamisme yang meramal bahwa kapitalisme di mana Amerika menjadi simbol utamanya akan segera rontok. Dari reruntuhan dua “ideologi” dan kekuatan besar itu, mereka meramalkan (atau “wishful thinking”?) bahwa Islam akan tampil sebagai kekuatan baru yang menggantikan keduanya.

Apakah mimpi mereka itu sudah mulai memperlihatkan tanda-tanda akan terwujud? Marilah kita tengok dunia sekitar. Yang paling gampang adalah dengan melihat event yang sekarang sedang digelar di Cina, yaitu Olimpiade Beijing 2008. Pembukaan Olimpiade di Beijing pada 8/8/08 yang lalu begitu megah sekali, seolah-olah negeri Cina hendak mendeklarasikan diri bahwa kami adalah kekuatan baru di panggung dunia. Apa yang dikatakan oleh negeri Cina itu bukan sekedar mimpi atau “wishful thinking”, tetapi kata-kata yang disokong dengan sebuah bukti nyata.

Sekarang kita lihat sendiri, kekuatan baru yang akan menjadi pesaing utama Amerika Serikat tampaknya bukan negeri-negeri Islam atau “Islam” secara umum. Pesaing baru itu datang dari dua negeri yang jauh dari tradisi Islam, yakni Cina dan India.

Fareed Zakaria menulis buku baru (yang tampaknya kurang terlalu sukses), “Post American World”, dunia paska-Amerika. Menurut dia, konstelasi kekuatan dunia saat ini pelan-pelan mulai memperlihatkan gejala baru, yaitu merosotnya peran Amerika, dan dari sanalah lahir dunia baru, dunia paska-Amerika. Tetapi, dunia baru ini bukan ditandai dengan merosotnya peran Amerika secara total, atau “the declining West”. Yang terjadi adalah munculnya beberapa kekuatan baru dalam bidang-bidang tertentu atau “the emerging rest”. Dunia tidak lagi uni-polar, tetapi multipolar.

Visi dunia yang dibayangkan kalangan Islamis masih “old-fashioned”, alias kuno dan antik, yaitu dunia dengan kekuatan tunggal yang dominan di semua bidang. Kalangan Islamis bermimpi Islam atau “negeri Islam” memerankan kekuatan hegemonik seperti yang diperankan oleh Amerika sekarang. Dengan kata lain, dengan seluruh kebencian mereka terhadap Amerika, mereka sebetulnya “kesengsem” atau jatuh cinta pada peran yang dimainkan Amerika saat ini, dan karena itu mereka bermimpi suatu saat Islam akan menggantikan peran itu.

Saya kira, mimpi seperti itu menjadi tidak relevan dalam jangka panjang. Pertama, mimpi itu sendiri jelas “mimpi”, sebab hingga sekarang kita belum melihat tanda-tanda sedikitpun bahwa negeri-negeri Islam akan menjadi kekuatan baru, entah dalam bidang militer, teknologi, kebudayaan, apalagi ekonomi, terlebih-lebih olah-raga.

Hingga sekarang, negeri seperti Saudi Arabia masih bergelut dengan pertanyaan utama: bolehkah perempuan ikut olah-raga? Dalam Olimpiade Beijing saat ini, kontingen olah-raga Saudi Arabia sama sekali tak menyertakan perempuan. Alasannya jelas karena masalah agama: menurut Islam versi mereka, perempuan tak layak, atau tepatnya diharamkan ikut olah-raga.

Dalam bidang ekonomi, tak ada satu negeri Islampun yang bisa disebut sebagai kekuatan yang signifikan saat ini. Negeri-negeri Arab teluk seluruhnya menggantungkan pertumbuhan ekonominya pada sumber alam, yaitu minyak, bukan karena kerja keras penduduknya sendiri. Secara budaya, kita juga jarang melihat produk-produk budaya “populer” yang meng-global yang berasal dari dunia Islam. Dalam bidang sastra misalnya, karya-karya yang mampu menembus pasar dunia yang muncul dari luar tradisi kesusasteraan Barat umumnya berasal dari para penulis India. Penulis Muslim yang mampu menembus pasar itu adalah Orhan Pamuk yang berasal dari Turki, negeri Muslim yang sekuler yang justru dibenci oleh kalangan Islamis di mana-mana.

Asghar Ali Engineer dan Pemikirannya

2008-08-26T15:49:00.000-07:00

Surga Bukan Monopoli Muslim

DI dunia muslim, Asghar Ali Engineer dikenal gigih memperjuangkan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Dia juga memberikan perhatian pada nasib orang miskin yang dipinggirkan karena struktur sosial yang timpang. Mereka, mengutip sosiolog Iran, Ali Syariati, disebutnya sebagai orang yang tertindas. Asghar Ali tak cuma bicara. Dia sendiri memimpin komunitas Syiah Ismailiyah Bohra yang cukup terkenal di India.

Belakangan, Asghar Ali kerap menyuarakan pentingnya hubungan saling menghormati antarpemeluk agama berbeda. Dalam konteks India, tanah airnya yang acap diwarnai konflik antara pemeluk Hindu dan Islam, suaranya amat berarti. Untuk dedikasi mendorong toleransi, dia memperoleh penghargaan harmoni komunal dari pemerintah India pada 1997.

Asghar Ali lahir dari keluarga santri. Dia belajar bahasa Arab dari ayahnya, Syekh Qurban Husain. Dia juga mendapat pendidikan sekuler hingga memperoleh gelar sarjana teknik sipil dari University of Indore.

Pekan lalu, bersama sejumlah cendekiawan dari kawasan Asia Selatan, Asghar Ali berkunjung ke Indonesia. Ia menyampaikan ceramah tentang Islam dan negara bangsa serta bertemu dengan sejumlah cendekiawan Islam Indonesia, antara lain bekas presiden Abdurrahman Wahid. Di sela kunjungan itu, Asghar Ali menerima Nugroho Dewanto dan Iqbal Muhtarom dari Tempo.

Mengapa belakangan Anda kerap menulis soal teologi perdamaian dan pluralisme religius?

Saya bahkan menulis buku tentang masalah itu. Kedua isu tersebut sangat penting saat ini, ketika terorisme terjadi di mana-mana dan muncul kesalahpahaman bahwa Islam mendukung perang serta kekerasan lewat jihad. Padahal Islam sesungguhnya mendukung perdamaian. Seorang muslim menyapa dengan ucapan assalamualaikum, yang berarti kedamaian untuk Anda. Begitu pentingnya konsep damai dalam Islam sehingga banyak disebut dalam Quran dan hadis. Perang dalam Islam memiliki konteks semata untuk bertahan. Nabi mengatakan perang suci adalah jihad kecil, sedangkan memerangi hawa nafsu merupakan jihad besar.

Dari mana kesalahpahaman ini dimulai?

Ketika kerajaan ditegakkan atas nama Islam, para penguasa menyebut perang memperebutkan wilayah sebagai jihad. Arti jihad pun berubah, dari upaya sungguh-sungguh menjadi semata perang. Para teroris bahkan menggunakan istilah jihad untuk membenarkan pembunuhan terhadap orang tak bersalah, dengan bom yang diletakkan di sembarang tempat. Padahal, dalam syariat jelas disebut, dalam perang sekalipun tak boleh membunuh anak kecil, orang tua, orang tak bersalah, dan noncombatant—apalagi mengebom pasar.

Jadi tulisan-tulisan Anda tak cuma ditujukan kepada pembaca nonmuslim, tapi juga untuk sesama muslim?

Ya, banyak nonmuslim yang salah paham terhadap Islam. Tapi apa yang dilakukan para teroris yang mengatasnamakan Islam sesungguhnya juga tak sesuai dengan ajaran Quran. Mereka salah memahami jihad.

Anda mendorong pluralisme religius, padahal ulama di sini berfatwa bahwa pluralisme haram....

Haram? (tertawa). Quran dalam surat Al-Maidah mengatakan, ”Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja). Tapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan.” Quran juga mengatakan bahwa surga bukan hanya monopoli muslim, tapi juga untuk mereka yang percaya kepada Allah dan hari akhir serta melakukan kebajikan. Jadi, mencapai surga bergantung pada bagaimana sikap dan perilaku kita, bagaimana kita memperlakukan orang lain. Kemanusiaan itu amat penting. Di India ada begitu banyak agama, dan penganut Islam 150 juta orang. Mereka menerima konsep masyarakat majemuk.

Ulama mengatakan mereka menerima pluralitas tapi menolak pluralisme.…

Saya mengerti. Pluralisme merupakan konsep untuk menerima perbedaan dalam beragama. Quran mengakui semua nabi dan menunjukkan perbedaan masing-masing mereka. Quran menerima keyakinan Yahudi, Kristen, dan Sabiin. Kita diperintahkan untuk saling menghormati.

Di negara seperti Indonesia, tempat hidup berbagai agama seperti juga di India, apa arti penting pluralisme?

Kita harus menerima pluralisme, karena sekarang ini perpindahan penduduk terjadi di seluruh dunia. Orang pindah dari satu negara ke negara lain. Kebanyakan muslim hidup sebagai minoritas di berbagai negara, seperti Amerika, Australia, dan Eropa. Bagaimana jika warga negara-negara itu menolak kaum muslim? Pluralisme pada dasarnya adalah Anda bebas memeluk agama tapi juga harus menghormati pemeluk agama lain.

Apa jadinya bila pluralisme ditolak?

Jika saya menghormati agamamu dan kamu menghormati agamaku, tak akan terjadi konflik. Bila sebaliknya, jelas akan terjadi konflik. Kita diminta berlomba-lomba dalam kebaikan, tolong-menolong antarsesama, menegakkan keadilan. Dengan cara itu, kita bisa mencapai surga.

Bagaimana semestinya posisi Islam dalam kehidupan bernegara?

Quran tak bicara tentang negara, hanya bicara tentang masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, kita harus menegakkan keadilan, tak boleh ada eksploitasi, tak boleh ada persekusi. Quran adalah buku panduan moral. Bagaimana kita menjaga perilaku. Bagaimana meminimalkan konflik. Itu semua pada akhirnya akan bermanfaat dalam hidup bernegara.

Agama tumbuh subur, tapi kenyataannya konflik terjadi di seluruh penjuru dunia.…

Dalam konflik yang terjadi antarnegara atau di antara dua individu, penyebabnya biasanya ketidakadilan. Tidak ada penghormatan terhadap hak pihak lain. Ambil contoh apa yang dilakukan Amerika terhadap Irak, Afganistan, Pakistan, dan Vietnam. Itu adalah bentuk arogansi. Dengan kekuasaannya, Amerika membunuh jutaan orang di seluruh penjuru dunia. Siapa yang menghormati hak orang lain, tak akan terlibat dalam konflik.

Mungkinkah umat Islam menjadi satu kekuatan politik?

Muslim dapat menjadi satu kesatuan hanya dalam soal agama, tapi tidak dalam soal politik. Kita bicara dalam bahasa yang berbeda, memiliki budaya yang berbeda, mengenakan pakaian yang berbeda. Satu-satunya yang menyatukan kita adalah agama yang sama. Muslim tak pernah menjadi satu kesatuan politik sejak dulu sampai sekarang. Tiap negara dan penguasa memiliki kepentingan berbeda. Mesir, Suriah, dan Libya pernah bergabung dalam satu negara Republik Persatuan Arab, tapi cuma bertahan dua tahun. Pakistan dan Bangladesh akhirnya berpisah. Indonesia dan Malaysia tak bisa bersatu.

Bagaimana dengan kelompok Islam yang mendukung konsep Khilafah Islamiyah?

Dalam sejarah Islam, khilafah cuma bertahan selama 30 tahun. Sesudah itu, yang muncul adalah kerajaan Islam dari berbagai dinasti. Sekarang umat Islam terpisah dalam berbagai negara. Mereka memiliki budaya dan tradisi yang berbeda. Umat Islam dapat bersatu cuma dalam kesatuan agama, bukan dalam kesatuan politik.

Anda memimpin Center for Study of Society and Secularism. Apa sesungguhnya makna sekularime?

Saya tidak mengartikan sekularisme seperti di Barat, yaitu pemisahan antara urusan agama dan negara. Tiap negara memiliki sejarah berbeda. Sekularisme secara sederhana, menurut saya, adalah konsep hidup berdampingan secara damai antarkelompok dan penganut agama yang berbeda. Konstitusi di negara saya, India, adalah sekuler, padahal mayoritas penduduknya beragama Hindu. Saya bebas beragama dan menjalankan keyakinan Islam, tanpa memandang rendah pemeluk Hindu.

Di sini ulama juga mengharamkan sekularisme. Bila ulama saja susah memahaminya, bagaimana dengan orang awam?

Ya, saya tahu. Di negara saya, para ulama amat menerima sekularisme karena dengan konstitusi itu, sebagai minoritas kami dapat diperlakukan dengan adil. Mereka menyebut India sebagai Darul Aman—ini kategori ketiga selain Darul Islam dan Darul Harb. Di dalam Darul Aman, setiap muslim bebas menjalankan keyakinannya. Tak ada intervensi negara dalam urusan seperti perkawinan dan waris, kecuali ada ketidakadilan di situ.

Ada pula kelompok yang berpendapat Islam tak kompatibel dengan demokrasi....

Bagaimana mungkin? Konsep demokrasi itu baru muncul jauh setelah lahirnya Islam. Quran tak bicara apa-apa tentang sistem pemerintahan tertentu, apakah itu demokrasi, kediktatoran, atau kerajaan. Quran hanya bicara tentang masyarakat. Kita yang harus mengatur tata kehidupan yang terbaik untuk diri kita sendiri.

Apa pendapat Anda tentang formalisasi syariah?

Syariah adalah persoalan pribadi. Hukum syariah jangan ditafsirkan oleh negara. Biarlah masing-masing komunitas melaksanakannya. Contoh terbaik adalah periode Madinah, ketika pemeluk Islam, Yahudi, dan Kristen hidup berdampingan dan bebas menjalankan syariat mereka masing-masing. Negara hanya boleh menjaga ketertiban dan keteraturan.

Bagaimana Anda melihat kasus Ahmadiyah di Indonesia?

Saya sama sekali tidak setuju dengan ajaran Ahmadiyah, tapi saya sedih melihat perlakuan terhadap mereka. Biarkanlah mereka menjalankan keyakinan mereka dan biarkanlah Allah yang memutuskan nasib mereka kelak di akhirat. Manusia tidak bisa mengambil alih wewenang Allah.

Ulama di sini bisa menerima Ahmadiyah bila mereka menyatakan diri keluar dari Islam....

Mengapa mereka harus menyatakan diri sebagai nonmuslim? Biarkanlah mereka menyebut diri muslim. Kalau keinginan seperti itu dilanjutkan, nanti penganut Syiah dan Sunni juga akan bertengkar, siapa yang paling benar. Akhirnya semua kelompok Islam akan saling mengafirkan.

Apakah Anda melihat ada hubungan antara penolakan terhadap pluralisme dan sekularisme dengan meningkatnya fundamentalisme dalam Islam?

Terorisme dan fundamentalisme bukanlah produk agama. Ini adalah produk situasi sosial dan politik. Apa yang dilakukan Amerika di Palestina, tindakannya mendukung Israel, aksinya menyerang negara-negara Islam, semua itu menjadi penyebab meningkatnya terorisme. Siapa yang menciptakan Usamah bin Ladin? Amerika! Ketika bergandengan tangan dengan Amerika memerangi Uni Soviet di Afganistan, Usamah bin Ladin tak disebut teroris, tapi mujahidin. Usamah bin Ladin bukanlah ciptaan Islam.

Jadi tuduhan bahwa Islam merupakan agama teroris itu tidak tepat?

Secara politik ataupun secara agama, tidak tepat. Tidak ada agama yang mengajarkan penganutnya melakukan kekerasan. Agama selalu mempromosikan kemanusiaan.

Bagaimana Anda memandang masa depan Islam dan kehidupan bernegara di Indonesia?

Indonesia sekarang sedang dalam ujian. Konstitusinya mengakui demokrasi dan pluralisme. Di masa lalu, kami mengagumi hubungan antarpenganut agama: Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan agama lain yang harmonis. Kebetulan di India juga ada banyak agama. Tapi sekarang terjadi konflik agama di Indonesia. Saya berharap demokrasi dan pluralisme di Indonesia akan bertambah kuat.

Asghar Ali Engineer

Tempat dan Tanggal Lahir:
Rajasthan, 10 Maret 1939

Pendidikan:
Belajar bahasa Arab dari ayahnya, Syekh Qurban Husain
Menyelesaikan pendidikan sarjana teknik sipil dari University of Indore

Karier:
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Komunitas Dawoodi Bohra, 1977
Mendirikan Institute of Islamic Studies di Mumbai, 1980
Mendirikan Center for the Study of Society and Secularism, 1993.

Kegagalan Gerakan Islam Inklusif

2008-08-26T15:46:00.000-07:00

Oleh : Dani Muhtada, MAg, MA, MPA

(Dosen Universitas Muhammadiyah Magelang, alumnus Flinders University of South Australia)

AKSI pembakaran Masjid Al-Furqon milik Jemaat Ahmadiyah yang terjadi di Kabupaten Sukabumi beberapa waktu lalu memang memprihatinkan. Tidak heran kalau Menteri Agama Maftuh Basyuni mengecamnya sebagai kejahatan besar yang harus dihentikan.

Terlepas dari pro-kontra tentang eksistensi Jemaat Ahmadiyah, aksi tersebut sesungguhnya mencerminkan kegagalan gerakan Islam inklusif dalam menyemai inklusivisme beragama di Nusantara. Tulisan kecil ini bermaksud melihat faktor-faktor penyebab kegagalan Islam inklusif di Indonesia, serta prospeknya ke depan.

Gagasan inklusivisme beragama mungkin sudah lama ada. Tetapi pada masa Nurcholish Madjid (Cak Nur), gagasan Islam inklusif gencar disuarakan di Indonesia. Yakni ketika ia menyuarakan tentang perlunya umat beragama lebih melihat pada adanya titik temu (common platform) ketika menghadapi umat beragama lainnya.

Dalam perspektif teologi inklusif, semua agama memiliki titik-titik konvergen yang dapat mengikat keragaman agama-agama. Nilai-nilai universal seperti kasih (rahmah), kebijaksanaan (hikmah), kemaslahatan umum, (maslahah ‘ammah) dan keadilan (‘adl) dapat menjadi ”payung” yang menyatukan umat beragama.

Berbeda dari paralelisme yang menganggap semua agama dan keyakinan sama, inklusivisme dalam beragama memberi ruang berbeda bagi umat beragama. Dengan inklusivisme, seseorang meyakini ajaran agamanya sebagai satu-satunya yang benar. Namun dia juga mengakui, tidak tertutup kemungkinan bagi penganut agama lain untuk meyakini hal serupa bagi agamanya.

Dengan demikian, tidak ada monopoli kebenaran. Apalagi bersikap sebagai ”hakim kebenaran” bagi penganut keyakinan lainnya. Yang ada adalah sikap saling menghargai dan menjaga. Tidak menzalimi, tetapi juga tak dizalimi (la darara wa la dirara). Sikap yang demikian memungkinkan satu komunitas dengan beragam keyakinan bisa hidup berdampingan tanpa prasangka (unity in diversity).

Sikap keagamaan seperti inilah yang diusung para pendukung Islam inklusif di Indonesia sejak dekade 1980-an, baik yang dilakukan secara sistematis-organisatoris (seperti dilakukan Paramadina, Jaringan Islam Liberal, dan CMM) maupun yang dilakukan secara sporadis-individual (melalui penulisan buku, makalah, dan artikel di media massa).

Sayangnya, fenomena keagamaan yang terjadi belakangan di Indonesia membuktikan kegagalan gerakan Islam inklusif dalam menanamkan ide-idenya. Pada saat yang sama, fenomena eksklusivisme di beberapa kelompok Islam Indonesia makin menguat. Aksi pembakaran masjid Ahmadiyyah di Sukabumi merupakan sebuah fenomena puncak gunung es dari eksklusivisme yang makin menguat itu.

Faktor Kegagalan

Menurut penulis, ada beberapa faktor yang mungkin menyebabkan kegagalan gerakan Islam inklusif di Indonesia. Pertama, kelompok Islam inklusif tak mampu mendapatkan citra positif di kalangan bawah. Salah satunya disebabkan sebagian pendukung Islam inklusif juga senang mengutik-atik isu sensitif dalam Islam, yang oleh kebanyakan umat Islam dianggap doktrinal.

Misalnya isu perkawinan beda agama, relasi seksual sesama jenis, perempuan sebagai imam sholat, dan lain-lain. Akibatnya, alih-alih beroleh simpati, kelompok Islam inklusif ini lebih sering dianggap menodai Islam.

Kedua, ”dakwah” gerakan Islam inklusif tidak membumi. Kelompok ini lebih cenderung berwacana di tingkat elite, tetapi gagal melakukan kultivasi ide di akar rumput. Tidak heran jika gagasan-gagasan Islam inklusif lebih sering disalahpahami daripada dimengerti.

Misalnya, ajakan untuk bersikap terbuka terhadap agama lain dianggap sebagai ajakan menyamakan semua agama. Ini masih ditambah dengan kampanye hitam beberapa kelompok yang menuduh Islam inklusif bergerak atas pesan sponsor (baca: Barat). Walhasil, citra Islam inklusif makin buruk dan upayanya dalam menyebarluaskan gagasan menjadi tidak efektif.

Ketiga, menghilangnya beberapa tokoh sentral pendukung Islam inklusif dari peta gerakan Islam Indonesia. Di antara mereka ada yang meninggal dunia (misal Nurcholish Madjid), terlibat politik praktis (Abdurrahman Wahid, Alwi Shihab), maupun sekolah keluar negeri (Sukidi, Ulil Abshar). Absennya tokoh-tokoh ini sedikit banyak mengurangi pengaruh gerakan Islam inklusif, dan pada saat yang sama menguatkan pengaruh gerakan Islam eksklusif di Indonesia.

Islam Inklusif ke Depan

Menimbang faktor-faktor di atas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan para pendukung gagasan Islam inklusif. Yang pertama, membangun citra yang lebih positif tentang Islam inklusif, terutama di tingkat akar rumput. Termasuk dalam pengertian ini adalah mengecilkan volume suara untuk isu-isu sensitif dan membesarkan volume suara bagi pentingnya berteologi secara inklusif.

Lebih penting lagi adalah membenahi salah kaprah tentang inklusivisme. Terutama pandangan bahwa Islam inklusif mempromosikan semua agama sama. Sebab, pandangan yang salah kaprah seperti ini tentu berakibat sangat fatal bagi masa depan Islam Inklusif di Indonesia.

Kedua, disseminasi ide harus lebih membumi. Berwacana di koran atau buku saja tidak cukup. Perlu aksi-aksi yang lebih nyata dan efektif untuk menanamkan gagasan-gagasan inklusif. Training atau pelatihan model partisipatoris sangat baik dilakukan. Ini penting, tidak hanya untuk menjelaskan pentingnya beragama secara inklusif, tapi juga mengurai berbagai salah paham tentang Islam inklusif.
Agar kultivasi ide bisa lebih luas, pelatihan model partisipatoris itu bisa diperuntukkan untuk para agamawan dan tokoh masyarakat di tingkat lokal.

Dengan paternalisme yang masih kuat, diharapkan pemahaman yang lebih baik tentang Islam inklusif di kalangan tokoh lokal juga akan memengaruhi sikap masyarakat umum terhadap ide Islam inklusif.

Ketiga, eksistensi Muhammadiyah dan NU sebagai ormas Islam terbesar tidak bisa diabaikan. Kalau kedua ormas ini tidak menunjukkan dukungannya terhadap inklusivisme dalam beragama, maka upaya membumikan Islam inklusif tidak akan efektif. Syukur jika elite kedua ormas ini memiliki perhatian khusus pada inklusivisme. Seperti ketika Abdurrahman Wahid menjadi ketua umum PBNU dan Ahmad Syafii Maarif menjadi ketua umum PP Muhammadiyah.

Namun dukungan tokoh elite saja tak cukup, tanpa dukungan tokoh-tokoh lokal. Faktanya, dukungan yang diberikan elite Muhammadiyah atau NU seringkali tidak bergayung sambut di kalangan bawah. Penyebabnya, ada kesenjangan konsep dalam melihat sebuah persoalan.

Ini kembali mengisyaratkan bahwa membumikan gagasan Islam inklusif di akar rumput jauh lebih penting daripada hanya berwacana di koran-koran. Apalagi efek eksklusivisme beragama lebih dirasakan para penganut keyakinan di tingkat akar rumput daripada di tingkat elite. Kasus pembakaran masjid Ahmadiyah di Sukabumi menjadi bukti nyata paling mutakhir.

Demikianlah, jika ingin Islam inklusif lebih diterima masyarakat dan menjadi mainstream Islam di Indonesia, maka para penyokongnya harus lebih memperhatikan beberapa hal di atas. Kalau tidak, bersiap-siaplah menerima kenyataan bahwa gagasan Islam inklusif hanya akan menjadi bacaan kaum terpelajar, tanpa efek sosial yang berarti. Wallahu a’lam. (32)

Menangkap Kembali Dinamika Islam Klasik (1)

2008-08-26T15:45:00.000-07:00

Masyarakat Salaf Sebagai Masyarakat Etika (1/2)

Nurcholis Madjid

Dalam peralihan abad Hijri yang sering dikumandangkan sebagai Abad Kebangkitan Islam sekarang ini, dan sudah pula dimulai sejak menjelang akhir abad yang lalu, kaum Muslim di seluruh dunia didorong oleh proses sejarahnya sendiri untuk mencoba mempertegas peranannya dalam sejarah umat manusia. Gejala-gejala terakhir seperti keputusan Ziya ul-Haqq untuk menetapkan Syari'ah Islam sebagai hukum Pakistan, juga perkembangan di Bangladesh yang menghendaki hal yang kurang lebih serupa (juga di Mesir, Sudan, dan lain-lain) --jika bukan jelas-jelas merupakan sekedar usaha mencari legitimasi politik rezim-rezim bersangkutan-- dapat dibaca sebagai bagian dari, dan dalam rangka, penegasan peranan kesejarahan tersebut.

Namun sejak dari semula usaha-usaha serupa itu mengandung dan menghadapi banyak problema. Disebabkan oleh kaitannya dengan usaha mendefinisikan kembali apa yang disebut Islam atau bersifat keislaman (Islami) --dengan konotasi bahwa yang ada secara riil sekarang ini tidak memadai atau malah telah mengandung berbagai penyimpangan-- maka usaha-usaha tersebut menghadapkan orang-orang Muslim yang serius kepada persoalan "menemukan" kembali Islam dan yang bersifat keislaman. Persoalan ini tampak di permukaan seperti mudah dipecahkan, yaitu dengan "kembali kepada al-Qur'an dan al-Sunnah", suatu dalil yang sangat disenangi kaum reformis Islam, khususnya di kalangan Sunni. Tetapi lepas dari kebenaran normatif dalil itu, namun dalam pelaksanaan praktisnya ternyata sangat tidak mudah. Bahkan yang sudah terjadi ialah bahwa dalil itu, sebegitu jauh, baru menghasilkan reformasi atau mungkin "pemurnian" hal-hal yang sesungguhnya sangat bersifat pinggiran (peripheral), seperti, misalnya, dicerminkan secara mencolok oleh kontroversi takbir tambahan dalam salat 'Idul Fitri di Surabaya baru-baru ini.[1] Meskipun hal serupa itu sangat penting bagi banyak kalangan --sebagian kaum Muslim melihat dan mendapati di situ terletak inti agama dan rasa keagamaan mereka-- namun sebetulnya sahamnya dalam usaha umat Islam menemukan peran kesejarahannya kembali tersebut di atas paling untung marginal saja, jika bukannya tidak ada sama sekali. Kalau masalah ini harus diungkapkan dalam sebuah jargon, barangkali yang paling tepat ialah pesan almarhum Bung Karno, salah seorang Bapak Bangsa Indonesia, agar kita berusaha menangkap "api" Islam, dan bukan "abu"-nya. Pembahasan ini adalah dalam rangka mencoba menangkap "api" itu, betapapun kecilnya kemungkinan hasil yang didapatkan.
Golongan Salaf

Salah satu yang dapat kita lakukan untuk menangkap "api" itu ialah mencoba memahami hakikat golongan Salaf. Sesungguhnya ini sejalan saja dengan apa yang sudah terjadi, yaitu kecenderungan kaum reformis dari kalangan orang-orang Muslim untuk mencari model pada pengalaman sejarah umat Islam klasik. Tetapi sebelum hal itu kita lakukan, ada baiknya kita memeriksa secukupnya pengertian "salaf" dalam pembahasan Islam.

Perkataan Arab "salaf" sendiri secara harfiah berarti "yang lampau." Biasanya ia dihadapkan dengan perkataan "khalaf', yang makna harfiahnya ialah "yang belakangan". Kemudian, dalam perkembangan semantiknya, perkataan "salaf' memperoleh makna sedemikian rupa sehingga mengandung konotasi masa lampau yang berkewenangan atau berotoritas, sesuai dengan kecenderungan banyak masyarakat untuk melihat masa lampau sebagai masa yang berotoritas. Ini melibatkan masalah teologis, yaitu masalah mengapa masa lampau itu mempunyai otoritas, dan sampai dimana kemungkinan mengidentifikasi secara historis masa salaf itu.

Dalam hal ini, para pemikir Islam tidak banyak menemui kesulitan. Masa lampau itu otoritatif karena dekat dengan masa hidup Nabi. Sedangkan semuanya mengakui dan meyakini bahwa Nabi tidak saja menjadi sumber pemahaman ajaran agama Islam, tetapi sekaligus menjadi teladan realisasi ajaran itu dalam kehidupan nyata. Maka sangat logis pandangan bahwa yang paling mengetahui dan memahami ajaran agama itu ialah mereka yang berkesempatan mendengarnya langsung dari Nabi, dan yang paling baik dalam melaksanakannya ialah mereka yang melihat praktek-praktek Nabi dan meneladaninya. Selain logis, hadits-hadits pun banyak yang dapat dikutip untuk menopang pandangan itu:

Demikian pula dalam mengidentifikasi secara historis masa salaf itu, para sarjana Islam juga tidak mengalami kesulitan, meskipun terdapat beberapa pendapat tertentu di dalamnya. Yang disepakati oleh semuanya ialah bahwa masa salaf itu, dengan sendirinya, dimulai oleh masa Nabi sendiri. Kemudian mereka mulai berbeda tentang "kesalafan" (dalam arti otoritas dan kewenangan) masa kekhalifahan Abu Bakar, 'Umar, 'Utsman dan 'Ali, untuk tidak mengatakan masa-masa sesudah mereka. Dalam hal ini dapat kita kenali adanya empat pendapat:

(1) Kaum Sunni berpendapat bahwa masa keempat khalifah itu adalah benar-benar otoritatif, berwenang, dan benar-benar salaf. Kaum Sunni boleh dikata kelanjutan langsung atau tidak langsung dari masyarakat Islam masa Dinasti Umayyah, dengan berbagai unsur kompromi akibat usaha rekonsiliasi keseluruhan umat Islam, mengatasi sisa-sisa pengalaman traumatis fitnah-fitnah sebelumnya. (Usaha ini mengambil bentuknya yang paling penting dalam tindakan yang telah dimulai oleh Abd al-Malik ibn Marwan untuk merehabilitasi nama 'Ali, musuh Mu'awiyah, pendiri Dinasti Bani Umayyah, dan sejak itu mulai dikenal, secara historis, istilah al-Khulafa' al-Rasyidun yang empat).[2]

(2) Bani Umayyah atau kaum Umawi sendiri, dalam masa-masa awalnya, mengakui hanya masa-masa Abu Bakar, 'Umar dan 'Utsman, tanpa 'Ali, sebagai masa salaf yang berkewenangan dan otoritatif.

(3) Sedangkan kaum Khawarij, yaitu kelanjutan dari sebagian kelompok pendukung 'Ali --yang mereka itu menunjukkan gelagat persetujuan atas pembunuhan 'Utsman tapi kemudian kecewa dengan 'Ali dan membunuhnya-- hanya mengakui masa-masa Abu Bakar dan 'Umar saja yang berwenang dan otoritatif, sehingga boleh disebut sebagai masa salaf.

(4) Kemudian terdapat kaum Rafidlah dari kalangan Syi'ah yang menolak keabsahan masa-masa kekhalifahan pertama itu kecuali masa 'Ali.

Sebagaimana telah disinggung, masalah definisi kesejarahan tentang siapa yang disebut golongan Salaf dengan konotasi kewenangan dan otoritas di bidang keagamaan itu membawa serta problema teologis. Karena itu pengkajian masalah salaf ini akan dengan sendirinya melibatkan kita kepada berbagai kontroversi teologis yang berkepanjangan, dan yang sampai sekarang praktis belum selesai secara tuntas. Dengan meletakkan kontroversi teologis itu kesamping, maka kita terpaksa melakukan pilihan. Pilihan itu pada permasalahan intinya bisa dinilai sebagai arbitrer, namun masih bisa dibenarkan dengan melihat segi kepraktisan pembahasan, misalnya berkenaan dengan konteks ruang dan waktu kita, di sini dan sekarang. Dalam hal ini pilihan kita lakukan untuk membahas masalah salaf ini menurut pandangan Sunni, yaitu pandangan (1) di atas, mengingat bahwa pandangan itu adalah yang paling meluas diikuti kaum Muslim, baik di dunia maupun di tanah air.

Dalam perkembangan lebih lanjut paham Sunni, golongan Salaf tidak saja terdiri dari kaum Muslim masa Nabi dan empat khalifah yang pertama, tetapi juga meliputi mereka yang biasa dinamakan sebagai kaum Tabi'un (kaum Pengikut, yakni, pengikut para sahabat Nabi, yang merupakan generasi kedua umat Islam). Bahkan bagi banyak sarjana Sunni golongan salaf itu juga mencakup generasi ketiga, yaitu generasi Tabi'it al-Tabi'in (para Pengikut dari para Pengikut). Pandangan ini digambarkan secara ringkas dalam sebuah bait dari kitab kecil ilmu kalam Jawharat al-Tawhid, yang merupakan salah satu kitab standar di pesantren-pesantren:

(Para sahabat Nabi adalah generasi terbaik, maka dengarlah!
Lalu menyusul para Tabi'un, diiringi para Tabi'u al-Tabi'in)[3]

Sebagai sandaran ada kewenangan dan otoritas pada ketiga generasi pertama umat Islam itu, kaum Sunni menunjuk kepada firman Allah:

Dan para perintis pertama yang terdiri dari kaum Muhajirun dan Anshar, serta orang-orang yang mengikuti mereka itu dengan baik, Allah telah ridla kepada mereka, dan mereka pun telah ridla kepada-Nya. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Itulah kebahagiaan yang agung. [4]

Jadi firman Ilahi itu menegaskan bahwa kaum Muhajirun dan Anshar, yaitu para sahabat Nabi yang berasal dari Makkah dan Madinah, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik (kaum Tabi'un), telah mendapat ridla dari Tuhan dan, sebaliknya, mereka pun telah pula bersikap ridla kepada-Nya. Untuk mereka itu disediakan oleh Tuhan balasan surga yang akan menjadi kediaman abadi mereka. Dengan kata-kata lain, kaum Salaf itu seluruh tingkah lakunya benar dan mendapat perkenan di sisi Tuhan, jadi mereka adalah golongan yang berotoritas dan berwenang.

Konsep demikian itu, seperti telah disinggung, lebih sesuai dengan paham Sunni ketimbang dengan paham Syi'i. Paham Sunni menyandarkan otoritas kepada umat atau "kolektiva", sementara kaum Syi'i menyandarkannya kepada keteladanan pribadi (examplary individual), dalam hal ini keteladanan pribadi 'Ali yang memang heroik, saleh dan alim (pious).

Namun kedua konsep sandaran otoritas itu mengandung masalahnya sendiri. Masalah pada konsep Sunni timbul ketika dihadapkan kepada tingkat pribadi-pribadi para sahabat Nabi: tidak setiap pribadi masa Salaf itu, pada lahirnya, sama sekali bebas dari segi-segi kekurangan. Jika seandainya memang bebas dari segi-segi kekurangan, maka bagaimana kita menerangkan berbagai peristiwa pembunuhan dan peperangan sesama para sahabat Nabi sendiri, selang hanya beberapa belas tahun saja dari wafat beliau? Padahal pembunuhan dan peperangan itu melibatkan banyak sahabat besar seperti 'Utsman, 'Ali (menantu dan kemenakan Nabi), 'A'isyah (isteri Nabi), Mu'awiyah (ipar Nabi dan salah seorang penulis wahyu), 'Amr ibn al-Ash, Abu Musa al-Asy'ari, dan lain-lain?!

Sedangkan pada kaum Syi'i, masalah yang timbul dari konsep otoritas yang disandarkan hanya kepada keteladanan pribadi 'Ali dan para pengikutnya yang jumlahnya kecil itu ialah implikasinya yang memandang bahwa para sahabat Nabi yang lain itu tidak otoritatif, alias salah, tidak mungkin mendapat ridla Allah, dan mereka pun --terbukti oleh adanya perbuatan salah mereka sendiri-- tidak bersikap ridla kepada Allah. Jadi pandangan Syi'i itu nampak langsung bertentangan dengan gambaran dan jaminan yang disebutkan dalam firman di atas. Lebih lanjut, jika hanya sedikit saja jumlah orang yang selamat dari kalangan mereka yang pernah dididik langsung oleh Nabi, apakah akhirnya tidak Nabi sendiri yang harus dinilai sebagai telah gagal dalam missi suci beliau?

Pertanyaan tersebut secara keimanan sungguh amat berat, namun tidak terhindari karena dari fakta-fakta sejarah yang mendorongnya untuk timbul. Upaya menjawab pertanyaan itu dan mengatasi implikasi keimanan yang diakibatkannya telah menggiring para pemikir Muslim di masa lalu kepada kontroversi dalam ilmu kalam (teologi dialektis) yang tidak ada habis-habisnya. Masing-masing kaum Sunni dan Syi'i, yaitu dua golongan besar Islam yang sampai sekarang bertahan, mencoba memberi penyelesaian kepada problema tersebut. Contoh "penyelesaian" yang diberikan oleh para pemikir Muslim Sunni klasik untuk problema itu ialah seperti diungkapkan dalam sebuah bait dari kitab Jawharat al-Tawhid yang telah dikutip di atas:

(Dan lakukan interpretasi atas pertengkaran (para sahabat) yang telah terjadi jika engkau harus mendengarkan penuturan tentang hal itu dan jauhilah penyakit orang yang dengki). [5]

Interpretasi atas berbagai peristiwa pertengkaran para sahabat itu, seperti dilakukan oleh Ibn Taymiyyah, ialah dengan melihat bahwa semua mereka yang terlibat dalam pertengkaran itu sebenarnya bertindak berdasarkan ijtihad mereka masing-masing dalam menghadapi masalah yang timbul. Maka sebagai ijtihad, sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadits yang terkenal,[6] tindakan para sahabat yang bertengkar --bahkan saling membunuh itu-- tetap mendapatkan pahala, biarpun jika ternyata ijtihad mereka itu salah.[7]

Ini adalah solusi yang banyak mengandung kelemahan, sehingga sama sekali tidak memuaskan. Namun jika dikehendaki jalan keluar dari kerumitan teologis berkenaan dengan berbagai peristiwa fitnah di antara para sahabat Nabi itu, maka modus solusi seperti itu agaknya merupakan pilihan yang cukup baik. Dan itulah salah satu inti paham ke-Sunni-an.

Menangkap Kembali Dinamika Islam Klasik

2008-08-26T15:38:00.000-07:00

Masyarakat Salaf Sebagai Masyarakat Etika (2/2)

( Nurcholis Madjid )

Hal yang dicoba kemukakan di atas itu merupakan gambaran singkat pergumulan sulit orang-orang Muslim dalam usaha memberi keterangan teologis atas peristiwa-peristiwa dalam sejarah dini agamanya yang penuh anomali. (Untuk gambaran lebih lanjut, lihat catatan no.[7] di bawah). Pergumulan sulit itu membawa kepada logika "historisistik" (bersemangat historisisme, suatu pandangan bahwa sejarah dikuasai oleh hukum yang tak terelakkan) demikian: Apa pun yang terjadi dalam sejarah dunia Islam itu, ia menyangkut masyarakat yang semestinya bersifat teladan, sehingga tetap harus dilihat dalam kerangka "kebenaran umum" yang serba meliputi semua, betapapun berbagai kejadian itu saling bertentangan, bahkan menimbulkan pertumpahan darah. Dan "kebenaran umum" yang serba meliputi itu ialah yang bersangkutan dengan masalah akhlaq atau etika, yang dari sudut penglihatan itu setiap tindakan rinci dalam kejadian sejarah tersebut harus dinilai sebagai timbul dari dorongan berbuat kebaikan. Maka masuklah ke situ konsep ijtihad yang tanpa risiko itu, sebab jika keliru masih mendapat satu pahala, sedangkan jika tepat mendapat dua pahala.

Maka hal berikutnya ialah pertanyaan, sampai dimana etika itu benar-benar ada secara nyata pada semua pihak yang terlibat dan saling bertentangan tersebut, yang terdiri dari para sahabat Nabi dan generasi yang mengikuti jejak mereka sesudah itu?

Jawab atas pertanyaan itu, kalaupun menyangkut problema dalam berbagai fakta kesejarahannya di atas, dapat dibuat dengan bertitik tolak dari asumsi tertentu. Asumsi itu ialah bahwa kaum Salaf itu tentunya terdiri dari pribadi-pribadi yang sangat paham akan ajaran agama mereka, yaitu Islam (lebih tepatnya, al-islam, ajaran tentang sikap penuh pasrah kepada Tuhan), dan sangat bersungguh-sungguh melaksanakannya. (Dan jika tidak begitu, lalu siapa lagi selain mereka?! Atau bersediakah kita melihat bahwa mereka, jika bukannya Nabi sendiri, telah gagal?!).

Jika mereka paham benar agama mereka dan telah sungguh-sungguh melaksanakan al-islam --dan memang begitulah yang semestinya telah terjadi-- maka tindakan penuh pasrah kepada Tuhan itu tentu telah menjiwai keseluruhan tingkah laku mereka. Maka karena al-islam itu, tentunya yang ada di hadapan mereka dan yang menjadi tujuan tingkah laku mereka ialah perkenan Tuhan, sebagaimana digambarkan dalam firman yang telah dikutip tentang mereka itu di atas. Dan pandangan ini mencocoki gambaran yang diberikan Kitab Suci di tempat lain tentang mereka:

Dan hendaklah ada dari kamu sekalian ini suatu umat yang mengajak kepada keluhuran, menganjurkan kebaikan, dan mencegah kejahatan. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.[8]

Kamu adalah sebaik-baik umat yang diketengahkan kepada sekalian manusia: (karena) kamu menganjurkan kebaikan dan mencegah kejahatan, lagi pula kamu beriman kepada Allah.[9]

Terhadap ayat di atas, dan dalam kaitannya dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, A. Yusuf Ali memberi komentar menarik berikut:

The logical conclusion to the evolution of religious history ia a non-sectarian, non-racial, non-doctrinal, universal religion, which Islam claims to be. For Islam ia just submission to the Will of God. This implies (1) Faith, (2) doing right, being an example to others to do right, and having the power to see that the right prevails, (3) eschewing wrong, being an example to others to eschew wrong, and having the power to see that wrong and injustices are defeated. Islam therefore lives, not for itself, but for mankind.[10]

(Kesimpulan logis bagi evolusi sejarah keagamaan ialah suatu agama yang non-sektarian, non-doktrinal, dan universal, yang diakui oleh Islam. Sebab Islam tidak lain ialah sikap pasrah kepada Kehendak Tuhan. Hal ini mengandung makna (1) keimanan, (2) berbuat kebenaran, untuk menjadi teladan bagi yang lain dalam berbuat kebenaran, dan mempunyai kemampuan untuk memperhatikan bahwa yang benar itu unggul, (3) menghindari kesalahan, untuk menjadi teladan bagi yang lain dalam menghindari kesalahan, dan mempunyai kemampuan untuk memperhatikan bahwa kesalahan dan kezaliman terkalahkan. Karena itu Islam tampil, bukannya untuk dirinya sendiri, melainkan untuk seluruh umat manusia).

Karena hakikat dasarnya yang non-sektarian, non-rasial, non-doktrinal dan bersifat universal, maka pada dasarnya pula agama Islam adalah agama etika atau akhlaq, dan para penganutnya yang sejati adalah orang-orang etis atau akhlaqi, yaitu orang-orang yang berbudi pekerti luhur. Ini sejalan dengan penegasan Nabi sendiri, bahwa beliau diutus Allah hanyalah untuk menyempurnakan berbagai keluhuran budi.[11]

Keinsafan orang-orang Muslim klasik akan gambaran diri mereka yang diberikan oleh Kitab Suci, yang dalam gambaran diri itu sesungguhnya terkandung makna kualitas normatif, yang harus diwujudkan, dan perintah, telah mendorong mereka untuk berjuang membentuk sejarah dunia yang sejalan dengan ukuran-ukuran moral yang tertinggi dan yang terbaik, yang terbuka untuk umat manusia. Usaha itu dijanjikan akan mendapat pahala yang besar, berupa kebahagiaan di dunia ini dan di akhirat nanti, namun juga dengan risiko besar untuk salah dan keliru. Tetapi kesalahan dan kekeliruan menjadi tidak relevan dalam kaitannya dengan tekad dan semangat Ketuhanan (rabbaniyyah, ribbiyyah)[12] , dan harus dilihat sebagai segi kemanusiaan perjuangan itu. Maka sejarah Islam pun memperoleh keutuhannya dan maknanya yang khas dari adanya pandangan hidup dan perjuangan tersebut, yaitu pandangan hidup dan perjuangan untuk pasrah kepada Kehendak Tuhan. Sebab pasrah kepada Kehendak Tuhan (al-islam) itu antara lain berarti menerima tanggungjawab pribadi untuk ukuran-ukuran tingkah laku yang dipandang sebagai memiliki keabsahan Ilahi, yakni, diridlai-Nya. Rasa tanggung jawab pribadi karena semangat Ketuhanan dan taqwa itulah yang antara lain dicontohkan dengan baik oleh 'Umar, ketika ia sebagai Khalifah harus memikul sekarung gandum untuk dibawa kepada seorang janda dan anaknya yang kelaparan di luar Madinah, karena ia melihat apa yang menimpa mereka itu sebagai berada di atas pundaknya selaku pemimpin dan penguasa.

Maka agama yang mengajarkan al-islam ini adalah agama yang mengacu kepada sikap keruhanian seorang individu, jauh di lubuk hatinya, ke arah kemauan dan niat yang baik, tulus dan sejati, sebagaimana hal itu telah menjadi ajaran para nabi, yang dekat sebelum Nabi Muhammad ialah Nabi-nabi 'Isa al-Masih, Musa, dan Ibrahim. Tetapi ketika al-islam yang pada intinya bersifat pribadi itu memancar keluar dalam bentuk tindakan-tindakan, dan ketika tindakan-tindakan dari banyak pribadi Muslim itu terkait, saling menopang, dan kemudian menyatu, maka al-islam pun melandasi terbentuknya suatu kolektiva spiritual (ummah, umat), dengan ciri-ciri yang khas sebagai pancaran cita-citanya yang khas. Maka sampai batas ini al-islam mendorong lahirnya pola-pola ikatan kemasyarakatan, dan itu intinya ialah hukum. Inilah Islam historis --yaitu al-islam yang telah mewujud-nyata sebagai pengalaman bersama banyak individu dalam dimensi waktu dan ruang tertentu yang bisa diidentifikasi-- suatu bentuk kesatuan kemasyarakatan manusia beriman yang disebut umat, dengan kesadaran berhukum dan berperaturan bersama sebagai intinya.

Karena itu salah satu karakteristik kuat umat ini ialah kesadaran hukumnya yang tinggi. Kesadaran hukum itu merupakan kelanjutan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, serta kepada para pemegang kewenangan atau otoritas (ulu al-amr, wali al-amr).[13] Dengan perkataan lain, kesadaran hukum itu tumbuh akibat adanya rasa iman yang melandasi orientasi etis dalam hidup sehari-hari. Maka konsep tentang hukum dalam Islam tidaklah seluruhnya sama dengan konsep di Barat, misalnya, yang merupakan kelanjutan konsep hukum zaman Romawi kuna. Hukum dalam Islam tidak bisa dipisahkan dari segi-segi akhlaq atau etika. Sehingga pengertian syari'ah yang kemudian digunakan sebagai istilah teknis untuk sistem hukum Islam itu mengandung hal-hal seperti ajaran kebersihan (thaharah) dan masalah-masalah peribadatan, yang dalam sistem Barat (Romawi) tidak termasuk hukum. Pada prinsipnya, syari'at mencakup setiap kebutuhan manusia, baik pribadi maupun sosial, sejak dari lahir sampai mati, yang panggilannya tertuju kepada setiap nurani yang lembut karena rasa kebenaran dan keadilan. Karena perkataan syari'ah itu sendiri pada asalnya adalah berarti "jalan setapak menuju oase" di tengah padang pasir, yang dalam Kitab Suci dijadikan metafor atau kiasan untuk jalan menuju harapan, kehidupan, dan kebenaran, yang berakhir dengan ridla Allah s.w.t.

Maka dalam Islam orang tetap diharapkan agar tidak luput dalam melihat kaitan antara hukum dan akhlaq atau etika. Bahkan diharapkan agar mereka tidak luput untuk melihat keunggulan segi-segi akhlaqi atas segi-segi bukum, sebab pada dasarnya akhlaq mendasari hukum,. dan hukum ditegakkan di atas landasan akhlaq. Sangat ilustratif untuk pandangan ini ialah sebuah penuturan dalam hadits tentang dua orang yang bersengketa dan datang menghadap kepada Nabi untuk memohon keputusan hukum:

Ummu Salamah r.a menuturkan: "Dan orang lelaki yang sedang bersengketa datang menghadap Rasulullah s.a.w. berkenaan dengan masalah pembagian waris yang telah lewat waktunya dan pada mereka tidak terdapat lagi bukti. Maka Rasulullah s.a.w. bersabda kepada keduanya itu, 'Kamu bertengkar dan menghadapku, sedangkan aku tidak lain adalah seorang manusia, dan boleh jadi salah seorang dari kamu lebih lancar mengemukakan argumennya dari yang lain. Dan aku tidak bisa tidak akan memberi keputusan hukum antara kamu sesuai dengan apa yang kudengar (dari kamu), maka jika telah kuputuskan untuk seorang dari kamu agar ia berhak atas sebagian dari hak saudaranya, hendaknya ia jangan mengambilnya. Aku hanyalah hendak menyingkirkan seberkas api neraka yang akan dibawanya sebagai beban di tengkuknya pada hari kiamat.' Maka kedua orang lelaki itu pun menangis, dan masing-masing dari keduanya berkata kepada yang lain, 'Hakku (atas harta waris itu) kuberikan kepada saudaraku.' Maka Rasulullah pun bersabda kepada mereka, 'Jika kamu berdua telah mengatakan begitu, maka pergilah, dan berbagilah antara kamu berdua (atas harta waris itu), kemudian hendaknya kamu berdua sama-sama melepaskan hak (atas harta itu), lalu undilah antara kamu berdua, lalu hendaknya masing-masing dari kamu menghalalkan (merelakan) saudaranya (menguasai harta itu)."[14]

Menurut Muhibb al-Din al-Khathib kedua orang itu sampai sekarang tidak diketahui nama mereka, karena mereka dari kalangan orang kebanyakan di antara para sahabat Nabi, tidak termasuk yang terkenal. Tetapi kejadian itu justru melukiskan, betapa pada masyarakat zaman Nabi itu, di bawah bimbingan beliau, sangat diwarnai oleh semangat etis yang kuat, yang membuat mereka lebih mendahulukan perbuatan baik dan kemurahan hati daripada mempertahankan hak hukumnya yang sah. Kejadian serupa itu cukup banyak di kalangan para sahabat Nabi, sampai ke masa-masa sesudah Nabi sendiri telah tidak lagi bersama mereka. Al-Qur'an sendiri banyak mengajarkan semangat serupa, yaitu semangat mendahulukan kemurahan hati dan kebajikan daripada menuntut dan mempertahankan hak sendiri yang sah:

Jika kamu memperlihatkan suatu kebajikan (melakukan secara terbuka) ataupun merahasiakannya (melakukannya secara tertutup), atau menutupi suatu kesalahan (memaafkannya), maka sesungguhnya Allah itu Maha Pemaaf dan Maha Kuasa (untuk membuat penilaian ).[15]

Dan mereka (orang-orang yang beriman) itu ialah yang apabila menjadi sasaran kejahatan (orang lain), mereka membela diri.

Balasan bagi suatu kejahatan ialah kejahatan yang setimpal. Tetapi barangsiapa memberi maaf dan berdamai, maka pahalanya adalah atas tanggungan Allah.

Sesungguhnya Dia tidak suka kepada mereka yang zalim.

Tetapi orang yang membela diri setelah dijahati, maka atas mereka itu tidak ada jalan (untuk disalahkan).

Melainkan jalan (untuk disalahkan) adalah tertuju kepada mereka yang berbuat jahat kepada sesama manusia, dan tanpa alasan kebenaran membuat pelanggaran di muka bumi. Mereka itulah yang mendapatkan siksa yang pedih.

Namun sungguh, barangsiapa bersikap sabar dan bersedia memberi maaf, maka itulah keteguhan hati dalam segala perkara (kebenaran).[16]

Berkenaan dengan ayat-ayat suci yang difirmankan dalam kaitannya dengan ajaran musyawarah, yang termaktub dalam surah al-Syura (musyarawah) itu, baik sekali kami kemukakan di sini komentar panjang dari A. Yusuf Ali dalam tafsirnya yang amat terkenal:

... Ada empat situasi yang mungkin timbul: seseorang boleh jadi berdiri tegak melawan penindas (1) demi haknya sendiri yang diinjak-injak, atau (2) demi hak orang-orang lain dalam kalangan keluarga sendiri, atau (3) suatu masyarakat juga boleh jadi berdiri tegak demi hak-hak kolektif mereka, atau (4) demi hak orang-orang lain. No. 2, 3, dan 4 dianggap sangat berkebajikan untuk semua, meskipun sedikit orang yang berani dan bersemangat untuk bangkit menuju ke nilai yang begitu tingginya. No. 1 terutama rawan terhadap penyalahgunaan, mengingat sifat manusia yang mementingkan diri sendiri. No. 2, 3, dan 4 juga dapat disalahgunakan oleh mereka yang berpura-pura bermotifkan kebaikan umum padahal mereka hanya melayani kepentingan pribadi atau pandangan sempit mereka sendiri; karena itu disebutlah nilai-nilai dalam empat ayat berikutnya .

... Jika Anda mempertahankan hak, baik atas dasar kepentingan pribadi ataupun umum, mungkin hal itu terjadi lewat proses hukum, atau melalui tindakan mempertahankan diri sepanjang hal itu diizinkan oleh hukum. Tetapi dalam keadaan apa pun Anda tidak boleh mencari balasan yang lebih besar daripada kejahatan yang Anda derita. Paling jauh yang Anda bisa lakukan ialah meminta balasan setimpal, yaitu, kerugian setimpal dengan kerugian yang ditimpakan orang kepada Anda. Ini pun dapat memuaskan untuk menekan jiwa Anda yang cenderung untuk melakukan balas dendam. Tetapi cara yang ideal bukanlah dengan memuaskan kehausan Anda untuk membalasdendam, melainkan dengan mengikuti jalan yang lebih baik menuju kepada pendidikan kembali si penjahat kepada Anda itu atau rekonsiliasi kepadanya .

...Anda dapat mengambil langkah-langkah untuk mencegah terulangnya kejahatan, dengan cara fisik atau moral; dan cara moral yang paling baik ialah dengan mengubah kebencian menjadi persahabatan lewat sikap memaafkan dan cinta. Dalam hal ini, balasan atau ganjarannya (jika kita harus menggunakan istilah-istilah serupa itu), adalah agung secara tak terbatas, karena hal itu berarti memperoleh ridla Tuhan.[17]

Begitulah kutipan firman-firman Ilahi dan komentarnya oleh seorang penafsir yang ahli dan kompeten. Semoga hal itu cukup memberi gambaran tentang ide mengenai masyarakat Salaf sebagai masyarakat etika, lebih daripada masyarakat hukum saja, yaitu masyarakat yang harus dipandang dan diasumsikan sebagai yang telah benar-benar paham akan ajaran Kitab Suci dan telah dengan sungguh-sungguh melaksanakannya.

CATATAN

1 Lihat majalah Tempo, (Jakarta) No., 13, Tahun XVIII, 25 Mei 1988 (rubrik "Agama", h. 75).

2 Penyebutan tentang "Empat Khalifah" (istilah teknisnya dalam bahasa Arab ialah tarbi') sebetulnya melewati proses bertahap yang panjang. Mula-mula dalam khutbah-khutbah kaum Umawi menyebut tiga khalifah saja, yaitu selain 'Ali, dan kaum Syi'i hanya menyebut 'Ali, tanpa yang lain-lain. Tetapi kaum Umawi di Maghrib dan Andalusia terlebih dahulu dari yang lain-lain telah melakukan tarbi', hanya saja khalifah yang keempat bukannya 'Ali, melainkan Mu'awiyah. Kemudian Khalifah 'Umar ibn 'Abd 'al-'Aziz dari Bani Umayyah meneruskan usaha Khalifah Marwan ibn 'Abd al-Malik sebelumnya untuk menyatukan umat dengan mengakomodasi kaum Syi'ah dan merehabilitasi 'Ali, dan menyebut 'Ali dalam tarbi' di khutbah-khutbah, serta mengakhiri kebiasaan saling melaknat dalam khutbah-khutbah tersebut. Maka sejak itu tumbuh kebiasaan pada umat Islam untuk menyebut al-Khulafa al-Rasyidin yang empat, dan kelak kemudian hari masjid-masjid pun dihiasi dengan nama para khalifah yang empat itu. (Lihat Ibn Taymiyyah, Minhaj al-Sunnah, 4 jilid [Riyadl: Maktabat al-Riyadl al-Haditsah, tanpa tahun], jil. 2, hh. 187-8).

3 Al-Syaykh Ibrahim al-Laqqani, Jawharat al-Tawhid, dengan terjemah dan uraian dalam bahasa Jawa huruf Pego oleh K. H. Muhammad Shalih ibn 'Umar Samarani (Semarang), Sabil al-'Abid (tanpa data penerbitan), h. 222.

4 Q., s. al-Tawbah/9:100.

5 Al-Laqqani, h. 231.

6 Yaitu sabda Nabi yang sering dikutip orang, "Jika seorang hakim berijtihad dan tepat, maka baginya dua pahala; dan jika ia berijtihad dan keliru, maka baginya satu pahala."

7 Berkenaan dengan hal ini cukup menarik keterangan yang dibuat oleh Ibn Taymiyyah, demikian: "...'Ali adalah imam, dan ia benar dalam perangnya melawan orang-orang yang memeranginya; begitu pula mereka yang memerangi 'Ali, yang terdiri dari para sahabat seperti Thalhah dan al-Zubayr, semuanya adalah orang-orang yang melakukan ijtihad dan benar. Inilah pendapat mereka yang berpandangan bahwa setiap orang yang berijtihad itu benar, yaitu pendapat para tokoh Mu'tazilah dari kota Basrah yang terdiri dari Abu al-Hudzayl, Abu 'Ali, dan Abu Hasyim, serta tokoh-tokoh lain yang sepakat dengan mereka dari kalangan para pengikut Asy'ari seperti al-Qadli Abu Bakr (al-Baqillani) dan Abu Hamid (al-Ghazali), dan itu pula pendapat yang terkenal dari Abu al-Hasan al-Asy'ari. Mereka (para 'ulama) itu juga memandang Mu'awiyah sebagai seorang yang berijtihad dan benar dalam perangnya (melawan 'Ali), sebagaimana 'Ali pun benar. Ini juga menjadi pendapat para fuqaha' dari kalangan para pengikut Ahmad (ibn Hanbal) dan lain-lain ..." (Minhaj, jil. 1, hh. 192-3).

8 Q., s. Alu 'Imran/3:104.

9 Q., s. Alu 'Imran/3:110.

10 A. Yusuf Ali, The Holy Qur'an, Text, Translation and Commentary (Jeddah: Dar al-Qiblah, tanpa tahun), h. 151, catatan 434.

11 Sebuah hadits Nabi yang sangat terkenal, "Sesungguhnya aku diutus hanyalah agar aku menyempurnakan berbagai keluhuran budi."

12 Ini adalah dua istilah dalam Kitab Suci untuk semangat Ketuhanan, yaitu semangat mencapai ridla Tuhan dalam wujud pola hidup penuh kesalehan dan penuh dedikasi kepada cita-cita mewujudkan kehidupan bermoral, sebagaimana terdapat dalam Q., s. Alu 'Imran/3:79 dan 146.

13 Dalam Kitab Suci ada perintah agar kita taat kepada para pemegang kewenangan atau kekuasaan: "Wahai sekalian orang yang beriman, taatlah kamu sekalian kepada Allah, dan taat pulalah kepada Rasul dan kepada para pemegang kekuasaan (ula al-amr, jamak dari wali al-amr) dari antara kamu ..." (Q., s. al-Nisa /4:59).

14 Hadits diriwayatkan oleh Ahmad (ibn Hanbal) dalam kitab Musnad-nya oleh Abu Dawud dalam kitab Sunan-nya, dikutip oleh Muhibb al-Din al-Khathib dalam kata penutup untuk kitab.al-Muntaqa min Minhaj al-I'tidal (ringkasan Minhaj al-Sunnah oleh Ibn Taymiyyah) oleh Abu 'Abdullah Muhammad ibn 'Utsman al-Dzahabi (Damaskus: Maktabat Dar al-Bayan, 1374 H), h. 574.